PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Tenaga kerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer bakal dihapus tahun depan.

Untuk itu penataannya wajib diselesaikan paling lambat Desember tahun 2024. Adapun penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan dan lain sebagainya.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada pasal 66 menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Dan sejak UU ini mulai berlaku, instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

BACA JUGA:Tenaga Honor Kompak Layangkan Petisi, SK Penutupan Rumah Sakit Sobirin Dianggap Blunder

BACA JUGA:10 Alasan Pemberhentian CPNS dan PPPK Menurut UU ASN 2023, Salah Satunya Punya Kinerja Buruk

Kepala BKD Provinsi Sumsel, Ismail Fahmi mengatakan untuk menindaklanjuti hal tersebut maka pihaknya segera membuat edaran ke OPD agar tidak mengangkat honorer lagi.

"Namun jika ada pembukaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau CASN mereka diperbolehkan ikut," kata Ismail Fahmi. 

Menurutnya, saat ini di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel ada sebanyak 12 ribuan honorer, terdiri dari guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan (nakes). Dari 12 ribuan tersebut sebagian sudah ada yang lulus PPPK ataupun CASN. 

"Di Pemprov Sumsel ini masih ada ribuan honorer, baik itu guru, tenaga teknis dan nakes. Terhadap pegawai honorer yang sudah dilakukan pendataan dan dilaporkan ke BKN masih menunggu juklak ataupun PP lebih lanjut untuk proses penyelesaian terhadap honorer," ungkapnya. 

BACA JUGA:Marah Tak Mau Dipotong TPP, Oknum ASN Muratara Jambak Jilbab Pegawai Honor

BACA JUGA:Plt Bupati OKI Keluarkan Surat Edaran Larangan Pengangkatan Pegawai Non ASN, Ini Alasannya

Namun menurutnya, sementara menunggu juklak, pegawai honorer disarankan mengikuti PPPK ataupun CASN yang sudah berlangsung, atau pun kalau ada pembukaan lagi ke depannya. "Untuk berapa kebutuhan pegawai di 2024 masih dirapatkan. Namun tahun ini kita sudah buka 1.583 formasi untuk PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel," katanya.  

Dengan formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknisi, rinciannya sebanyak 1000 formasi untuk guru, 330 untuk tenaga kesehatan dan 253 untuk tenaga teknisi. Sementara ini peserta lulus administrasi total sebanyak 4.343, dengan rincian untuk guru ada 2.297 peserta, tenaga teknis ada 1.277 peserta, dan nakes ada 769 peserta. (yun)