DPRD Meradang, Ombudsman Investigasi

Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah pun meradang dengan kejadian itu. Dia mempertanyakan pelayanan standar yang diberikan petugas kesehatan terhadap pasien di Puskesmas Pauh.

“Saya berharap dinas terkait untuk memanggil oknum yang menelantarkan pasien itu,” ujarnya geram.

Dia menilai, karena tidak sigapnya petugas medis, mengakibatkan nyawa ibu yang akan melahirkan dan anak dikandungnya tak tertolong. “Dinas Kesehatan harus melakukan pengawasan terhadap puskesmas-puskesmas yang ada di Muratara. Jangan sampai terulang lagi kasus seperti ini,” cetusnya. Anggota Komisi II DPRD Muratara, Hadi Subeno menegaskan, dia melalui Ketua Komisi II sudah meminta pihak terkait dipanggil secepatnya. Menurutnya, masalah pelayanan kesehatan jadi persoalan utama dan prioritas di Muratara. BACA JUGA : UIN Raden Fatah dan Ombudsman Kolaborasi Awasi Layanan Publik “Warga datang ke pusat pusat kesehatan bukan mau liburan atau bersenang-senang. Mereka butuh bantuan. Kalau tidak dilayani maksimal, artinya tidak sesuai dengan prioritas. Ini ada apa?,” tegasnya. Ketua Komisi II DPRD Muratara, M Ali mengungkapkan, sudah banyak anggaran negara dikuncurkan untuk bidang kesehatan. Namun pelayanan masih saja kurang maksimal. “Saya turut berducita serta mengecam keras oknum bidan atau perawat Puskesmas Pauh yang berikan pelayanan pada saat itu,” cetusnya. Komisi II dalam minggu ini juga akan memanggil Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Pauh dan oknum bidan atau perawat tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait kejadian ini. Apalagi, kerugian pasien bukan hanya materi, tapi kehilangan dua nyawa sekaligus.