LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID -Keresahan tenaga honorer Rumah Sakit Dr Sobirin, mulai direspon Pemerintah Daerah Musi Rawas (Mura), terkait penghentian aktivitas pelayanan kesehatan di kota Lubuklinggau.
Rencananya, Jumat (3/11) sekitar pukul 08.00 WIB, Pemda Mura akan membahas secara gamblang polemik keputusan tersebut.
Informasi dihimpun, derasnya arus penolakan penghentian aktivitas pelayanan kesehatan Rs Sobirin di kota Lubuklinggau, semakin meningkat.
Surat Keputusan Bupati Mura No.596/KPTS/RSDS/2023 tentang penetapan batas akhir pemberian pelayanan pada Rumah Sakit Dr Sobirin, Kabupaten Mura di Jl Yos Sudarso Lubuklinggau.
BACA JUGA:Rumah Sakit Legend Lubuklinggau Bakal Tutup, Ratusan Tenaga Honor Terancam PHK Massal
BACA JUGA:Rumah Sakit Dr Sobirin Bakal Ditutup, Ratusan Honorer Terancam PHK Masal
Tertanggal 5 Oktober 2023, yang ditandatangani Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud, menetapkan batas akhir pelayanan RS Dr Sobirin pada 30 November 2023, mendapat penolakan dari beragam pihak dan dianggap sebagai keputusan blunder.
Karena keputusan itu, dianggap banyak menimbulkan kontroversi dan efek negatif bagi masyarakat luas, maupun Kabupaten Mura sendiri.
Seperti merumahkan 150 tenaga medis honor, mematikan salah satu sumber serapan PAD Kabupaten Mura, menghilangkan pelayanan publik dibidang kesehatan untuk masyarakat umum.
Sedangkan solusi yang ditawarkan untuk beralih ke RSUD Pangeran M Amin di Muara Beliti. Dianggap solusi yang tidak profosional.
BACA JUGA:RSUD Dr Sobirin Segera Relokasi ke RSUD Pangeran M Amin Musi Rawas
Karena seluruh mekanisme pelayanan, harus dimulai dari awal. Seperti pengenalan baru terhadap masyarakat, perizinan, akreditasi pelayanan, sarana pesarana dan persiapan lainnya.
Menanggapi hal ini, Asisten I Pemerintahan dan Kesrah Setda Musi Rawas, Ali Sadikin memberikan pernyataan. Semua sorotan dan kendala teknis itu, akan dibahas dalam rapat Internal besok Jumat (3/11) yang dipimpin langsung Bupati dan Sekda Mura.
"Semua kendala maupun respon dari berbagai pihak itu akan kami bahas dalam rapat," katanya. Ditanya soal keputusan Bupati yang banyak pihak dianggap keputusan blunder oleh aejumlah pihak, asisten I Pemda Mura, mengungkapkan.