SEKAYU, SUMATERAEKSPRES.ID - Dugaan penutupan Sungai Lengarhan Ilir, Sungai Lulung Bengkuang hingga menyebabkan kerusakan sawah di Desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan Muba membuat DPRD Muba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II Sekretariat DPRD Muba, (Senin 17/7).
Sejumlah pihak diundang. Mulai dari pemerintah desa, masyarakat hingga perwakilan PT Ghutrie Pecconina Indonesia (GPI).
Simbolon, perwakilan masyarakat Desa Karang Anyar mengatakan, masyarakat Desa Karang Anyar meminta PT GPI membuka hulu dan hilir, normalisasi kedua sungai dan ganti rugi kerusakan sawah tersebut.
‘’Melalui melalui RDP kami berharap dapat diberikan solusi sehingga masyarakat nelayan dan petani tak kehilangan mata pencaharian.
Penutupan sungai sudah lama dilakukan dan kerusakan sawah mulai dari tahun 2000,’’ katanya.
Dia mengatakan, telah sepakat ganti rugi padi sebanyak 6.885 kaleng per tahun.
‘’Tapi ganti rugi tersebut hanya terealisasi 3 tahun, 2000-2003," ungkap Simbolon.
Sementara itu PT. GPI melalui Area Controller M Romdhon mengatakan, pihaknya tidak menampik jika di dalam area perkebunan PT GPI ada beberapa aliran sungai dan membuat tanggul.
"Kami tidak tahu dan kami tidak menutup sungai sejauh ini," ujarnya singkat.
Pimpinan Rapat Komisi II DPRD Muhammad Yamin menyimpulkan hasil RDP pihaknya akan memonitoring ke lokasi.
"Setelah mendengarkan dari kedua belah pihak dan masukkan dari beberapa OPD yang terkait kita menyimpulkan ada beberapa poin yang harus kita lakukan,’’ ujarnya.
Pihaknya akan membuat tim investigasi. Lalu pada 8 Agustus 2023 akan dilakukan monitoring ke lapangan secara bersama-sama.
‘’Kita juga akan lakukan kajian hukum oleh pihak Pemkab Muba dan tim ahli DPRD Muba kemudian poin ketiga verifikasi kajian amdal UPL dan UKL,’’ ujarnya.
Yakin mengharapkan agar masalah ini cepat selesai dan tak berdampak negatif bagi masyarakat di seputaran perusahaan. ‘
’Seharusnya kehadiran perusahaan itu memberikan efek positif bagi masyarakat," ujarnya. (Kur/)