JAKARTA – Dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tengah ditelusuri Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak sendiri, tapi penelusuran itu dilakukan bersama sejumlah pihak terkait.
"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan," kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Hasyim menjelaskan data DPT tidak hanya dipegang KPU. Dia menyebut sejumlah pihak juga memegang data tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.
"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT," ujar Hasyim.
BACA JUGA:WADUH, Hacker Jimbo Bobol KPU, 204 Juta Data Pemilih Bocor. Dijual Rp 1,2 Miliar. Ini Reaksi KPU!
BACA JUGA:Petugas Patroli Siang- Malam, Keamanan Gudang KPU
"UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," imbuhnya.
Dugaan kebocoran data KPU mewarnai hari pertama kampanye Pilpres 2024, Selasa (28/11). Hal itu terungkap dalam unggahan di akun X (Twitter) milik Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
"Belum juga pemilu dan tau hasilnya gimana tapi data pribadi kita semua yang terbaru malah udah bocor duluan," tulisnya dalam unggahan tersebut disertai tangkapan layar unggahan data di Breachforums, Selasa.
Data yang diklaim milik KPU tersebut dibocorkan oleh akun dengan nama Jimbo di BreachForums, Senin (27/11) pukul 09.21 WIB.
BACA JUGA:Terus Patroli, Bawaslu Kawal DPT
BACA JUGA:Masuk DPT Palembang
Dalam unggahan tersebut, akun Jimbo melampirkan sampel data yang diklaimnya didapatkan dari KPU (kpu.go.id).
Sampel data tersebut memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.
Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data.
Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums. Data tersebut dijual dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,2 miliar).
BACA JUGA:DPT Muratara Potensi Berkurang
BACA JUGA:DPT Luar Negeri Janggal
Terpisah, Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ditegaskan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar, dugaan kebocoran data itu diketahui tim penyidik dari hasil patroli siber yang telah dilakukan.
"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," katanya.
Ia menyebut temuan dugaan kebocoran data itu juga tengah diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
BACA JUGA:Smarthone Kamu Dihack, Kenali 6 Tanda Hacker Sedang Menyusup di HP Kamu, Cek Gais!
BACA JUGA:Hacker BJORKA Berulah Lagi, Klaim Pegang Data 34 Juta Paspor Warga Indonesia. Seperti Apa?
Selain itu, Vivid mengatakan koordinasi juga terus dilakukan penyidik dengan KPU. "Saat ini Team CSIRT sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," kata dia.
Untuk diketahui, bukan sekali ini saja KPU dihantam dugaan kebocoran data. Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan.
Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu
Sebelumnya, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menyampaikan bahwa Jimbo tidak hanya menjual data tetapi juga membagikan 500 data contoh, yang kemudian diunggah ke situs darkweb BreachForums.
BACA JUGA:Cek, Begini Cara Agar Data Facebook Kamu Tak Dicuri Hacker
"Data pribadi yang bocor melibatkan informasi rinci seperti NIK, No. KK, nomor KTP (termasuk paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode TPS," bebernya.
Tim Cissrec melakukan verifikasi data sample melalui website cekdpt, mengonfirmasi bahwa data yang diunggah oleh peretas Jimbo sesuai dengan data yang ditemukan di website cekdpt ermasuk nomor TPS di mana pemilih terdaftar.
Perlu diperhatikan bahwa ini bukan kali pertama KPU menghadapi peretasan, mengingat pada tahun sebelumnya, hacker bernama Bjorka melaporkan kebocoran data sekitar 105 juta pemilih dari KPU. (*/)