Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Ungkap Dua Kasus Korupsi di Mura dan Muratara

Reporter: Izul |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 09 Dec 2024 - 15:10

Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Ungkap Dua Kasus Korupsi di Mura dan Muratara-Foto: IST-

LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSRES.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau saat ini tengah menangani dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kedua kasus tersebut melibatkan Kepala Desa di Muratara dan Kepala Sekolah di Mura, dan saat ini masih berada dalam tahap penyidikan.

Kejari Lubuklinggau menargetkan untuk mencapai keputusan terkait status perkara sebelum tutup tahun 2024.

Dalam sebuah konferensi pers pada Senin (9/12), Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Anita Asterida, mengungkapkan bahwa meskipun awalnya direncanakan untuk meningkatkan status kedua perkara tersebut pada hari itu, keadaan di lapangan belum memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap kedua kasus ini sebelum akhir tahun 2024.

"Kami berharap dan berkomitmen untuk menuntaskan dua kasus ini sampai akhir tahun 2024," ujar Anita.

Fokus pada Perhitungan Kerugian Negara

Anita Asterida juga menekankan bahwa pihak Kejari Lubuklinggau saat ini sedang fokus untuk menghitung secara rinci kerugian negara yang ditimbulkan oleh kedua kasus korupsi tersebut.

Proses perhitungan kerugian negara ini dianggap sangat penting, mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat mencakup berbagai sektor, baik dalam aspek keuangan negara maupun pelayanan publik.

"Kerugian negara yang terjadi di Musi Rawas dan Muratara masih dalam tahap perhitungan. Kami berupaya menghitungnya dengan seksama untuk memastikan jumlah yang akurat," ungkapnya.

Total Tujuh Kasus Korupsi yang Ditangani Kejari Lubuklinggau

Selain kedua kasus yang saat ini sedang ditangani, Kejari Lubuklinggau sebelumnya juga telah menangani sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya.

kejaksaan negeri lubuklinggau ungkap dua kasus korupsi di mura dan muratara                            lubuklinggau, sumateraeksres.id – kejaksaan negeri (kejari) lubuklinggau saat ini tengah menangani dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik di kabupaten musi rawas (mura) dan kabupaten musi rawas utara (muratara).
kedua kasus tersebut melibatkan kepala desa di muratara dan kepala sekolah di mura, dan saat ini masih berada dalam tahap penyidikan.
kejari lubuklinggau menargetkan untuk mencapai keputusan terkait status perkara sebelum tutup tahun 2024.
dalam sebuah konferensi pers pada senin (9/12), kepala kejaksaan negeri lubuklinggau, anita asterida, mengungkapkan bahwa meskipun awalnya direncanakan untuk meningkatkan status kedua perkara tersebut pada hari itu, keadaan di lapangan belum memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut.
baca juga:diduga akibat hp meledak saat dicas, satu kios stiker hampir ludes terbakar di palembang
baca juga:add belum cair, dpmpd muratara pastikan kendala administratif tidak ganggu pembangunan desa
namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap kedua kasus ini sebelum akhir tahun 2024.
"kami berharap dan berkomitmen untuk menuntaskan dua kasus ini sampai akhir tahun 2024," ujar anita.
fokus pada perhitungan kerugian negara
anita asterida juga menekankan bahwa pihak kejari lubuklinggau saat ini sedang fokus untuk menghitung secara rinci kerugian negara yang ditimbulkan oleh kedua kasus korupsi tersebut.
baca juga:antara realita dan legenda, membedah keberadaan suku boncel di muratara
baca juga:dua pemuda di muratara jadi korban tabrak lari, seorang di antaranya tewas begini kronologisnya 
proses perhitungan kerugian negara ini dianggap sangat penting, mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat mencakup berbagai sektor, baik dalam aspek keuangan negara maupun pelayanan publik.
"kerugian negara yang terjadi di musi rawas dan muratara masih dalam tahap perhitungan. kami berupaya menghitungnya dengan seksama untuk memastikan jumlah yang akurat," ungkapnya.
total tujuh kasus korupsi yang ditangani kejari lubuklinggau
selain kedua kasus yang saat ini sedang ditangani, kejari lubuklinggau sebelumnya juga telah menangani sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya.
sejauh ini, pihak kejari lubuklinggau telah menangani tujuh kasus korupsi dengan total tujuh tersangka.
dari berbagai kasus tersebut, kejari lubuklinggau berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara yang mencapai total rp 2,32 miliar.
rincian kerugian negara yang berhasil diselamatkan tersebut terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pada tahap penyelidikan sebesar rp 656,6 juta, tahap penuntutan sebesar rp 212,65 juta, dan tahap eksekusi sebesar rp 1,45 miliar.
pendampingan hukum sebagai langkah pencegahan
sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi, kajari lubuklinggau juga menyoroti pentingnya keterlibatan kepala seksi perdata dan tata usaha negara (kasi datun) dalam pendampingan hukum pada proyek pengadaan barang dan jasa.
pendampingan hukum sejak tahap perencanaan, menurut anita, dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara.
"kami bisa memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. terutama untuk proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar, baik di tingkat nasional maupun daerah," jelas anita.
ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melibatkan kejaksaan sejak awal dalam setiap proyek yang berjalan.
hal ini dinilai sangat penting, karena seringkali pendampingan hukum baru diminta setelah proyek sudah berjalan, yang membuat potensi penyimpangan menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan diperbaiki.
harapan kejari lubuklinggau
dengan pendekatan yang tegas dalam penyidikan dan komitmen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, kejari lubuklinggau optimis dapat menyelesaikan kedua kasus korupsi yang tengah ditangani sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
kejari juga berharap agar langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dapat menjadi pengingat bagi pejabat publik untuk senantiasa menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan.
"integritas dan transparansi adalah kunci untuk mencegah korupsi. kami akan terus berupaya untuk menjaga keuangan negara dan memastikan setiap proyek dapat berjalan dengan baik tanpa penyalahgunaan," tutup anita.