Dana Pokir DPRD Banyuasin Dipastikan Turun Drastis pada 2026

Reporter: Akda |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 11 Nov 2025 - 12:00

Dana Pokir DPRD Banyuasin Dipastikan Turun Drastis pada 2026-Foto: IST-

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID– Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) atau dana aspirasi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin dipastikan akan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, alokasi dana Pokir yang sebelumnya pada 2025 mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp5 miliar, akan menyusut menjadi Rp500 juta hingga Rp2 miliar per anggota dewan.

Rincian awal menunjukkan, setiap anggota DPRD akan menerima sekitar Rp500 juta, ketua fraksi Rp700 juta, sementara pimpinan dewan, termasuk wakil ketua dan ketua DPRD, mendapatkan hingga Rp2 miliar.

“Iya, memang turun,” ungkap Sriatun, anggota DPRD Banyuasin dari Partai Amanat Nasional (PAN), saat dikonfirmasi Selasa (11/11).

Menurutnya, alasan utama pemangkasan tersebut karena adanya penyesuaian keuangan daerah yang terdampak oleh pemotongan dana transfer pusat, pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kebutuhan belanja daerah lainnya.

Sementara itu, Suis Tiqlal Efendi, anggota DPRD lainnya, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai besaran final dana Pokir 2026. “Belum ada informasi yang pasti,” ujarnya singkat.

Meski begitu, Suis menilai penurunan anggaran hingga Rp500 juta per tahun akan sangat memengaruhi kemampuan dewan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. “Banyak permintaan masyarakat yang sifatnya prioritas. Kalau dananya turun, tentu sulit semua bisa terakomodasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Plt. Sekretaris Dewan Banyuasin, Mutaba, menyebut bahwa pembahasan detail mengenai Pokok Pikiran DPRD masih dalam tahap awal. “Belum dibahas secara rinci,” ujarnya singkat.

Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD Banyuasin kini dihadapkan pada dilema antara menyesuaikan anggaran dengan kemampuan daerah, atau mempertahankan ruang aspirasi publik yang terus meningkat setiap tahunnya.

dana pokir dprd banyuasin dipastikan turun drastis pada 2026                            banyuasin, sumateraekspres.id– anggaran pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) banyuasin dipastikan akan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
berdasarkan hasil rapat badan anggaran (banggar) dprd bersama pemerintah kabupaten (pemkab) banyuasin, alokasi dana pokir yang sebelumnya pada 2025 mencapai rp1,5 miliar hingga rp5 miliar, akan menyusut menjadi rp500 juta hingga rp2 miliar per anggota dewan.
rincian awal menunjukkan, setiap anggota dprd akan menerima sekitar rp500 juta, ketua fraksi rp700 juta, sementara pimpinan dewan, termasuk wakil ketua dan ketua dprd, mendapatkan hingga rp2 miliar.
“iya, memang turun,” ungkap sriatun, anggota dprd banyuasin dari partai amanat nasional (pan), saat dikonfirmasi selasa (11/11).
baca juga:sepriadi dibekuk polisi saat beraksi, terungkap pernah curi kabel tower di sp padang
baca juga:info pencairan tpg tw 4: ini daerah yang pencairannya dipercepat dan lebih lambat
menurutnya, alasan utama pemangkasan tersebut karena adanya penyesuaian keuangan daerah yang terdampak oleh pemotongan dana transfer pusat, pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dan kebutuhan belanja daerah lainnya.
sementara itu, suis tiqlal efendi, anggota dprd lainnya, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai besaran final dana pokir 2026. “belum ada informasi yang pasti,” ujarnya singkat.
meski begitu, suis menilai penurunan anggaran hingga rp500 juta per tahun akan sangat memengaruhi kemampuan dewan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. “banyak permintaan masyarakat yang sifatnya prioritas. kalau dananya turun, tentu sulit semua bisa terakomodasi,” tegasnya.
baca juga:desa bukit makmur masuk daftar 15 desa terbaik nasional program brilian 2025
baca juga:analisis pasar kripto selasa, 11 november 2025: btc, eth, dan sol tunjukkan sinyal pemulihan hati-hati
di sisi lain, plt. sekretaris dewan banyuasin, mutaba, menyebut bahwa pembahasan detail mengenai pokok pikiran dprd masih dalam tahap awal. “belum dibahas secara rinci,” ujarnya singkat.
dengan kondisi fiskal yang menantang, dprd banyuasin kini dihadapkan pada dilema antara menyesuaikan anggaran dengan kemampuan daerah, atau mempertahankan ruang aspirasi publik yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tag

Share