Sanksi DKPP ke KPU Hanya Soal Etik, Pakar Hukum: Prabowo-Gibran Tetap Sah dan Legitimate!

Reporter: Agustina |

Editor: Alfery |

Selasa , 06 Feb 2024 - 20:10

Paslon nomor urut 2 Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.-Foto: instagram @prabowo-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu dikatakan Fahri merespon DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU dan 6 anggota lainnya karena dianggap melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Menurutnya, Gibran yang mendampingi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tetap sah dan konstitusional.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).

Fahri menjelaskan, dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Dikatakan Fahri, bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ucap Fahri.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Andi Asrun menilai sanksi DKPP terhadap KPU yang dinyatakan melanggar etik merupakan keputusan yang salah besar.

Sebab menurut Andi KPU hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat self executing atau berlaku segera tanpa memerlukan undang-undang tambahan.

sanksi dkpp ke kpu hanya soal etik, pakar hukum: prabowo-gibran tetap sah dan legitimate!                             jakarta, sumateraekspres.id - pakar hukum tata negara fahri bachmid berpendapat sanksi dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia (dkpp) kepada ketua komisi pemilihan umum (kpu) hasyim asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres prabowo subianto-gibran rakabuming raka.
hal itu dikatakan fahri merespon dkpp yang menjatuhkan sanksi kepada ketua kpu dan 6 anggota lainnya karena dianggap melanggar kode etik terkait proses pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden. 
menurutnya, gibran yang mendampingi calon presiden nomor urut 02 prabowo subianto tetap sah dan konstitusional.
"tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden prabowo subianto gibran dan rakabuming raka. eksistensi sebagai "legal subject" pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata fahri dalam keterangannya, selasa (6/2/2024).
baca juga:tak batalkan status pencalonan prabowo-gibran, dkpp beri sanksi peringatan 7 komisioner kpu
baca juga:prabowo beri contoh sikap dewasa dalam demokrasi, tutup debat dengan permintaan maaf dan rangkulan
fahri menjelaskan, dalam membaca putusan dkpp ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional kpu sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.
sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan mahkamah konstitusi "a quo" tindakan kpu dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.
dikatakan fahri, bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan dkpp mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan mk, tindakan kpu selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.
"artinya kpu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan pkpu nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai tindaklanjut putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ucap fahri.
baca juga:bergabung dengan tkn, maruarar sirait jadi pilar penting untuk kemenangan prabowo-gibran
baca juga:gerakan sekali putaran qodari makin populer, prabowo-gibran tinggal selangkah lagi menang mutlak
sementara itu, guru besar hukum konstitusi universitas pakuan (unpak) bogor andi asrun menilai sanksi dkpp terhadap kpu yang dinyatakan melanggar etik merupakan keputusan yang salah besar. 
sebab menurut andi kpu hanya melaksanakan putusan mahkamah konstitusi (mk) yang bersifat self executing atau berlaku segera tanpa memerlukan undang-undang tambahan.
"putusan dkpp itu salah besar, pertama bahwa kpu itu hanya melaksanakan putusan mahkamah konstitusi yang sudah final bersifat self executing," ucap andi.
andi mengatakan dkpp tidak mengundang pihak yang terkena imbas dari putusan, dalam hal ini pasangan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka. dia menyebut dkpp tidak memberikan hak kepada pihak yang terkena imbas untuk didengar.
"kesalahan besar dari dkpp, dia tidak mengundang, mendengar pendapat dari orang yang akan terkena imbas dari orang yang terkena imbas dalam hal ini, pasangan prabowo-gibran, harusnya diundang, sesuai dengan prinsip mendengar kedua belah pihak," ungkapnya.
"kalau menurut saya ini pelanggaran etika, jadi dkpp itu dia melanggar etik, jadi salah besar kalau menurut saya," imbuhnya.
andi menambahkan putusan dkpp bisa digugat baik itu oleh kpu maupun prabowo-gibran. jika merasa dirugikan atas keputusan dkpp, andi mengatakan kpu bisa menggugat ke ptun karena putusan dkpp tidak bersifat final.
baca juga:dua ulama muda jatim hadiri istighotsah prabowo-gibran, ajak masyarakat belajar dari keluarga jokowi
baca juga:prabowo-gibran jadi pilihan diaspora eropa di pilpres 2024, ini kata pakar politik
"jadi putusan dkpp itu bisa digugat, di ptun karena dia bahwa dia tidak lagi bersifat final. jadi orang bisa menggugat, misalnya kpu atau relawannya prabowo-gibran yang merasa dirugikan," katanya.
lebih lanjut, andi menyebut putusan kpu terkait penetapan prabowo-gibran sebagai pasangan capres dan cawapres tetap sah. tak hanya itu, kata andi, hal itu juga diperkuat dengan revisi pkpu yang sudah disetujui oleh komisi ii dpr ri pada rapat kerja 31 oktober 2023 lalu.
"penetapan kpu tentang paslon prabowo-gibran tetap sah berpegang pada asas 'presumtio iustae causa', maka penetapan kpu tentang paslon prabowo-gibran tetap sah sebelum dibatalkan oleh kpu ri," katanya.
"lebih lagi, ada fakta hukum bahwa revisi pkpu terkait pendaftaran syarat capres sudah disetujui oleh komisi ii dpr ri pada rapat kerja 31 oktober 2023, sehingga memperkuat posisi hukum 'penetapan paslon prabowo-gibran sebagai capres dan cawapres'," pungkas andi.