PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ngenes, ribuan Apatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumsel pada Desember diperkirakan tidak akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP.
Informasinya, penghentian TPP tersebut lantaran kenaikan TPP 2023 tidak disetujuinya/diakui oleh BPK karena kenaikan tersebut tidak dientri di sistem Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI)
Dengan adanya penundaan tersebut membuat ASN di pemprov nelangsa. Seperti diungkapkan oleh ASN yang bekerja sebagai staf di Setda Pemprov.
"Iya, kita barusan kemarih dapat info dari teman kantor TPP Desember ditiadakan. Ditiadakan bukan ditunda," ucap dia.
BACA JUGA:2 Kali Honorer Ini Dianaya Oknum ASN yang TPP Kena Potong, 2 Kali Pula Lapor Polisi.
Menurut dia, tidak adanya TPP akhir tahu ini menyebar luas di grup-grup pegawai.
Ia mendapatkan informasi bahwa tidak adanya TPP lantaran kenaikan TPP pada tahun 2023 tidak diakui oleh BPK sebab kenaikan TPP tidak dientri di sistem kemendagri RI.
"Oleh karena itu untuk TPP Desember tidak akan dibagikan," kata dia.
Informasi buruk lagi, kata dia, untuk TPP selanjutnya belum ada arahan karena masih hutang terhutang Rp 19 M.
"Kalau tahun depan belum tahu ada TPP atau tidak. Tapi infonya TPP harus memuat Kelas jabatan karena TPP 2024 akan disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing," kata dia.
BACA JUGA:Mulai 2024, Guru Dapat Tunjangan Uang Makan dan Lauk Pauk, Segini Besarannya
BACA JUGA:CEK REKENING! Tunjangan Sertifikasi Guru Cair, Untuk 6.764 Guru, Periode Triwulan III-IV
Ia mengaku dengan tidak adanya TPP dirinya hanya bisa pasrah meski sebenarnya ia sangat berharap dengan TPP tersebut untuk menyambung hidup.
Mengingat gajinya sudah dipotong untuk pembayaran cicilan rumah. "Sebenarnya ASN keberatan tapi mau bagaimana lagi, kami cuman bisa pasrah " ulas dia.