PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI bersama holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PTPN Group. Acara berlangsung Kamis (28/3) lalu di Hotel Wyndham Jakabaring.

Sosialisasi di Palembang ini adalah lokasi pertama dari 7 (tujuh) lokasi kota tempat berlangsungnya sosialisasi di seluruh wilayah kerja PTPN Group di Indonesia. Region Head PTPN I Regional 7 Denny Ramadhan berharap segala sarana yang telah disiapkan oleh panitia dapat mendukung tercapainya esensi utama dari penyampaian materi sosialisasi. Sehingga seluruhnya dapat tersampaikan dengan baik untuk nantinya menjadi poin yang dapat ditindaklanjuti bersama sesuai ketentuan.

Sosialisasi ini dihadiri 35 kepala daerah atau yang mewakili dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu dalam wilayah kerja PTPN Group. Diawali sambutan Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero) M Arifin Firdaus. Lalu dibuka Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni.

Fatoni menyampaikan bahwa peleburan beberapa PTPN ke dalam PTPN Group yang telah berlangsung di akhir tahun 2023 adalah bagian dan bentuk dukungan terhadap PSN. Para kepala daerah diharapkan dapat memahami kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan dalam sosialisasi sehingga PSN dapat berjalan dengan lancar.

BACA JUGA:Harga Mobil EV Bisa Turun 30 Persen

BACA JUGA:Raih PROPER Emas Kedua Kalinya

Materi sosialisasi disampaikan empat narasumber. Yakni, Koordinator Pengembangan Usaha BUMN-Kemenko Perekonomian Guntur, Plh Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I Tio Handoko, dan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Irwan Perangin-Angin.

Plh Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Hendriwan menyampaikan, revitalisasi industri gula nasional dan hilirisasi industri sawit dengan melakukan integrasi PTPN melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo. “Ini selaras dengan arahan Presiden RI terkait ketahanan pangan. Diantaranya swasembada gula nasional dan pemenuhan kebutuhan minyak nabati,” ujarnya. 

Menjawab kebutuhan tersebut, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I Tio Handoko menekankan bahwa perluasan lahan untuk komoditi tebu dan kelapa sawit menjadi salah satu concern PTPN Group. Dukungan dari jajaran pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan dalam upaya pencapaian ketahanan pangan tersebut. “Salah satunya dukungan terhadap implementasi pengenaan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0 persen pada objek PSN,” imbuhnya.

Hal ini berdasarkan UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Lalu, PP No 35/2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah, Perpres No 109/2020 tentang PSN, dan Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang PSN. Pada intinya, untuk PSN tidak dikenakan BPHTB. (*)