Bawaslu OKU Timur Mulai Copot Baleho Caleg Curi Start Kampaye

Reporter: Abdul Khalid |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 18 Oct 2023 - 12:11

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten OKU Timur telah memulai tindakan keras dengan mencopot alat peraga kampanye (APK) atau baleho para calon legislatif (Caleg). Foto : Abdul Kholid/sumateraekspres.id--

OKU TIMUR, SUMATERAEKSPRES.ID - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten OKU Timur telah memulai tindakan keras dengan mencopot alat peraga kampanye (APK) atau baleho para calon legislatif (Caleg) yang melanggar aturan dengan memulai kampanye terlalu awal.

Ketua Bawaslu OKU Timur, Sunarto, bersama Komisioner Divisi Pengawasan, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Bisri Mustofa, telah menggelar Apel Gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Pol PP, dan Dishub.

Apel ini digelar di Kantor Bawaslu pada Rabu, 18 Oktober 2023, sebagai langkah persiapan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) yang telah melenceng menjadi APK.

Sunarto menjelaskan bahwa per hari ini, mereka mulai mencopot alat peraga sosialisasi yang melanggar peraturan, khususnya yang berubah menjadi APK.

Ia juga menjelaskan bahwa APS yang saat ini masih diperbolehkan adalah yang digunakan untuk pengenalan Caleg, seperti foto dan nama Caleg dengan logo partai politik.

"Namun, jika dalam APS tersebut terdapat nomor urut Caleg, gambar palu, ajakan untuk memilih nomor urut atau coblos, atau motto, itu sudah dianggap melanggar aturan," ungkap Sunarto.

Operasi penertiban APS yang telah berubah menjadi APK ini akan terus berlangsung hingga selesai. Mereka akan melakukan penyisiran di seluruh kecamatan untuk memastikan ketaatan terhadap aturan.

Bawaslu OKU Timur juga akan menertibkan APK yang terpasang di rumah-rumah pribadi Caleg atau rumah warga. Meskipun APK tersebut boleh terpasang, Bawaslu akan meminta pemilik rumah untuk berkoordinasi terlebih dahulu.

Pemasangan APK seharusnya dilakukan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sejalan dengan periode kampanye.

Sunarto mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya telah mengirimkan surat himbauan kepada partai politik (Parpol) terkait penertiban baleho ini.

bawaslu oku timur mulai copot baleho caleg curi start kampaye                            oku timur, sumateraekspres.id - badan pengawasan pemilu (bawaslu) kabupaten oku timur telah memulai tindakan keras dengan mencopot alat peraga kampanye (apk) atau baleho para calon legislatif (caleg) yang melanggar aturan dengan memulai kampanye terlalu awal.
ketua bawaslu oku timur, sunarto, bersama komisioner divisi pengawasan, pencegahan, parmas, dan humas, bisri mustofa, telah menggelar apel gabungan yang melibatkan tni, polri, pol pp, dan dishub.
apel ini digelar di kantor bawaslu pada rabu, 18 oktober 2023, sebagai langkah persiapan penertiban alat peraga sosialisasi (aps) yang telah melenceng menjadi apk.
sunarto menjelaskan bahwa per hari ini, mereka mulai mencopot alat peraga sosialisasi yang melanggar peraturan, khususnya yang berubah menjadi apk.
baca juga:baliho bertebaran, bawaslu siap tertibkan
baca juga:bacaleg empat lawang terus pasang baliho, bawaslu siap bertindak
ia juga menjelaskan bahwa aps yang saat ini masih diperbolehkan adalah yang digunakan untuk pengenalan caleg, seperti foto dan nama caleg dengan logo partai politik.
"namun, jika dalam aps tersebut terdapat nomor urut caleg, gambar palu, ajakan untuk memilih nomor urut atau coblos, atau motto, itu sudah dianggap melanggar aturan," ungkap sunarto.
operasi penertiban aps yang telah berubah menjadi apk ini akan terus berlangsung hingga selesai. mereka akan melakukan penyisiran di seluruh kecamatan untuk memastikan ketaatan terhadap aturan.
bawaslu oku timur juga akan menertibkan apk yang terpasang di rumah-rumah pribadi caleg atau rumah warga. meskipun apk tersebut boleh terpasang, bawaslu akan meminta pemilik rumah untuk berkoordinasi terlebih dahulu.
baca juga:terdakwa kasus korupsi dana hibah bawaslu okus pikir-pikir setelah divonis
baca juga:bawaslu usulkan dana hibah rp10,6 miliar
pemasangan apk seharusnya dilakukan mulai tanggal 28 november 2023 hingga 10 februari 2024, sejalan dengan periode kampanye.
sunarto mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya telah mengirimkan surat himbauan kepada partai politik (parpol) terkait penertiban baleho ini.
"kami telah dua kali mengirim surat kepada parpol, surat pertama berisi himbauan agar parpol melepaskan sendiri baleho yang melanggar, tetapi masih banyak yang tetap terpasang," jelasnya.
dalam surat kedua, bawaslu menghimbau agar parpol melepaskan apk dan memberikan tenggat waktu selama 7 hari, tetapi masih ada yang tidak mengindahkan himbauan tersebut.