Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Muara Enim Hj Inayah SPdI MSi mengatakan, sertifikat ners ini wajib berdasarkan aturan karena perawat profesi yang benar-benar serius. ‘’Jadi kalau sekadar lulusan keperawatan, tapi belum ners belum bisa disebut sebagai perawat,’’ ujar.Untuk itulah, pihaknya menargetkan semua perawat terutama yang sudah tergabung dalam PPNI sudah ners. "Itu ada program pemerintah dan kami akan mempersiapkannya," ungkapnya. Baca juga : Petugas Haji Tak Boleh Gagap Teknologi Dikatakannya, dari 1.500 perawat tersebut belum berstatus ASN. Ada yang masih kontrak maupun tenaga honor maupun sukarela. "Untuk itu kami berharap agar yang belum berstatus ASN bisa diangkat sebagai PPPK Kabupaten Muara Enim," terangnya.
Pj Sekretaris Daerah, H Riswandar SH MH, mengatakan, siap membantu program PPNI Muara Enim. "Saya berharap perawat dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah,’’ ujarnya.Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) OKI, Fahmi SKM mengatakan, kalau anggotanya di DPD PPNI rata-rata sudah lulus semua uji kompetensi ikut program Retaker dari DPP. ‘’Mungkin yang baru tamat masih ada yang belum mengikuti ujian kompetensi ners. Tapi kami belum ada laporan untuk anggota yang baru,"terangnya. Pastinya sertifikat Ukom salah satu syarat untuk buat Surat Tanda Registrasi (STR). Tanpa STR perawat tidak bisa praktek baik di fasilitasi pelayanan kesehatan maupun mandiri.
Untuk membantu para perawat memiliki program dari DPP, lanjutnya, DPD di Indonesia bekerja sama dengan Kemendikti namanya Ukom Retaker. ‘’Khusus bagi perawat yang pernah ikut Ukom tapi tidak lulus atau perawat yang sudah berapa tahun lulus tapi belum punya sertifikat Ukom,’’ katanya.Ujian Retaker ini sangat mudah karena sebelum ujian ada simulasi dan juga pra Ukom. Dari 3 kali OKI ikut program ini semua peserta lulus . Terpisah, Ira Maya SKep mengaku, kalau tidak ikut ujian kompetensi ners mana bisa dapat STR karena untuk membuka praktek mandiri harus ada STR. ‘’Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi perawat saat akan membuka praktek,’’ ujarnya.
Dirinya bahkan waktu itu tiga kali ikut tes gagal dan yang keempat kali baru lulus. ‘’Banyak yang harus mencoba berkali-kali baru bisa lulus dan mendapat STR,’’ katanya.Di OKU, sebagian besar profesi perawat yang tergabung dalam DPD PPNI sudah mengantongi sertifikasi kompetensi (serkom). Karena ini menjadi salah satu persyaratan untuk mengurus surat tanda registrasi (STR) untuk praktek atau bekerja.
Ketua DPD PPNI OKU, Siswoyo mengatakan, sampai saat ini jumlah anggota yang sudah terdaftar dalam sistim informasi keanggotaan PPNI ada 1.512 orang perawat. “Kalau secara global belum bisa ditarik datanya. Tapi prosentase dibawa 10 persen,” ujarnya.Sebagai gambaran karena ini menjadi persyaratan dalam proses STR maka ini menjadi wajib. Karena ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan Dikti, harus dilampirkan. ‘’Untuk bisa mendaftar pada STR dalam linknya. Selain syarat lain seperti copy KTP, pas foto, dan lainnya,’’ katanya.
Sedangkan STR digunakan seperti untuk mendaftar pada poli klinik, RS swasta atau negeri, dokter praktek, puskesmas. Ketentuan tersebut berlaku sejak 2016 lalu. Dalam mendapatkan serkom, lanjutnya, melalui proses ujian. Prosesnya tidak mudah. ‘’Belum tentu lulus Pak saat ikut ujian untuk bisa dapat serkom,” kata salah satu perawat di Kota Baturaja.Menurut Siswoyo, DPP PPNI sudah memberikan beberapa kali fasilitasi. Bagi yang pernah ikut dan tidak lulus 1 kali ujian dilakukan ujian kompetensi retaker. Untuk 2022 lalu ada 3 kali gelombang ujian tersebut. Seingatnya ujian tersebut terakhir pada Nopember 2022 lalu. Dengan rincian, tenaga D3 ada 38 orang, dan S1 sebanyak 14 orang.
Beda D3 perawat dengan yang sudah sarjana keperawatan (SkepNers) secara umum lebih banyak yang bisa dikerjakan dalam pelayanan. ‘’Seperti kalau di rumah sakit bisa bertugas membantu pada beberapa ruangan, apakah IGD, ICU, kamar operasi,’’ katanya.Sementara di Puskesmas Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang baru 10 perawat yang sudah sertifikat ners. "PNS 7 orang, TKS 3 orang untuk Puskesmas Tebing Tinggi," kata Kepala UPTD Puskesmas Tebing Tinggi, Raviko Karama. Untuk jumlah total di seluruh Kabupaten Empat Lawang, lanjut Raviko, dirinya belum mendapat data. (way/bis/uni/eno)
Kategori :