Penjelasan Kemenag Tentang Alokasi Tambahan Kuota Haji 2024

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 15 Jul 2024 - 18:40

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif dalam acara Coffee Morning Sukses Haji 2024 di Jakarta, Senin (15/7/2024).-Foto: Kemenag-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Alokasi tambahan kuota haji untuk tahun 1445 H/2024 M menjadi sorotan setelah DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket Haji.

Salah satu pertanyaan utama adalah alasan pembagian kuota tambahan 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

Indonesia tahun ini memperoleh kuota sebanyak 221.000, yang terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus.

Ketentuan ini sesuai dengan pasal 64 UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyebutkan bahwa kuota haji khusus sebesar 8%.

Pada Oktober 2023, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Arab Saudi berhasil mendapatkan tambahan kuota spesial sebesar 20.000 jemaah.

Ini merupakan kali pertama Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebesar itu.

Pasal 9 UU No 8/2019 mengatur bahwa alokasi kuota tambahan diatur oleh Menteri Agama. Tambahan kuota ini kemudian dialokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.

"Kita dapat kuota haji pada 30 Juni 2023, jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000."

"Di tengah jalan, ada informasi dari hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat special ekstra kuota 20.000," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif dalam acara Coffee Morning Sukses Haji 2024 di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Hilman menjelaskan, sebelum ada kuota tambahan, pihaknya sudah mendiskusikan dengan Arab Saudi terkait kepadatan di Mina.

penjelasan kemenag tentang alokasi tambahan kuota haji 2024                            jakarta, sumateraekspres.id - alokasi tambahan kuota haji untuk tahun 1445 h/2024 m menjadi sorotan setelah dpr membentuk panitia khusus hak angket haji.
salah satu pertanyaan utama adalah alasan pembagian kuota tambahan 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.
indonesia tahun ini memperoleh kuota sebanyak 221.000, yang terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus.
ketentuan ini sesuai dengan pasal 64 uu no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang menyebutkan bahwa kuota haji khusus sebesar 8%.
baca juga:politik karambol ala cak imin: evaluasi haji buat bidik gus yaqut
baca juga:direktur layanan haji kemenag: maskapai wajib urus slot time penerbangan jemaah haji
pada oktober 2023, presiden joko widodo dalam kunjungannya ke arab saudi berhasil mendapatkan tambahan kuota spesial sebesar 20.000 jemaah.
ini merupakan kali pertama indonesia mendapatkan tambahan kuota sebesar itu.
pasal 9 uu no 8/2019 mengatur bahwa alokasi kuota tambahan diatur oleh menteri agama. tambahan kuota ini kemudian dialokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.
"kita dapat kuota haji pada 30 juni 2023, jumlahnya 221.000 jemaah. saat pembahasan awal dengan panitia kerja dpr, jumlahnya masih 221.000."
baca juga:pembagian kuota tambahan sesuai aturan, penyelenggaraan haji 2024 makin membaik
baca juga:pansus angket haji beraroma politik praktis rivalitas antar-kelompok
"di tengah jalan, ada informasi dari hasil kunjungan presiden, indonesia mendapat special ekstra kuota 20.000," ujar dirjen penyelenggaraan haji dan umrah hilman latif dalam acara coffee morning sukses haji 2024 di jakarta, senin (15/7/2024).
hilman menjelaskan, sebelum ada kuota tambahan, pihaknya sudah mendiskusikan dengan arab saudi terkait kepadatan di mina.
salah satu simulasi yang dibahas adalah skema tanazul untuk 30.000 jemaah dari 221.000 kuota, yang mengurangi kepadatan dengan memindahkan mereka ke hotel di makkah.
tanazul adalah skema di mana jemaah tidak menginap di tenda mina, melainkan kembali ke hotel di makkah yang dekat dengan jamarat.
tambahan kuota 20.000 ini mendapat persetujuan dari kementerian haji dan umrah saudi pada 8 januari 2024, dengan alokasi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 untuk haji reguler.
hal ini tertuang dalam mou yang ditandatangani oleh menteri agama ri dan menteri haji dan umrah arab saudi, yang kemudian menjadi landasan kemenag dalam menyiapkan layanan.
hilman mengungkapkan bahwa tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah tentu disambut dengan gembira, tetapi juga menambah tantangan bagi kementerian agama dalam menyiapkan pemberangkatan jemaah serta layanan di tanah air dan tanah suci.
sebelumnya, kemenag hanya pernah menerima tambahan kuota 10.000 pada 2019 dan 8.000 pada musim haji 2023.
"tambahan kuota 20.000 ini memang menantang. kita lakukan banyak simulasi," lanjutnya.
pemerintah arab saudi juga mengeluarkan kebijakan baru tentang zonasi di mina pada desember 2023, membagi kawasan mina menjadi lima zona. dua zona dekat jamarat (biasanya digunakan untuk haji khusus), zona tiga dan empat setelah terowongan mu'aishim, dan zona lima di mina jadid. setiap zona memiliki standar biaya yang berbeda, semakin dekat dengan jamarat, semakin mahal biayanya.
"setelah dihitung, baik biaya maupun kepadatan, jemaah haji indonesia bisa menempati zona 3 dan 4. proses kontrak penyediaan tenda dan layanan tetap first come first served, meski diatur. selain indonesia, zona 3 dan 4 juga ditempati jemaah dari malaysia, singapura, filipina, thailand, dan china," jelas hilman.
dengan tambahan kuota ini, kemenag melakukan kajian terutama terkait skema zonasi dan biayanya serta kepadatan di mina. hasil kajian menunjukkan bahwa jemaah reguler dapat menempati zona 3 dan 4.
"namun, tidak semua kuota tambahan bisa ditempatkan di zona 3 dan 4. dari kajian itulah muncul dorongan untuk masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong, yang dapat digunakan untuk haji khusus," tambahnya.
hilman menyatakan bahwa komunikasi mengenai dinamika ini sudah dilakukan sejak januari 2024 dengan dpr, baik formal maupun informal. namun, momentumnya bertepatan dengan pemilu, yang menyebabkan proses komunikasi terhambat.
"tahun 2022 kita menyesuaikan nilai manfaat bersama dpr dan berhasil. tahun 2023 juga berhasil menyesuaikan karena ada tambahan kuota. tapi di tahun 2024, nampaknya tidak tercapai," ujar hilman.
hilman menegaskan bahwa tidak ada masalah jual beli kuota dalam alokasi kuota tambahan ini. "kami ingin menjelaskan bahwa ada situasi teknis terkait alokasi kuota tambahan. jadi bukan masalah jual beli kuota," tandasnya.
respons pansus
dirjen penyelenggaraan haji dan umrah menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa yang sudah ditetapkan dpr. kemenag akan mengikuti tahapan prosesnya.
"kami menghargai seluruh proses yang dilakukan. sebagaimana kata menag, kita akan ikuti proses itu sebaik-baiknya," tegas hilman.
"kita siapkan data yang diperlukan, hasil-hasil komunikasi dengan pihak saudi, serta dokumen yang kita miliki untuk menjelaskan alasan alokasi kuota tambahan ini muncul," tambah hilman.
"misalnya, dalam mou yang ditandatangani menag dan menhaj saudi sudah dinyatakan pembagian kuotanya. dokumen ini yang berusaha kita komunikasikan ke dpr sejak awal. hanya sampai penyelenggaraan haji rapat kerja belum terlaksana," sambungnya.
hilman juga menambahkan bahwa pihaknya telah berusaha mengomunikasikan beragam dinamika persiapan haji sejak januari 2024, baik secara formal maupun informal. "kami juga sudah bersurat resmi memberitahukan kondisi ini kepada komisi viii," tandasnya.