JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID -  Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait haknya untuk berkampanye dan mendukung calon dalam Pemilu 2024 menimbulkan reaksi tajam dari ahli hukum.

Suparman Marzuki, seorang ahli hukum dan mantan Ketua Komisi Yudisial, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tergolong naif dan mencerminkan ketidakkonsistenan Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Presiden Jokowi lupa bahwa ia bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara."

"Pernyataan ini naif dan tidak sesuai dengan norma etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat," ujar Suparman dalam keterangannya kepada pers.

BACA JUGA:TOK! Jokowi Teken PP Kenaikan Gaji PPPK 2024, Cek Disini Besarannya, Alhamdulillah!

BACA JUGA:Viral Pose 2 Jari Iriana Jokowi, KPU-Bawaslu Kompak : Ibu Negara Bukan Pejabat Negara

Suparman Marzuki juga menyatakan bahwa pernyataan Jokowi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan pandangan etika yang sebelumnya ditekankan oleh Presiden.

Ia menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan Jokowi yang mengingatkan para kepala desa dan kepala daerah untuk menjaga netralitas, sementara Presiden sendiri terlibat dalam kampanye dan dukungan aktif.

"Presiden mengingatkan tentang netralitas, tapi melanggar sendiri apa yang diingatkannya."

"Orang-orang di sekitar Presiden tampaknya berperan sebagai 'pemadam kebakaran' atau branwir untuk meredam dampak pernyataan kontroversial ini," tegas Suparman.

BACA JUGA:Respons Pernyataan Presiden Jokowi Boleh Memihak atau Kampanye, Wapres Ma’ruf : Pemilu Urusan Hati

BACA JUGA:Ban Mobil Presiden Jokowi Diduga Bocor, Spesifikasi Ban Jadi Perbincangan

Belum lama ini, Jokowi menegaskan pentingnya netralitas bagi kepala desa dan kepala daerah, namun tindakan Presiden yang secara terang-terangan menyatakan dukungan dan keterlibatannya dalam kampanye menciptakan ketidaksesuaian yang mencolok.

Pernyataan kontroversial Jokowi ini juga memunculkan tanggapan tajam dari berbagai pihak, termasuk Yusril Ihza Mahendra yang turut terlibat dalam polemik ini.

Yusril, yang sebelumnya berperan sebagai penasihat hukum, kini terlibat dalam upaya meredam dampak pernyataan kontroversial tersebut.

Sebuah dilema etika muncul di tengah-tengah kepemimpinan Jokowi, menciptakan pertanyaan tentang konsistensi dan integritas seorang pemimpin negara.

Bagaimana hal ini akan memengaruhi dinamika Pemilu 2024 dan citra kepemimpinan Jokowi?