6. Polri
Polri menempati peringkat keenam dengan tingkat dukungan 65,5%. Upaya mereka dalam meningkatkan profesionalisme dan mendekatkan diri pada masyarakat memberikan gambaran positif sebagai wajah baru penegak hukum di Indonesia.
BACA JUGA:Dukung Percepatan Musim Tanam, Pupuk Indonesia Tancap Gas Pastikan Distribusi Pupuk Lancar
BACA JUGA:Bidik 16 Besar Timnas Butuh Doa dan Dukungan Rakyat Indonesia
7. DPD
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menempati posisi ketujuh dengan tingkat dukungan sebesar 60,4%. Sebagai representasi suara daerah, DPD dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga yang mengakui dan mewakili kepentingan regional.
8. KPK
Meskipun terjadi penurunan dukungan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi pahlawan antikorupsi dengan tingkat kepercayaan 58,8%. Masyarakat tetap mengharapkan peran mereka dalam memberantas korupsi di negeri ini.
9. DPR
Meraih peringkat terakhir dalam survei ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperoleh tingkat dukungan sebesar 56,2%. Kontroversi seputar kebijakan dan kinerja anggota DPR menciptakan perdebatan di kalangan masyarakat.
Dari hasil survei ini, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga-lembaga publik memiliki posisi dan citra yang beragam di mata masyarakat.
Dukungan yang tinggi tidak hanya bergantung pada performa, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan interaksi langsung dengan rakyat.
Posisi puncak TNI menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat dapat meningkatkan citra lembaga. Sebaliknya, DPR yang menduduki peringkat terakhir perlu memperhatikan kembali hubungan mereka dengan rakyat agar dapat mendongkrak tingkat dukungan di masa mendatang.