Tegas, 464 Peserta SKD CPNS Kemenkumham Sumsel Gagal Sebelum Tes, Ini Penyebabnya

Reporter: Nanda |

Editor: Alfery |

Selasa , 14 Nov 2023 - 16:55

BERI ARAHAN-Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.-Foto : Ist-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dari total 5.950 peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sebanyak 464 peserta gagal mengikuti tahap tersebut.

Rahmi, Ketua Panitia SKD CPNS Kemenkumham Sumsel, menjelaskan bahwa sebagian besar peserta tidak hadir karena keterlambatan.

Namun ada juga yang tidak membawa kartu identitas asli dan beberapa mengikuti jadwal yang salah.

"Peserta diwajibkan membawa KTP elektronik asli atau KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga asli, atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang, serta kartu peserta seleksi sebagai syarat utama," tegas Rahmi.

Ia menekankan bahwa peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan melanggar aturan pelaksanaan tidak akan diizinkan mengikuti SKD CPNS Kemenkumham. Mereka dianggap gugur dari seleksi.

Rahmi juga menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN, peserta diwajibkan hadir 60 hingga 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai.

"Kedatangan lebih awal diperlukan karena peserta harus melewati proses pengecekan persyaratan, absensi, pemeriksaan body checking, hingga penerimaan PIN. Semua tahapan ini membutuhkan waktu," jelas Rahmi.

Menurut Kadiv Administrasi Kemenkumham Sumsel, lima menit sebelum ujian dimulai, registrasi PIN akan otomatis tertutup oleh sistem BKN.

Oleh karena itu, peserta yang terlambat hadir tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ujian dan dianggap gugur.

Diketahui, dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, panitia pelaksana telah menegaskan bahwa sanksi tegas akan diterapkan bagi para pelaku kecurangan.

Panitia telah merinci empat jenis sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap peserta yang terbukti melakukan tindakan curang dalam tes CPNS termasuk pakai joki.

1. Diskualifikasi dari Seleksi CPNS:

tegas, 464 peserta skd cpns kemenkumham sumsel gagal sebelum tes, ini penyebabnya                            palembang, sumateraekspres.id - dari total 5.950 peserta seleksi kompetensi dasar (skd) calon pegawai negeri sipil (cpns) di kantor wilayah kementerian hukum dan ham sumatera selatan, sebanyak 464 peserta gagal mengikuti tahap tersebut.
rahmi, ketua panitia skd cpns kemenkumham sumsel, menjelaskan bahwa sebagian besar peserta tidak hadir karena keterlambatan.
namun ada juga yang tidak membawa kartu identitas asli dan beberapa mengikuti jadwal yang salah.
"peserta diwajibkan membawa ktp elektronik asli atau ktp yang masih berlaku, kartu keluarga asli, atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang, serta kartu peserta seleksi sebagai syarat utama," tegas rahmi.
baca juga:kejagung-kemenkumham peserta tes terbanyak, hari ini, mulai ujian skd cpns
baca juga:total pelamar 1,2 juta, segini jumlah peserta yang bakal gagal tes cpns, kemenkumham dan kejaksaan terketat
ia menekankan bahwa peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan melanggar aturan pelaksanaan tidak akan diizinkan mengikuti skd cpns kemenkumham. mereka dianggap gugur dari seleksi.
rahmi juga menyampaikan bahwa berdasarkan peraturan kepala badan kepegawaian negara (bkn) nomor 50 tahun 2019 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode cat bkn, peserta diwajibkan hadir 60 hingga 90 menit sebelum pelaksanaan skd dimulai.
"kedatangan lebih awal diperlukan karena peserta harus melewati proses pengecekan persyaratan, absensi, pemeriksaan body checking, hingga penerimaan pin. semua tahapan ini membutuhkan waktu," jelas rahmi.
menurut kadiv administrasi kemenkumham sumsel, lima menit sebelum ujian dimulai, registrasi pin akan otomatis tertutup oleh sistem bkn.
oleh karena itu, peserta yang terlambat hadir tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ujian dan dianggap gugur.
baca juga:termasuk pakai joki, berikut 4 sanksi pelanggar aturan tes cpns, 2023 bisa sampai penjara lho!
baca juga:wanita ini jadi joki tes cpns lalu tertangkap basah, begini tampang dan sosoknya
diketahui, dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023, panitia pelaksana telah menegaskan bahwa sanksi tegas akan diterapkan bagi para pelaku kecurangan.panitia telah merinci empat jenis sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap peserta yang terbukti melakukan tindakan curang dalam tes cpns termasuk pakai joki.1. diskualifikasi dari seleksi cpns:
peserta yang terlibat dalam kecurangan akan secara langsung didiskualifikasi dari proses seleksi cpns.
baca juga:wanita ini jadi joki tes cpns lalu tertangkap basah, begini tampang dan sosoknya
baca juga:heboh! peserta tes cpns di kota ini bawa jimat garam hingga kembang kantil, untuk apa?2. proses hukum sesuai peraturan berlaku:
selain diskualifikasi, pelaku kecurangan juga akan menghadapi proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. jadi bisa saja masuk penjara lho.3. dicatat dalam daftar hitam (blacklist):
identitas para pelaku kecurangan akan dicatat dalam daftar hitam (blacklist) selamanya, mengakibatkan mereka tidak dapat lagi mengikuti seleksi cpns di masa depan.4. pemberhentian tidak hormat bagi pns terlibat:
apabila terdapat pegawai negeri sipil (pns) yang terlibat dalam tindakan kecurangan, pemberhentian tidak hormat akan diterapkan sebagai sanksi.
baca juga:kejagung-kemenkumham peserta tes terbanyak, hari ini, mulai ujian skd cpns 
baca juga: 6 tata tertib pelaksanaan tes skd cpns, semoga yang baca lulus, amin!sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam seleksi cpns dan pppk tahun 2023. oleh karena itu, panitia mendorong para pelamar untuk menjauhi segala bentuk kecurangan demi kelancaran proses seleksi.dalam konferensi pada 17 oktober 2023, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), abdullah azwar anas, menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan akan absennya praktik nepotisme atau titipan dalam proses seleksi.menteri anas menegaskan bahwa seleksi tahun ini akan dilaksanakan secara transparan dan tanpa memberikan ruang bagi kecurangan.
proses seleksi akan tetap menggunakan computer assisted test (cat) yang diatur oleh badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:total pelamar 1,2 juta, segini jumlah peserta yang bakal gagal tes cpns, kemenkumham dan kejaksaan terketat
baca juga: 6 tata tertib pelaksanaan tes skd cpns, semoga yang baca lulus, amin!menurut menteri anas, nilai peserta akan ditampilkan secara langsung di layar monitor di luar ruang seleksi, menjadikan proses tersebut terbuka untuk pengunjung atau pendamping peserta."kami menjamin bahwa seleksi ini akan berlangsung tanpa celah kecurangan, transparan, dan akuntabel," tegas menteri anas.ia menambahkan bahwa teknologi cat merupakan langkah dalam digitalisasi seleksi calon aparatur sipil negara (asn), dan pada seleksi kali ini, praktik pemberian uang atau suap tidak akan ditoleransi.menteri anas memperingatkan bahwa dalam seleksi kali ini, tidak ada tempat bagi praktik suap-menyuap. ia menegaskan bahwa menjadi asn tidak lagi melibatkan pembayaran sejumlah uang.
baca juga:aturan pakaian berbeda-beda, peserta seleksi cpns pppk wajib hadir 2 jam sebelum ujian, simak aturannya disini
baca juga:cerita di balik keindahan danau toba, antara mitos dan fakta
dan satu-satunya faktor penentu kelulusan adalah kemampuan individu masing-masing.menteri anas dengan tegas menyatakan bahwa janji-janji untuk membantu seseorang lolos dalam seleksi adalah tindakan penipuan, dan indikasi kecurangan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.dengan komitmen penuh untuk menjalankan seleksi cpns dan pppk tahun 2023 secara adil dan transparan, pemerintah berharap dapat menghasilkan asn yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat dengan baik.