5 Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana dan Pledoi dalam persidangan di Pengadilan

Reporter: Irvan Bahri |

Editor: Irvan Bahri |

Minggu , 10 Dec 2023 - 18:24

Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu ada pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan perkara telah selesai.--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Ada beberapa cara untuk mengajukan tuntutan pidana dan pembelaan (pledoi) dalam persidangan di pengadilan yang patut diketahui baik itu terdakwa dan pengacara atau kuasa hukum serta jaksa.

Menurut hukum yang berlaku, aturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan adalah setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Selanjutnya, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diserahkan kepada hakim ketua sidang, dan diserahkan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

BACA JUGA:Hadapi Sidang Skripsi dengan Tips dan Trik Ini, Auto Lebih Siap!

Terhadap tuntutan pidana (rekuisitor) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan.

Atas pembelaan itu, penuntut umum berhak pula mengajukan jawaban atau replik. Setelahnya, terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali (rejoinder) (hal. 259).

Berikut ini tata cara pengajuan tuntutan pidana, pledoi, dan jawab-menjawab. Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu ada pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan perkara telah selesai.

Dengan kata lain, penuntutan dan pembelaan merupakan tahap lanjutan setelah pemeriksaan terhadap perkara dianggap selesai oleh ketua sidang. Berikut ini adalah tata cara pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan.

BACA JUGA:Berkas Lengkap, Segera Sidang

1. Diajukan atas permintaan hakim ketua.

Walaupun tindakan penuntutan merupakan fungsi yang melekat pada instansi penuntut umum, fungsi tersebut baru dapat digunakan setelah ketua sidang meminta kepadanya untuk mengajukan penuntutan.

Demikian halnya dengan pengajuan pembelaan. Walaupun merupakan hak yang melekat pada diri terdakwa atau penasihat hukum, giliran untuk mengajukan pembelaan disampaikan tahap tertentu setelah hakim memintanya mengajukan pembelaan

2. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan.

5 tata cara pengajuan tuntutan pidana dan pledoi dalam persidangan di pengadilan                             palembang, sumateraekspres.id - ada beberapa cara untuk mengajukan tuntutan pidana dan pembelaan (pledoi) dalam persidangan di pengadilan yang patut diketahui baik itu terdakwa dan pengacara atau kuasa hukum serta jaksa.
menurut hukum yang berlaku, aturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan adalah setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
selanjutnya, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diserahkan kepada hakim ketua sidang, dan diserahkan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
baca juga:tolak eksepsi, lanjut sidang kasus akuisisi 
baca juga:hadapi sidang skripsi dengan tips dan trik ini, auto lebih siap! terhadap tuntutan pidana (rekuisitor) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan.
atas pembelaan itu, penuntut umum berhak pula mengajukan jawaban atau replik. setelahnya, terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali (rejoinder) (hal. 259). berikut ini tata cara pengajuan tuntutan pidana, pledoi, dan jawab-menjawab. pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu ada pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan perkara telah selesai.
dengan kata lain, penuntutan dan pembelaan merupakan tahap lanjutan setelah pemeriksaan terhadap perkara dianggap selesai oleh ketua sidang. berikut ini adalah tata cara pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan.
baca juga:berkas kasus korupsi akuisisi saham dilimpahkan, mantan bos ptba tunggu jadwal persidangan
baca juga:berkas lengkap, segera sidang
1. diajukan atas permintaan hakim ketua.
walaupun tindakan penuntutan merupakan fungsi yang melekat pada instansi penuntut umum, fungsi tersebut baru dapat digunakan setelah ketua sidang meminta kepadanya untuk mengajukan penuntutan.
demikian halnya dengan pengajuan pembelaan. walaupun merupakan hak yang melekat pada diri terdakwa atau penasihat hukum, giliran untuk mengajukan pembelaan disampaikan tahap tertentu setelah hakim memintanya mengajukan pembelaan 
2. mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan.
kuhap telah menentukan giliran antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum mengajukan tuntutan dan pembelaan maupun jawaban atas pembelaan.
giliran pertama diberikan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa  setelah mengajukan tuntutan, baru giliran terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut.
baca juga:sidang perdana kasus korupsi distribusi semen di anak perusahaan pt semen baturaja, pt bmu terancam sanksi huk
baca juga:nah kan, namanya disebut terima rp40 m dalam sidang, anggota iii bpk achsanul qosasi akhirnya ditahan kejagung memberikan giliran pertama kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan adalah logis.
karena pembelaan yang akan diajukan terdakwa atau penasihat hukum erat sekali hubungannya dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.
alasan kenapa pembelaan terdakwa ditempatkan setelah penuntut umum mengajukan tuntutan adalah agar ia dapat menanggapi selengkapnya dasar-dasar dan alasan yang dikemukakan penuntut umum dalam tuntutannya.
3. jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhirdan , giliran terakhir untuk menjawab diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukum merupakan syarat dalam jawab-menjawab.
baca juga:kasus korupsi koni sumsel segera naik ke persidangan, tapi satu tersangka tak ditahan
baca juga:sidang kasus korupsi dana desa pangkul: kedua terdakwa akui kesalahan, janji kembalikan uang negara
selama penuntut umum masih diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapinya, selama itu pula terdakwa atau penasihat hukum harus diberikan kesempatan yang sama, kecuali mereka sendiri tidak mempergunakan hak tersebut  4. tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis.
bentuk tuntutan pidana, pembelaan, dan semua jawaban yang berhubungan dengan penuntutan dan pembelaan dibuat dengan cara tertulis.
setelah itu dibacakan dan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. pembelaan dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua di mana aslinya diserahkan kepada ketua sidang setelah selesai dibacakan.
turunan tuntutan dan jawaban penuntut umum diserahkan ke terdakwa atau penasihat hukum. sebaliknya, turunan pembelaan dan jawabannya juga diserahkan ke penuntut umum oleh terdakwa atau penasihat hukum. 5. pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis.
bagi terdakwa yang tidak pandai menulis, maka pembelaan dan jawaban dapat dilakukan secara lisan di persidangan dan dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang. (irf)