PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Harga bahan-bahan pokok berpotensi meningkat jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel sekaligus Ketua Umum TPID Sumsel, Agus Fatoni pun meminta seluruh pemangku kepentingan, terutama  kepala daerah mewaspadai inflasi di daerah masing-masing, serta mengetahui langsung pemicu untuk mencegahnya.

"Inflasi menjadi atensi khusus dan utama bagi kita karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian pemerintah pusat," katanya saat  Rapat Koordinasi Hight Level Meetting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Capacity TPID se-Sumsel di Ballromm Hotel Santika Premiere, Kamis (9/11). 

Ia juga meminta daerah melakukan mitigasi dan upaya pengendalian inflasi dengan memantau harga serta ketersedian stok pangan, kemudian meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat. “Saya minta tak hanya bekerja dibalik layar, tapi juga terjun langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok pangan yang ada," sebutna. 

Dirinya pun mengarahkan pemda di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pangan. Hal itu agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga. "Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main atau menimbun sembako sampai menganggu kesetabilan harga. Ini bisa kerjasamakan dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran supaya bisa langsung penindakan," imbuhnya.

Menurutnya, daerah perlu terus melakukan koordinasi dengan daerah penghasil untuk ketersediaan pasokan. "Kita lihat daerah mana yang pasokan kurang. Nanti kita bahas kerja sama pemenuhan kebutuhan daerah," tambahnya.

Namun memang untuk menunjang kestabilan inflasi di Sumsel tentu memerlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, Fatoni mengatakan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk kondisi darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

"Menyediakan dan memberikan anggaran yang cukup untuk pengendalian inflasi ini. Gunakan BTT karena dana ini bisa untuk penanganan inflasi. Aturannya sangat jelas, saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD," jelasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali, menjelaskan inflasi umum di Sumsel untuk keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 kurang lebih 1 persen. Melandainya tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandainya inflasi volatile food, core inflation, dan administered price. 

"Melandainya inflasi volatille food seiring dengan berbagai program pengendalian inflasi Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) sehingga pasokan dan produksi semakin terjaga. Tekanan inflasi tahun 2023 dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat seiring peningkatan UMP di tengah pencabutan pembatasan aktivitas yang mendorong peningkatan konsumsi serta implementasi kenaikan tarif cukai rokok," jelas Ricky.

Pada volatile food, Ricky mengatakan melandainya inflasi dipengaruhi juga oleh program pemerintah daerah melalui GSMP, Sinergi TPID, GNPIP, optimalisasi pasar murah, gerakan tanam, digital farming dan inovasi alsintan. "Berdasarkan pantauan harga terhadap komoditas cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang merah perlu diwaspadai kenaikan harganya yang potensi kerek inflasi. Sementara harga komoditas beras, minyak goreng, daging sapi stabil. Lalu komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih mengalami penurunan," paparnya. (yun/fad)