“Kalau satu komoditas dijadikan produk, tapi permintaan pasarnya malah sedikit, itu berarti gagal hilirisasinya. Makanya nikel dan electric vehicle itu mungkin paling menjanjikan karena kalkulasi market dan permitaannya ada. Jadi kita harus menentukan hilirisasi prioritas, tidak bisa semuanya bersamaan,” ungkap Faisal.
Adapun usulan kedua adalah Pemerintah harus siap bertarung di arena politis melalui platform diplomasi perdagangan. Sebab, hilirisasi sama saja memberikan restriksi atau proteksi terhadap suatu komoditas, yang mungkin saja negara lain memberikan respons serupa kepada Indonesia.
“Setiap ada hilirisasi, pasti ada larangan ekspor. Nah di situlah harus ada kesiapan trade diplomacy. Karena akan sangat lumrah ketika negara protes atau men-challenge kebijakan hilirisasi, dan itulah fakta yang kita hadapi dengan negara lain,” pungkas Faisal. (jp/fad)