JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo R. Muhammad Syafi’i, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kebijakan terkait biaya perjalanan ibadah haji dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan haji yang lebih baik,” ujar Romo Syafi’i dalam Seminar Nasional bertema "Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji" di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Kepala BP Danantara Muliaman Hadad, Pimpinan Baznas Zainul Bahar Noor, Anggota DPR Komisi VIII Ina Ammania, Presidium Nasional KAHMI Abdullah Puteh, dan Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Euis Amalia.

BACA JUGA:Wings Air Kembali Layani Rute Penerbangan Maumere, Kupang, dan Labuan Bajo Mulai 16 Desember 2024

BACA JUGA:Pelaku Pungli Jalinsum Kian Beringas, Lempar Sopir Truk dengan Batu Hingga Dapatkan Tujuh Jahitan di Kepala, I

Inisiatif Pembangunan Kampung Haji

Dalam kesempatan yang sama, Romo Syafi’i juga menjelaskan bahwa salah satu wujud perhatian Presiden Prabowo terhadap kebutuhan jemaah haji adalah rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Kawasan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan fasilitas lebih layak bagi jemaah haji asal Indonesia.

“Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Lahan tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” ujar Romo.

Pembangunan Kampung Haji ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan perjalanan haji.

Tantangan Keberlanjutan Dana Haji

Romo Syafi’i menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan dana haji adalah menjaga keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau adanya potensi keberangkatan dua kali dalam satu tahun pada 2027 mendatang.

BACA JUGA:Lanjutan Sidang Mayat Dicor Ungkap Pengakuan Mengejutkan, Ini Alasan Terdakwa Antoni Nekat Habisi Nyawa Korban

BACA JUGA:Tak Hanya Pelengkap Makanan, Daun Bawang Bisa Sehatkan Jantung

“Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik tetapi juga berkesinambungan,” tegasnya.

Menurutnya, pengelolaan dana haji yang profesional dan transparan harus terus dioptimalkan agar mampu menghadapi tantangan ini.