Begini Modus Oknum Pegawai Pajak yang Diduga Peras Pengusaha Sembako

Reporter: Nanda |

Editor: Novis |

Sabtu , 09 Mar 2024 - 16:02

Ahmad K Rabbani. Foto: nanda/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID- Salah satu pengusaha sembako di Kota Prabumulih berinisial AS diduga alami pemerasan dengan modus diiming-imingi pengurangan Nilai Pajak oleh oknum pegawai Pajak.

Hal terswbut disampaikan Kuasa Hukum AS, Ahmad K Rabbani saat diwawancarai awak media Sabtu 9 Maret 2024.

Ahmad mengatakan, dugaan pemerasan oleh oknum pegawai Pajak terhadap kliennya AS bermula saat penetapan nilai pajak usahanya sebesar Rp7,1 miliar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prabumulih kala itu.

"Nah terhadap nilai pajak yang dirasa sangat besar tersebut, Klien kami AS, mengajukan permohonan pengurungan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prabumulih," kata Ahmad.

Lanjut ahmad, saat pengajuan pengurangan pajak itulah, AS bertemu dengan oknum pegawai Pajak inisial T dan R, yang mana T dan R menjanjikan pengurangan penetapan pajak, asalkan AS bisa memberikan uang Down Payment (DP) Rp20 juta dan success fee sebesar 2,5 persen.

"Tapi nyatanya, hasilnya tidak berkurang, pajak klien kami tetap seperti itu saja," ujanya.

Kemudiam, saat masuk proses penagihan pajak, klien kami AS kembali bertemu dengan oknum juru sita KPP Prabumulih berinisial F, yamng mana AS diminta sejumlah uang dalam bentuk DP Rp20 juta dan success fee sebesar 1 persen yang mulanya meminta 10 persen dari total penagihan.

"Selain itu F juga meminta dua aset bangunan dan dua BPKB mobil milik klien kami, sebagai jaminan," cetusnya.

"Tak hanya disitu, klien kami AS juga diduga diperas oleh oknum Account Representatif (AR) berinisial MA,"lanjutnya.

"Nah rangkaian peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai pajak KPP Pratama yang terjadi sepanjang periode tahun 2019 hingga 2021, periode pak Hasanuddin dan Kanwil Romadhaniah," ungkapnya.

begini modus oknum pegawai pajak yang diduga peras pengusaha sembako                            palembang, sumateraekspres.id- salah satu pengusaha sembako di kota prabumulih berinisial as diduga alami pemerasan dengan modus diiming-imingi pengurangan nilai pajak oleh oknum pegawai pajak.
hal terswbut disampaikan kuasa hukum as, ahmad k rabbani saat diwawancarai awak media sabtu 9 maret 2024.
ahmad mengatakan, dugaan pemerasan oleh oknum pegawai pajak terhadap kliennya as bermula saat penetapan nilai pajak usahanya sebesar rp7,1 miliar oleh kantor pelayanan pajak (kpp) prabumulih kala itu.
"nah terhadap nilai pajak yang dirasa sangat besar tersebut, klien kami as, mengajukan permohonan pengurungan pajak di kantor pelayanan pajak (kpp) prabumulih," kata ahmad.
baca juga:ptc mall palembang kini ada funworld bowling, segini besaran tarif main bowling disana
baca juga:unik, sedih, sangat disayangkan, atlet balap sumsel berprestasi tidak punya sirkuit permanen untuk berlatih
lanjut ahmad, saat pengajuan pengurangan pajak itulah, as bertemu dengan oknum pegawai pajak inisial t dan r, yang mana t dan r menjanjikan pengurangan penetapan pajak, asalkan  as bisa memberikan uang down payment (dp) rp20 juta dan success fee sebesar 2,5 persen.
"tapi nyatanya, hasilnya tidak berkurang, pajak klien kami tetap seperti itu saja," ujanya.
kemudiam, saat masuk proses penagihan pajak, klien kami as kembali bertemu dengan oknum juru sita kpp prabumulih berinisial f, yamng mana as diminta sejumlah uang dalam bentuk dp rp20 juta dan success fee sebesar 1 persen yang mulanya meminta 10 persen dari total penagihan.
"selain itu f juga meminta dua aset bangunan dan dua bpkb mobil milik klien kami, sebagai jaminan," cetusnya.
baca juga:menelusuri jejak sejarah di jembatan teluk, saksi bisu perjuangan masyarakat muba melawan penjajah
baca juga:pulang lebih cepat, ini jam kerja pegawai pemkab muba selama ramadan 1445 h!
"tak hanya disitu,  klien kami as juga diduga diperas oleh oknum account representatif (ar) berinisial ma,"lanjutnya. 
"nah rangkaian peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai pajak kpp pratama yang terjadi sepanjang periode tahun 2019 hingga 2021, periode pak hasanuddin dan kanwil romadhaniah," ungkapnya.
anehnya, ucap ahmad bukannya mendapatkan sangsi tegas namun salah satu oknum pegawai pajak berinisial f malah mendapat predikat juru sita terbaik di kanwil.
padahal, kata ahmad kliennya saat itu telah melaporkan kepada pihak internal kpp prabumulih disertai dengan bukti-bukti dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.
baca juga:akreditasi unggul dan kerjasama internasional, capaian terbaru uin raden fatah palembang, selamat ya!
"bahkan, hingga saat ini belum ada tindakan-tindakan apapun dari pihak kpp dan djp terkait kode etik yang dilakukan oleh para oknum-oknum pegawai pajak meski telah dilaporkan,"bebernya.
ia meyakini, dalam hal ini merupakan satu rangkaian motif yang bertujuan untuk menjebak para pengusaha lokal sebagai wajib pajak demi mengeruk keuntungan pribadi dari oknum-oknum tertentu.
ia juga menilai, motif dugaan pemerasan ini tidak hanya dialami oleh kliennya seorang pengusaha lokal namun juga berkemungkinan besar dirasakan oleh para pengusaha lainnya.
"oleh sebab itu, ia bersama klien juga telah melaporkan adanya dugaan pemerasan itu ke aparat penegak hukum (aph), baik itu polres, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi hingga polda sumsel," tuturnya.
ia pun juga mengimbau kepada wajib pajak lainnya, agar jangan takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak.
baca juga:deretan atlet dan tokoh otomotif sumsel bersinar di imi award sumsel 2023, ini daftarnya! 
baca juga:daftar harga menu buka puasa di 30 hotel ternama yang ada di palembang, ayo bukber!
serta terhadap oknum-oknum pajak tersebut, ia memohon dengan sangat kepada aph baik itu tingkat kejaksaan hingga kepolisian di provinsi sumsel agar menjadi atensi.
"dan tolong jangan mempersulit para wajib pajak terutama pengusaha lokal di sumsel ini dalam mencari keadilan, karena ini merupakan satu rangkai motif dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak," pintanya.
"kepada kanwil pajak sumsel kami juga meminta agar oknum-oknum tersebut untuk ditindak tegas sesuai dengan kode etik yang berlaku," tutupnya.
untuk diketahui, sebelumnya ahmad khalifah rabbani yang juga kuasa hukum pengusaha pempek berinisial s ditagih pajak penghasilan (pph) oleh kpp pratama dengan nilai diluar kewajaran sebesar rp16 miliar.
baca juga:geliat pilkada palembang 2024: potret 4 calon walikota berpotensi dan dinamika elektoral!
baca juga:pesona syair islam dalam seni dikir: keindahan tradisi empat lawang yang tak tergantikan!
saat itu, ia mengungkapkan setelah diajukan keberatan karena nominal pajak yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan pemasukan tersebut, akhirnya kpp pratama kanwil sumsel babel menurunkan menjadi rp 3,1 miliar. 
(nanda)