SUMATERAEKSPRES.ID - Arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik.

Selain itu juga harus bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   

Menurut Lasmi Yamin, S.Pi selaku Selaku Project Leader Aksi Perubahan mengatakan, karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif.

BACA JUGA:5 Jurusan Kuliah yang Bikin Nyesel: Peluang Kerja Minim, Gaji Pas-pasan

BACA JUGA:Gerai Baru STACCATO di Palembang: Sentuhan Elegan dan Modern!

“Baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi,” katanya setelah melaksanakan pelatihan “Gerakan Pangan Sehat Isi Piringku Berwarna ( Pahat Sipirna)” di Kabupaten PALI, beberapa waktu lalu.

Menurut Lasmi, kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas SDM yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.  Seorang Pejabat 

Pengawas harus mampu  beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis.    

“Dalam rangka menghadapi isu dan tantangan dimana masih tingginya angka stunting dan belum beragamnya konsumsi pangan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, maka kami melakukan Aksi Perubahan dengan pelatihan dengan tema "Gerakan Pangan Sehat Isi Piringku Berwarna atau Pahat Sipirna,” paparnya.  

BACA JUGA:Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024: Berikut 4 Instansi yang Terbuka untuk Semua Jurusan

BACA JUGA:Kampung Kreatif Pempek Tanggo Rajo Cindo: Pusat Kuliner di Jantung Palembang

Pada tahap awal, lanjut Lasmi, akan dilaksanakan sosialisasi, edukasi dan pemberian contoh pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah pada 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Yakni di PALI, OKU Selatan, Musi Rawas, Muratara dan Kota Lubuklinggau. 

Kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Pangan kabupaten/kota, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Dinas Pendidikan kab/kota, PMD kabupaten/kota, TP PKK, Puskesmas, Chief, kepala desa, serta kepala sekolah.