Gugatan Tanah Yayasan Gegerkan 2 Sekolah Favorit di Palembang, MTsN 1 dan MIN 1 Terancam Digusur

Reporter: Nanda |

Editor: Alfery |

Rabu , 07 Feb 2024 - 12:44

Tim Hukum Yayasan Kesatria Bukit Siguntang menggugat Kakankemenag Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan terkait status tanah milik yang dipinjam pakai oleh MTsN1 dan MIN 1 Palembang untuk gedung sekolah.-Foto: Ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dua Sekolah Islam Negeri yakni Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 dan Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) 1 Kota Palembang terancam digusur.

Kedua sekolah tersebut digugat oleh Yayasan Kesatria Bukit Siguntang. Pendiri Masjid Al-Jihad berlokasi Jalan Ariodillah RT 031 RW 011 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur | Kota Palembang.

Selain itu, Yayasan juga menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Palembang dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (KanwilKemenag) Provinsi Sumatera Selatan.

Yayasan Kesatria Bukit Siguntang H. Hibsah Ridwan mengatakan pihaknya menggugat institusi negara tersebut lantaran hingga kini tidak ada itikad baik terkait status tanah milik yayasan yang dipinjam pakai oleh MTsN1 dan MIN 1 Palembang untuk gedung sekolah.

"Nah, didalam surat permohonan yang diajukan Kemenag Kota Palembang saat itu ada catatannya, bahwa tanah tersebut masih dapat dipakai oleh (MIN-red) selama masih dibutuhkan dan belum mampu membeli tanah sendiri," katanya.

Kemudian saat ini, Setelah 50 tahun meminjam pakai tanah milik yayasan tersebut, Yayasan menilai kedua sekolah ini sudah mampu membeli tanah sendiri karena muridnya sudah banyak dan menjadi sekolah favorit di Palembang.

"Oleh karena itu kami minta tanah milik yayasan tersebut dikembalikan, yayasan akan mengambil kembali tanah tersebut, karena pihak yayasan akan melakukan pengembangan dan perluasan, salah satunya ingin membangun tafiz al quran," ujarnya.

Ia mengatakan jika, pihak yayasan sudah melakukan langkah persuasive untuk meminta dikembalikannya tanah yayasan tersebut, yakni dengan melayangkan surat sebanyak 3 kali namun tidak ada tanggapan dan respons dari pihak tergugat yakni Kemenag kota Palembang, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, MTsN 1 dan MIN1 Palembang.

"Karena itu lah kami melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus melalui kuasa hukum kami dari kantor Dr. Saipuddin Zahari, S.H., M.H dan Kawan-kawan.," ujarnya.

Singkat kata, kepada awak media, ia menceritakan asal usul kepemilikan tanah milik yayasan Kesatria Bukit Siguntang tersebut, ia menjelaskan Yayasan berdiri sejak 2 September 1965 dengan nama Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang berdasarkan Akta No.1 yang dibuat di Notaris Aminus SH.

gugatan tanah yayasan gegerkan 2 sekolah favorit di palembang, mtsn 1 dan min 1 terancam digusur                            palembang, sumateraekspres.id - dua sekolah islam negeri yakni madrasah tsanawiyah negeri (mtsn) 1 dan madrasah ibtidiyah negeri (min) 1 kota palembang terancam digusur. 
kedua sekolah tersebut digugat oleh yayasan kesatria bukit siguntang. pendiri masjid al-jihad berlokasi jalan ariodillah rt 031 rw 011 kelurahan 20 ilir d iv kecamatan ilir timur | kota palembang. 
selain itu, yayasan juga menggugat kepala kantor kementerian agama (kakankemenag) kota palembang dan kepala kantor wilayah kementerian agama (kanwilkemenag) provinsi sumatera selatan.
yayasan kesatria bukit siguntang h. hibsah ridwan mengatakan pihaknya menggugat institusi negara tersebut lantaran hingga kini tidak ada itikad baik terkait status tanah milik yayasan yang dipinjam pakai oleh mtsn1 dan min 1 palembang untuk gedung sekolah.
baca juga:tekan inflasi, 39 perbankan di sumsel siap bantu pemprov gelar pasar murah
baca juga:prabowo batal datang ke mura, ini kata simpatisan yang sudah menunggu sejak malam
"nah, didalam surat permohonan yang diajukan kemenag kota palembang saat itu ada catatannya, bahwa tanah tersebut masih dapat dipakai oleh (min-red) selama masih dibutuhkan dan belum mampu membeli tanah sendiri," katanya.
kemudian saat ini, setelah 50 tahun meminjam pakai tanah milik yayasan tersebut, yayasan menilai kedua sekolah ini sudah mampu membeli tanah sendiri karena muridnya sudah banyak dan menjadi sekolah favorit di palembang.
"oleh karena itu kami minta tanah milik yayasan tersebut dikembalikan, yayasan akan mengambil kembali tanah tersebut, karena pihak yayasan akan melakukan pengembangan dan perluasan, salah satunya ingin membangun tafiz al quran," ujarnya.
ia mengatakan jika, pihak yayasan sudah melakukan langkah persuasive untuk meminta dikembalikannya tanah yayasan tersebut, yakni dengan melayangkan surat sebanyak 3 kali namun tidak ada tanggapan dan respons dari pihak tergugat yakni kemenag kota palembang, kanwil kemenag provinsi sumatera selatan, mtsn 1 dan min1 palembang. 
baca juga:alhamdulillah, dua pelaku begal sadis yang tewaskan mahasiswi unsri diringkus, ini tampangnya
baca juga:punya 142 kontrakan dan 34 rumah, harta kekayaan haji bolot dinilai melebihi raffi ahmad, apa saja?
"karena itu lah kami melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri palembang kelas i.a khusus melalui kuasa hukum kami dari kantor dr. saipuddin zahari, s.h., m.h dan kawan-kawan.," ujarnya.
singkat kata, kepada awak media, ia menceritakan asal usul kepemilikan tanah milik yayasan kesatria bukit siguntang tersebut, ia menjelaskan yayasan berdiri sejak 2 september 1965 dengan nama jajasan mesdjid kesatria bukit siguntang palembang berdasarkan akta no.1 yang dibuat di notaris aminus sh.
lalu terjadi perubahan menjadi yayasan masjid al-jihad pada tanggal 8 agustus 2021 dengan akta no. 27 dan terakhir kembali menjadi yayasan kesatria bukit siguntang pada tanggal 7 maret 2023 dengan akta no. 12.
kemudian pada tahun 1968 yayasan membeli tanah seluas 4.812 m² yang terletak di jalan gelatik komplek pck sungai bendung 9 ilir palembang lalu tanah tersebut ditukar guling dengan tanah ahliwaris h. mohammad soleh yang terletak di jalan ariodillah rt 031 rw 011 kelurahan 20 ilir d. iv kecamatan ilir timur | palembang seluas 9.040 m². 
baca juga:prabowo pilih kampanye di medan daripada mura, ini alasannya
baca juga:mandi hujan tak selalu menyenangkan, 3 anak di prabumulih alami hal mengerikan ini
"proses tukar guling ini baru di sahkan berdasarkan akta penglepasan hak no. 117 dan akta penglepasan hak no. 116 yang dibuat di notaris darbi, sh di palembang pada tanggal 30 maret 1976, antara pihak yayasan dengan ahli waris h. mohammad soleh," katanya.
selanjutnya pada tahun 1973, kepala kantor kemenag kota palembang mengajukan permohonan pinjam pakai bidang tanah milik yayasan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak yayasan yang pada saat itu diwakili oleh ketua iii (hadji mohamad akib). 
"setelah mendapat persetujuan pinjam pakai dibawah tangan, pihak kanwil kemenag provinsi sumatera selatan membangun gedung madrasah ibtidaiyah negeri teladan palembang yang merupkan cikal bakal min 1 palembang," katanya.
seiring berjalannya waktu, ternyata pihak kanwil kemenag membangun juga madrsasah tsanawiyah negeri yang sekarang adalah mtsn 1 palembang tanpa seizin yayasan. "nah, didalam surat permohonan tersebut mereka hanya mau membangun min saja, tapi nyatanya membangun mts juga bahkan tanpa kompromi dan izin pihak yayasan selaku pemilik tanah," tegasnya.
baca juga:skor pelayanan publik meningkat, “palembang tetap di zona hijau
baca juga:sambut imlek, opi mall jakabaring gelar promo gila-gilaan dan berbagai lomba, pemburu diskon wajib hadir nih! 
tim kuasa hukum, yayasan yayasan kesatria bukit siguntang dr. saipuddin zahri, s.h., m.h., dr. mulyadi, s.h., m.h., muhammad daud dahlan, s.h., m.h., doni effendi, s.h., m.h., nusmir, s.h., m.h, se, ctl, a. rizal, s.h, eka sulastri, s.h dan adi hendra, s.h. pihaknya saat ini telah melayangkan gugatan ke pn palembang kelas i a khusus
"gugatan tersebut sudah didaftarkan pada tanggal 6 februari 2024 dengan nomor perkara 36/pdt.g/2024," katanya.
untuk tergugat i adalah kakan kemenag kota palembang, tergugat ii kakanwil kemenag provinsi sumatera selatan, tergugat iii min 1 palembang dan tergugat iv mtsn1 palembang. 
"didalam gugatan tersebut kami mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan agar siapa saja yang menguasai diatas tanah tersebut agar dikosongkan," tegasnya.