BANYUASIN - Bupati Banyuasin Askolani memberikan usul agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dibelikan motor dinas. Hal itu disampaikan Askolani terkait menanggapi adanya usulan sejumlah anggota BPD yang ingin memiliki kendaraan motor dinas seperti kepala desa (kades).
"Saya sarankan tidak usah ada motor dinas untuk BPD," kata Askolani. Dikhawatirkan jika BPD ada motor dinas akan ada masalah ke depannya.Karena fungsi BPD itu kolektif kolegial. “Jika ada kendaraan dinas, maka akan menimbulkan saling protes,” jelasnya. Sebagai contoh, jika dibelikan motor dinas hanya untuk ketua BPD. Maka anggota BPD lainnya akan protes terkait pembelian motor dinas itu. "Akan ada protes, " tuturnya. Mulai dari protes soal kerusakan motor, minyak, perawatan kendaraan dinas dan lainnya.
"Lalu anggarannya siapa yang tanggung jawab," katanya. Sebelumnya ada anggota BPD yang mengusulkan kepada Bupati Banyuasin Askolani saat rapat koordinasi di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin.Anggota BPD itu berkeinginan Pemkab Banyuasin memberikan motor dinas kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Kalau bisa pak Bupati, kades dapat motor dinas, kami BPD ini juga ada motor dinasnya," cetus pria yang belum diketahui namanya itu. Karena dengan adanya motor dinas akan memudahkan anggota BPD dalam melakukan tugasnya sebagai pengawasan.
"Kades punya motor, harusnya kami juga diusulkan,"jelasnya. Tapi kata dia itu hanya sekadar, namun ada baiknya saran itu dapat dikabulkan Bupati Banyuasin. (qda/)
Kategori :