*Lakukan Percepatan Masalah Administrasi

PALEMBANG - Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat terus kebut pemerintah, mengingat kehadirannya sangat mendesak lantaran Pelabuhan Boom Baru yang berada  tengah kota sudah kurang layak lagi. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel, Ari Narsa, mengakui keberadaan pelabuhan dalam kota,  antara pemukiman padat penduduk, saat ini sudah tidak memungkinkan.

“Sehingga pelabuhan itu tidak dapat dikembangkan lagi. Makanya Pelabuhan Tanjung Carat harus melakukan percepatan pembangunan," ucap dia, kemarin.

Diakuinya pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan administrasi, seperti  Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Lalu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dari Kementerian Kelautan, serta Izin Hak Pengelolaan (HPL) dari BPN. Sedangkan untuk feasibility study, DED sudah selesai. “Setelah semua selesai pembangunan pelabuhan bisa segera melaksanakan.

Target kita secepatnya, tapi paling tidak September pembangunan bisa dilakukan," sebut dia.

Menurutnya, pengerjaan secara paralel sehingga Pelabuhan Tanjung Carat dapat terlaksana. Sebenarnya hanya tinggal pelepasan kawasan hutan belum selesai dan izin lingkungan yang belum keluar.

"Ini terus dikejar. Persyaratan administrasi terutama status sudah selesai sehingga tahun ini bisa segera ground breaking," papar dia

Dia menyebut investor yang ingin masuk sebenarnya cukup banyak karena sangat menjanjikan.