JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji, Penyelenggara Bahtsul Masail Perhajian Indonesia Tahun 2023 merekomendasikan pengetatan syarat istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji. Kebijakan ini akan diterapkan sebelum calon jemaah haji melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara lebih rinci, Kementerian Agama akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Menurut Slamet, Kepala Bidang Layanan Jemaah Lansia dan Disabilitas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi Tahun 1444H/2023M, regulasi tentang istitha’ah kesehatan jemaah haji akan dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak hanya cek kesehatan biasa, tetapi ada tambahan pemeriksaan yang meliputi kesehatan jiwa, kognitif, dan pengukuran ADL (Activity Daily Living) secara mandiri berdasarkan rekam medis. "Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji," ujar Slamet saat menjadi narasumber pada penyelenggaraan Bahtsul Masail Perhajian Indonesia Tahun 2023. BACA JUGA : Daftar Nama 2.986 Calon Jemaah Haji Estimasi Keberangkatan 2024 untuk Kota Palembang Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari Muhammad Ghufron, Wakil Sekretaris Lakpesdam NU DKI Jakarta. Ghufron menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikologis pada jemaah haji. Harapannya dapat mengurangi beberapa kasus yang sering terjadi di Tanah Suci. Terutama pada jemaah lansia, seperti demensia dan gangguan kecemasan. BACA JUGA : Antusiasme Tinggi Masyarakat OKI Menuju Tanah Suci: Waiting List hingga 2042, Kemenag OKI Minta Tambah Kuota Haji Jemaah haji dengan usia lanjut memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental di bandingkan dengan kelompok umur lainnya.
Kategori :