Kajari Berikan Pembekalan 45 Anggota DPRD Kabupaten Muba, Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD

Reporter: advertorial |

Editor: Widi Sumeks |

Senin , 23 Sep 2024 - 21:32

-FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Musi Banyuasin (Muba), Roy Riady, SH, MH, memberikan sosialisasi peningkatan wawasan hukum kepada 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang baru dilantik periode 2024-2029.

Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Ranggonang, Sekayu, dengan fokus utama pada pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Dalam acara yang berlangsung Senin (23/9), Roy Riady menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam memahami aspek hukum, terutama terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menyampaikan bahwa APBD adalah "kontrak politik rakyat dengan penguasanya", yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Muba.

Roy menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, agar sesuai dengan harapan masyarakat.

"APBD harus dipertanggungjawabkan, karena ini adalah kontrak yang mengikat antara rakyat dan pemerintah. Namun, kita melihat adanya kontradiksi antara alokasi APBD Musi Banyuasin dengan angka kemiskinan di kabupaten ini," ujar Roy.

Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Muba, salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Selain itu, masalah pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pemerintahan saat ini.

Roy juga menyinggung isu lain yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, seperti perilaku koruptif, politik praktis, dan masalah sosial di sektor perkebunan.

Permasalahan ini harus segera diatasi dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Roy menekankan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, guna menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

kajari berikan pembekalan 45 anggota dprd kabupaten muba, tugas dan fungsi pimpinan dan anggota dprd                            sumateraekspres.id - kepala kejaksaan negeri (kajari) musi banyuasin (muba), roy riady, sh, mh, memberikan sosialisasi peningkatan wawasan hukum kepada 45 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten musi banyuasin (muba) yang baru dilantik periode 2024-2029. 
acara tersebut diselenggarakan di hotel ranggonang, sekayu, dengan fokus utama pada pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dprd.
dalam acara yang berlangsung senin (23/9), roy riady menekankan pentingnya peran anggota dprd dalam memahami aspek hukum, terutama terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). 
ia menyampaikan bahwa apbd adalah "kontrak politik rakyat dengan penguasanya", yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat kabupaten muba. 
baca juga:‘’kita kembalikan kemakmuran muba’’
baca juga:saksi kasus kredit fiktif 3 kali mangkir, kajari muba minta kooperatif
roy menegaskan bahwa pengelolaan apbd harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, agar sesuai dengan harapan masyarakat.
"apbd harus dipertanggungjawabkan, karena ini adalah kontrak yang mengikat antara rakyat dan pemerintah. namun, kita melihat adanya kontradiksi antara alokasi apbd musi banyuasin dengan angka kemiskinan di kabupaten ini," ujar roy. 
ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi kabupaten muba, salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. 
selain itu, masalah pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pemerintahan saat ini.
roy juga menyinggung isu lain yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, seperti perilaku koruptif, politik praktis, dan masalah sosial di sektor perkebunan. 
baca juga:kajari muba tegaskan bahaya kejahatan korporasi terkait karhutla
baca juga:wakili indonesia, pj bupati muba sandi fahlepi jadi pembicara diskusi asean mayors forum 2024 di laos
permasalahan ini harus segera diatasi dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. roy menekankan pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan, guna menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"perlu kita pahami bersama, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh penegakan hukum yang tepat. pemerintah yang bersih dan berwibawa adalah kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada," jelasnya.
selain masalah kemiskinan dan pencemaran lingkungan, roy juga menyoroti pentingnya memahami perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif. 
hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta mengurangi angka kemiskinan di kabupaten muba.
baca juga:pj bupati muba sandi fahlepi wakili indonesia dalam asean mayors forum 2024
baca juga:kajari pantau distribusi logistik pilkada muba
sekretaris dprd kabupaten muba, marko susanto, sstp, msi, menyampaikan apresiasinya atas sosialisasi yang diberikan oleh kajari muba. 
menurutnya, pengetahuan tentang hukum dan tugas-tugas dprd sangat penting bagi anggota dewan yang baru dilantik.
"kami terus menjaga hubungan yang baik dengan kejaksaan negeri muba. sosialisasi yang diberikan oleh pak roy hari ini sangat bermanfaat, terutama bagi anggota dprd yang baru dilantik. mereka perlu memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, khususnya dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan," ujar marko.
marko juga menambahkan bahwa para anggota dprd harus memiliki wawasan yang luas mengenai permasalahan daerah serta peran mereka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
salah satu tanggung jawab utama dprd adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan anggota dprd kabupaten muba dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, terutama dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan. 
ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga masalah-masalah seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan korupsi dapat ditangani dengan lebih baik.
acara sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan pejabat publik, khususnya anggota dprd, guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan berwibawa di kabupaten muba.(adv)