248.497 Formasi Guru Kosong, Target Angkat 1 Juta PPPK Guru Tak Bakal Tercapai

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Target pengangkatan 1 juta guru tahun ini dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah dipastikan tidak akan tercapai. Sebab, jumlah formasi guru yang diajukan pemerintah daerah (pemda) minim.

Data Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), hingga Februari 2024, baru 170.649 formasi guru yang diusulkan pemda. Rinciannya, 20.618 formasi CPNS guru dan PPPK sebanyak 150.031 formasi.

Sedangkan kuota tahun ini mencapai 419.146 formasi. Angka ini termasuk para guru kategori P1 yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 namun belum ada formasi. Sehingga belum ditempatkan.

Dengan usulan hanya 170.649 formasi, artinya ada kekosongan 248.497 formasi guru di tahun ini. Jumlah ini pun bakal membengkak jika ditambah dengan para guru yang pensiun tiap tahun sekitar 60 ribu orang.

Usulan formasi tahun ini lebih rendah dari dua tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan, formasi guru yang diajukan pemda pada 2022 sekitar 319.716 formasi. Sedangkan pada 2023 sebanyak 296.059 formasi.

BACA JUGA:Kabar Gembira Bagi PPPK dan PNS Empat Lawang: THR Akan Segera Cair

BACA JUGA:CEK! Inilah Batas Usia Pensiun dan Insentif Bagi PPPK Saat Masa Purnabakti, Dapat 2 Jaminan Sekaligus!

Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar pemda mau mengajukan formasi lebih banyak. 

”Beberapa kali kami mencoba mengumpulkan pemda guna mendorong dibukanya formasi-formasi baru agar pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan lebih maksimal. Tapi sayangnya, tidak menunjukkan hasil signifikan,” jelas dia. Catatan pihaknya, sudah tiga tahun cara serupa tak optimal dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru.

Nunuk mengaku, dari pengajuan formasi yang minim tersebut, ia pun telah mengusulkan agar difokuskan terlebih dahulu untuk PPPK. Mengingat, banyak guru-guru sepuh yang sudah tidak bisa mengikuti seleksi CPNS namun perlu segera diangkat kesejahteraannya.

”Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Karena itu pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada PPPK,” imbuhnya.

Nunuk menyampaikan, faktor anggaran jadi salah satu yang paling berpengaruh atas keengganan pemda mengusulkan secara maksimal formasi guru. “Pemda kerap merasa terbebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang ditransfer melalui dana alokasi umum (DAU) di tahun yang sama,” bebernya.

BACA JUGA:PPG Akan Disatukan dengan Seleksi PPPK, Kemendikbudristek: Kebutuhan Guru ASN Terpenuhi Cepat

BACA JUGA:THR ASN-PPPK Segera Dicairkan, Siapkan Dana Rp17,6 Miliar