Guru Honorer Ngadu ke Dewan, Minta Usulkan Formasi ke Pemerintah Pusat

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Perwakilan Forum Honorer dan Tenaga Teknik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan menyambangi Kantor DPRD Sumsel, kemarin (12/2). Kedatangan forum guru ini disambut Ketua DPRD Sumsel, Dr Hj Anita Noeringhati SH MH di ruang kerjanya. 

Dalam pertemuan, Anita menjelaskan banyak permasalahan dunia pendidikan saat ini. “Penyiapan kurikulum atau kebijakan di daerah menyisakan beberapa permasalahan, seperti bagaimana tenaga pendidikan bisa diakomodir menjadi PPPK,” ungkapnya. Kemudian tentang relokasi penempatan guru yang hingga saat ini belum merata, dan sebagainya 

“Kewajiban saya hari ini meneruskan aspirasi kepada Pemerintah,” ujarnya. Ini akan disampaikan ke PJ Gubernur, dan sejauh ini dukungan dari PJ sebenarnya sudah ada. Namun sampai sekarang Dinas Pendidikan belum melakukan pemetaan. 

Pembina Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan, Syahrial  menjelaskan pertemuan ini tak hanya menyangkut permasalahan tenaga teknik serta guru honorer semata. Dimana masih banyak guru terkendala perekrutan di ASN PPPK tahun 2012 hingga 2023. “Permasalahannya adalah variasi. Ada guru yang sudah dinyatakan lulus tetapi belum ada penempatan,” kata dia. 

BACA JUGA:MenPAN RB: Honorer Gagal Seleksi 2024 Akan jadi PPPK Paruh Waktu

BACA JUGA:Honorer Jangan Khawatir, Pemkot Palembang Alokasikan 6.211 Formasi untuk CPNS dan P3K di 2024, Ini Rinciannya

Ada guru yang mampu Bahasa Inggris, tetapi tidak liniear. Bahkan ada juga permasalahan relokasi yang masih menjadi beban tenaga kependidikan padahal sudah dinyatakan lulus PPPK. “Terkhusus tenaga teknik juga sangat penting sekali tentang pengajuan formasi data harus diajukan ke pemerintah pusat dari Provinsi Sumsel. Tahun 2024, rekruitmen PPPK itu tenaga administrasi sekolah atau teknik itu sudah terakomodir,” kata dia. 

Sudah ada formasi dari pusat, tinggal pengajuan dari daerah. “Tapi pengajuan dari daerah sampai saat ini belum ada sama sekali,” kata dia. Mulai dari Provinsi, kabupaten/kota sehingga harus segera diusulkan. Untuk tenaga teknik itu mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, juga tenaga administrasi sekolah kurang lebih 17.200 orang. 

Di tahun ini pihaknya usahakan selesai dan tentu ada kriteria. “Terpenting saat ini data pengusulan ke pusat. Kalau tidak ada ya tidak akan selesai permasalahan ini. Kita minta permohonan kepada PJ untuk mendukung atau mengajukan formasi dari Provinsi Sumsel,” ungkapnya. (iol/fad)