PARADOKS ANTI KORUPSI

Reporter: Martha |

Editor: Widi Sumeks |

Minggu , 17 Dec 2023 - 19:26

Mahendra Kusuma, SH, MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang)-FOTO: IST-

Ada semacam paradoks dalam masyarakat tentang korupsi. Adalah hal yang lumrah ketika seseorang akan menjadi pejabat publik, menteri, anggota parlemen, komisioner, maupun kepala daerah selalu melontarkan janji tidak akan melakukan korupsi.

Mereka selalu berkomitmen untuk tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Setelah menduduki jabatannya mereka kemudian membuat banner, spanduk, pamflet di instansinya dengan tulisan zona integritas, anti suap, tolak gratifikasi, dan lain-lain.

Disamping itu, para menteri dan kepala daerah selesai dilantik biasanya memberikan wejangan kepada bawahannya untuk tidak melakukan korupsi serta mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi aparatur di daerahnya agar tidak terjerat kasus korupsi.

Namun itu semua hanya slogan semata. Senyatanya banyak menteri, anggota parlemen di pusat dan daerah yang juga pengurus partai politik, komisioner KPK, para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) yang menjadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi.

Ironis, mereka yang berkomitmen justru mereka sendiri yang melakukan korupsi. Sebagai contohbaru-baruini, Ketua KPK, Menteri Komunikasi dan Informasi, MenteriPertanian, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM yang terlibat kasus korupsi.

Berdasarkan berita yang dilansir Kompas (11/12/2019), dari 34 kementerian, 27 lembaga pemerintah nonkementerian, 76 lembaga nonstruktural, dan 514 pemerintahan kabupaten/kota, baru 16 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif.

Ke-16 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu juga memiliki minimal lima unit kerja yang menyandang predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jumlah itu belum signifikan mengingat zona integritas menuju WBK dicanangkan sejak 2012.

Pun demikian juga dengan masyarakat yang selalu mengkritisi dan mengebu-gebu menyatakan antikorupsi, ternyata juga akhirnya bersikap permisif terhadap korupsi.

Adalah menarik dengan apa yang ditulis oleh Prof. Denny Indrayana (2018), kita sering mengkritik partai politik terkait jual beli mahar politik dalam pencalonan presiden ataupun calon legislatif (candidacy buying).

paradoks anti korupsi                            ada semacam paradoks dalam masyarakat tentang korupsi. adalah hal yang lumrah ketika seseorang akan menjadi pejabat publik, menteri,  anggota parlemen, komisioner,  maupun kepala daerah selalu melontarkan janji tidak akan melakukan korupsi. 
mereka selalu berkomitmen untuk tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.
 setelah menduduki jabatannya mereka kemudian membuat banner, spanduk, pamflet di instansinya dengan tulisan zona integritas, anti suap, tolak gratifikasi, dan lain-lain. 
disamping itu, para menteri dan kepala daerah selesai dilantik biasanya memberikan wejangan kepada bawahannya untuk tidak melakukan korupsi serta mengundang kpk untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi aparatur di daerahnya agar tidak terjerat kasus korupsi. 
baca juga:debat capres cawapres: ganjar tegaskan ingin sikat korupsi
baca juga:wujudkan pemerintahan bebas korupsi 
 namun itu semua hanya slogan semata. senyatanya banyak menteri, anggota parlemen di pusat dan daerah yang juga pengurus partai politik, komisioner kpk, para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota)  yang menjadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi. 
ironis, mereka yang berkomitmen justru mereka sendiri yang melakukan korupsi. sebagai contohbaru-baruini, ketua kpk, menteri komunikasi dan informasi, menteripertanian, serta wakil menteri hukum dan ham yang terlibat kasus korupsi.
 berdasarkan berita yang dilansir kompas (11/12/2019), dari 34 kementerian, 27 lembaga pemerintah nonkementerian, 76 lembaga nonstruktural, dan 514 pemerintahan kabupaten/kota, baru 16 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif. 
ke-16 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah itu juga memiliki minimal lima unit kerja yang menyandang predikat sebagai wilayah bebas korupsi (wbk) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. jumlah itu belum signifikan mengingat zona integritas menuju wbk dicanangkan sejak 2012.
 pun demikian juga dengan masyarakat yang selalu mengkritisi dan mengebu-gebu menyatakan antikorupsi, ternyata juga akhirnya bersikap permisif terhadap korupsi. 
baca juga:korupsi di indonesia bak penyakit kronis
baca juga:pertama di sumsel, desa muara gula baru sebagai desa antikorupsi tingkat nasional
adalah menarik dengan apa yang ditulis oleh prof. denny indrayana (2018), kita sering mengkritik partai politik terkait jual beli mahar politik dalam pencalonan presiden ataupun calon legislatif (candidacy buying). 
padahal, pemilih (masyarakat) sendiri seringkali rela menjual suara daulat rakyat demi beberapa lembar rupiah (vote buying).
tahun 2013, survei asian foundation menemukan 56 persen dari pemilih menganggap menerima uang dalam pemilu bukanlah hal yang negatif. pada tahun yang sama, survei kpk menemukan 78,2 persen dari pemilih mempunyai pengalaman dengan masalah politik uang (money politic).
begitu pula survei indo barometer di pilgub banten 2017, sebanyak 45,6 persen mengaku akan menerima politik uang dan memilih calon yang memberi uang/barang tersebut.
suka tidak suka, di negeri ini kaum koruptor telah menjelma menjadi kelas sosial baru. ini terjadi seiring dengan makin menguatnya dan membesarnya masyarakat permisif. yakni masyarakat yang semakin terbuka dan serba boleh, tempat nilai, etika, moral, dan norma semakin melonggar dan relatif.
perilaku mencuri atau korupsi yang semula dianggap sebagai tabu dan hina/nista kini semakin dianggap wajar dan biasa. orang justru dianggap “bersalah” karena tidak korupsi ketika berkuasa dan segalanya sangat mungkin dilakukan. (indra tranggono, 2017).
perilaku korup pun dominan dalam langgam kehidupan masyarakat permisif. orang-orang pun berlomba-lomba untuk melakukan korupsi. regenerasi koruptor pun terjadi secara sempurna. tingkat pencapaian korupsi pun semakin meningkat.
hal ini juga menjadi salah satu penyebab sulitnya memberantas tindak pidana korupsi.  sepertinya korupsi sudah sampai pada apa yang disebut oleh robert klitgaard sebagai budaya korupsi. bung hatta pernah juga mengemukakan bahwa korupsi telah menjadi budaya di indonesia.
menarik pernyataan prof. denny indryana (2018) yang menyatakan bahwa korupsi merajalela karena kitalah yang membiarkan. jika bukan karena kita terlibat secara aktif, kita membiarkannya. dosa pembiaran yang mungkin memang harus disamakan dengan sebagai pelaku, meski secara pasif.
masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa korupsi maupun politik uang adalah suatu perbuatan yang tak wajar. selain itu, pesan-pesan yang masih terkesan permisif seperti “terima uangnya, jangan  pilih orangnya” sudah seharusnya tak lagi digunakan.
masyarakat harus diedukasi untuk tidak mentoleransi politik uang dalam bentuk apapun karena mereka percaya bahwa itu adalah hal yang nista.
menurut penulis, korupsi tak dapat dilihat sebagai persoalan individual. kasus korupsi, apalagi yang melibatkan elite politik, merupakan dinamika rumit dari berbagai faktor. why corruption matters: understanding causes, effect and how to addres them, yang dikeluarkan departemen pembangunan internasional, inggris, tahun 2015, menyebutkan, korupsi bersifat kolektif, melampaui keuntungan pribadi, mencakup kepentingan dan manfaat yang luas dalam sistem politik.
disebutkan pula, demokrasi tak serta merta mengurangi korupsi. dengan kata lain, tidak ada resep tunggal untuk menghapus korupsi. perlu kerja sama berbagai pihak: aparat, masyarakat sipil, dan media (***)
.