Jaga Negara Dengan Dokumen Grondkaart, PT KAI Menangkan Gugatan di Pengadilan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 14 Nov 2023 - 23:42

Jaga Negara Dengan Dokumen Grondkaart, PT KAI Menangkan Gugatan di Pengadilan.Foto : IST--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Langkah hukum PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dalam menjaga aset negara di wilayah Divre III Palembang membuahkan hasil positif.

Pada Selasa, 14 November 2023, PT KAI memenangkan gugatan terkait aset tanahnya yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim. Tergugat dalam perkara ini adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

Pengumuman putusan perkara dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H., bersama dua hakim anggota.

Aida Suryanti, Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, menjelaskan bahwa PT KAI memiliki aset tetap berupa tanah di Kabupaten Muara Enim dengan tiga lokasi berbeda. Beberapa di antaranya tercatat dalam Grondkaart, yaitu:

Grondkaart Nomor 2 Tahun 1924, seluas 2.485 m2, di Kelurahan Tungkal Muara Enim.

Grondkaart Nomor 49 Tahun 1913, seluas 4.740 m2, di Kelurahan Sigam Muara Enim.

Grondkaart Nomor 49 Tahun 1914, seluas 3.486 m2, di Kelurahan Penanggiran Muara Enim.

Gugatan dilakukan oleh PT KAI kepada Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim melalui kuasa hukum Sujarwo and Partners.

Dalam persidangan, PT KAI menggunakan Grondkaart sebagai salah satu alat bukti dan menghadirkan saksi ahli, Prof. Dr. Djoko Marihandono, Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Keberhasilan PT KAI dalam perkara ini tercermin dari dikabulkannya seluruh gugatan oleh pengadilan. Putusan menyatakan batal atau tidak sahnya sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim diminta untuk mencabut sertifikat tersebut.

jaga negara dengan dokumen grondkaart, pt kai menangkan gugatan di pengadilan                            palembang, sumateraekspres.id - langkah hukum pt kereta api indonesia (persero) atau pt kai dalam menjaga aset negara di wilayah divre iii palembang membuahkan hasil positif.
pada selasa, 14 november 2023, pt kai memenangkan gugatan terkait aset tanahnya yang berlokasi di kabupaten muara enim. tergugat dalam perkara ini adalah kantor badan pertanahan kabupaten muara enim.
pengumuman putusan perkara dibacakan di pengadilan tata usaha negara palembang oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hj. nenny frantika, s.h., m.h., bersama dua hakim anggota.
aida suryanti, manager humas pt kai divre iii palembang, menjelaskan bahwa pt kai memiliki aset tetap berupa tanah di kabupaten muara enim dengan tiga lokasi berbeda. beberapa di antaranya tercatat dalam grondkaart, yaitu:
baca juga:dikaitkan ott pj bupati sorong, anggota vi bpk ri pius lustrilanang memiliki harta kekayaan rp9,73 miliar.
baca juga: ott pj bupati sorong, kpk segel ruang kerja anggota vi bpk pius lustrilanang. kaitannya?
grondkaart nomor 2 tahun 1924, seluas 2.485 m2, di kelurahan tungkal muara enim.
grondkaart nomor 49 tahun 1913, seluas 4.740 m2, di kelurahan sigam muara enim.
grondkaart nomor 49 tahun 1914, seluas 3.486 m2, di kelurahan penanggiran muara enim.
gugatan dilakukan oleh pt kai kepada badan pertanahan kabupaten muara enim melalui kuasa hukum sujarwo and partners.
baca juga:loker bumn terbaru bagi lulusan sma smk hingga si, kai commuter cari pegawai untuk posisi berikut ini
baca juga:termasuk pakai joki, berikut 4 sanksi pelanggar aturan tes cpns, 2023 bisa sampai penjara lho!
dalam persidangan, pt kai menggunakan grondkaart sebagai salah satu alat bukti dan menghadirkan saksi ahli, prof. dr. djoko marihandono, guru besar sejarah fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia.
keberhasilan pt kai dalam perkara ini tercermin dari dikabulkannya seluruh gugatan oleh pengadilan. putusan menyatakan batal atau tidak sahnya sertifikat hak milik (shm) yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten muara enim. kepala kantor pertanahan kabupaten muara enim diminta untuk mencabut sertifikat tersebut.
aida menyampaikan harapannya bahwa kesuksesan ini dapat mengubah persepsi masyarakat tentang grondkaart.
terkadang, masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terkait kekuatan hukum grondkaart, yang seringkali menjadi pemicu konflik kepemilikan lahan.
selain grondkaart, pt kai juga merujuk pada surat menteri keuangan no. s-ii/mk.16/1994 tanggal 24 januari 1995.
baca juga:pns pakai kuning khaki, pppk hitam putih, penggunaan atribut pakaian dinas
baca juga:kejari naikkan status kadishub prabumulih jadi tersangka, martodhi keluar pakai rompi tahanan
surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang diuraikan dalam grondkaart merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap perumka. oleh karena itu, tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik atau kekayaan perumka yang saat ini dipegang oleh pt kai (persero).
"keberhasilan ptkai dalam perkara ini, dengan dikabulkannya seluruh gugatan di pengadilan dan menyatakan batal atau tidak sah surat penerbitan sertifikat hak milik (shm), serta memerintahkan kepala kantor pertanahan kabupaten muara enim selaku pihak tergugat untuk mencabut sertifikat sebagaimana dimaksud, akan menambah semangat kami untuk terus berupaya mengembalikan aset negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjut aida.
beberaa nomor perkara yang terlibat dalam gugatan ini melibatkan pemilik sertifikat hak milik (shm) atas nama chrysantus hasan taslim, kusman, dra. rita dewi sartika, suryadi, sugiono, jamsul, sudarno, sri lestari, m ridwan, alfi jari, udiyatno, anik susanti, dan subagio.
keberhasilan ini sekaligus menunjukkan komitmen pt kai dalam mendukung program pemerintah. tanah yang berada di kecamatan sigam dan kecamatan penanggiran kabupaten muara enim akan digunakan untuk pembangunan fly over gelumbang dan bantaian, yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (psn) untuk mendukung keselamatan di perlintasan sebidang di wilayah sumatera selatan.