SUMATERAEKSPRES.ID – Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memiliki posisi strategis baik dari segi geografis maupun potensi sumber daya alam.

Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, kota ini memerlukan pemimpin dengan kompetensi dan visi yang kuat agar dapat menjadi kota yang lebih modern dan kompetitif, sejajar dengan ibu kota provinsi lainnya di Indonesia.

Menjelang pemilihan wali kota yang akan datang, muncul kekhawatiran dari pengamat publik mengenai kemampuan calon-calon wali kota dalam mewujudkan visi mereka.

Saat ini, tiga pasangan calon (paslon) diperkirakan akan bersaing dalam pemilihan tersebut, namun tidak satu pun dari mereka yang telah mempublikasikan program kerja yang konkret dan meyakinkan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Guru Curiga Luka Lebam pada Siswi SD, Anak Mengaku Ditinju Ibunya

BACA JUGA:PT BCR dan Perumda Pasar Tegaskan Langkah Hukum untuk Pedagang yang Menolak Relokasi

Publik lebih disuguhi pencitraan yang menonjolkan aspek personal daripada substansi program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Kurangnya publikasi mengenai program kerja menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang apakah para calon memiliki inovasi, kreativitas, dan terobosan yang diperlukan untuk membawa Palembang menuju pembangunan yang modern dan partisipatif.

Visi masa depan Palembang harus melampaui janji-janji klise seperti mengatasi banjir, kemacetan, dan masalah sampah. Palembang memerlukan terobosan nyata dalam pemberdayaan UMKM, ketersediaan air bersih, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

Bagindo menegaskan bahwa masyarakat Palembang harus lebih kritis dalam menilai calon-calon yang ada. Selain aspek intelektual dan moral, penting untuk mempertimbangkan dukungan relasi sosial serta kemampuan emosional para calon dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kota.

BACA JUGA:Tiga Doa untuk Memohon Anak Cerdas dan Saleh

BACA JUGA:Asal Usul Stigma Negatif Terhadap Keris, Mengungkap Fakta di Balik Isu Penjajahan

Mengabaikan faktor-faktor ini dapat berakibat pada stagnasi pembangunan, seperti yang telah dialami Palembang selama lebih dari satu dekade.

Selama lebih dari sepuluh tahun, Palembang tampaknya terjebak dalam stagnasi pembangunan tanpa perubahan signifikan. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah masyarakat ingin melanjutkan kondisi ini selama lima tahun ke depan.