JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia unggul yang menjadi pilar kemajuan negara, pendidikan berkualitas menjadi kunci utama.

Dengan pendidikan yang punya kualitas bermutu, masyarakat diberikan kesempatan optimal untuk mengaktualisasikan potensi mereka.

Namun, menghadapi tantangan kualitas pendidikan  di Indonesia, yang masih diwarnai oleh ketidaksetaraan akses, fasilitas, dan hasil pembelajaran, pemerintah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengatasi permasalahan ini sendirian.

"Percepatan peningkatan kualitas pendidikan memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan," ungkap Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amich Alhumami, dalam acara Policy Forum on Education di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, pada Rabu, 13 Desember 2023.

BACA JUGA:DPR Desak Pemerintah Tuntaskan PP Turunan UU ASN, Harus Kelar Sebelum Tanggal Ini

BACA JUGA:UU ASN Bawa Sejahtera, Mulai 2024 PNS dan PPPK Bakal Dapat Bonus dan Insentif Triwulan, Begini Skemanya

Amich menambahkan bahwa masalah-masalah besar dalam sistem pendidikan, seperti kualitas, dan akses, tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Untungnya, banyak organisasi masyarakat saat ini memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air melalui berbagai cara.

Dalam konteks ini, The Conversation Indonesia dan 17 lembaga lainnya yang peduli pada pendidikan berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan Policy Forum on Education (PFoE) di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Konsorsium masyarakat peduli pendidikan yang terlibat dalam kolaborasi ini antara lain UNICEF, Tanoto Foundation, Puskapa UI, SEAMEO CECCEP, SMERU, Indonesia Mengajar, Inspirasi, Center for Digital Society UGM, INOVASI, Quizizz, PSPK, Rumah Kepemimpinan, CSIS, CIPS, Filantropi Indonesia, KIPIN, dan Article 33 Indonesia.

BACA JUGA:Panen Raya! Beginilah Perasaan Petani Saat Harga Cabai Sedang Pedas-pedasnya

BACA JUGA:Ingatkan Istri ASN Jangan Gaya-Gayaan di Medsos Maupun Area Publik

Inisiatif ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan wacana berbasis bukti guna menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Policy Forum on Education akan merumuskan komunike kebijakan yang mencakup delapan isu utama dalam pendidikan.