Belasan Pemuda Desak DPRD dan Bupati Pali Buka Hasil Uji Laboratorium Program MBG

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 14 May 2025 - 16:34

Pemuda Pali Tuntut Transparansi! Aliansi Pemuda Pali mendesak DPRD dan Bupati Pali buka hasil uji lab terkait keracunan massal 137 pelajar akibat Program MBG! Evaluasi menyeluruh dan sanksi tegas diminta! Foto:Izul/Sumateraekspres.id--

Lebih lanjut, mereka menuntut agar Bupati Pali memerintahkan penyelidikan tuntas, serta mempertanyakan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya.

“Jika ada kelalaian dari pihak pengelola, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Aburizal.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Bupati Pali dan pihak terkait antara lain:

1. Menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penanggung jawab program MBG yang diduga menyebabkan keracunan massal pada 173 peserta didik.

2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

3. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) di DPRD untuk menyelidiki permasalahan ini.

4. Mengusut tuntas kasus keracunan ini dan memeriksa penanggung jawab program MBG.

5. Memastikan adanya kompensasi bagi para korban yang terdampak.

6. Mengumumkan hasil uji laboratorium dalam waktu 2x24 jam setelah aksi.

Menanggapi tuntutan ini, Wakil Bupati Pali, Iwan Tuaji, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar tuntutan tersebut dan pengelola MBG sudah menghentikan program tersebut di Kabupaten Pali.

Mengenai hasil uji laboratorium, Iwan menyebutkan bahwa meskipun sampel sudah diambil, hasilnya masih belum keluar.

belasan pemuda desak dprd dan bupati pali buka hasil uji laboratorium program mbg                            pali, sumateraekspres.id – sebuah aksi protes digelar oleh belasan pemuda yang tergabung dalam aliansi pemuda pali (amp) pada rabu (14/5) di kabupaten pali, sumatera selatan.
mereka mendesak transparansi dan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (mbg), yang diklaim telah menyebabkan ratusan pelajar mengalami keracunan.
aksi dimulai sekitar pukul 10.00 wib, di mana kelompok pemuda ini menyambangi kantor dprd kabupaten pali dan kantor bupati untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.
menggunakan kendaraan roda empat dan berbagai baliho bertuliskan desakan, mereka menyerukan agar masalah ini segera ditangani secara terbuka dan transparan.
baca juga:rs rk charitas gelar seminar edukatif, 'kenali gejala autoimun sejak dini'
baca juga:samsung galaxy s25 edge resmi diluncurkan, smartphone ai masa depan yang tampil elegan dan cerdas
koordinator aksi, aburizal, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah disampaikan kepada wakil ketua dprd pali, firdaus abdullah.
dalam pertemuan tersebut, dprd pali berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini dan menyampaikan hasilnya dengan transparan.
usai dari dprd, aksi berlanjut menuju kantor bupati pali. setelah menunggu lebih dari dua jam, pemuda-pemuda tersebut akhirnya berhasil menyampaikan tuntutan mereka kepada bupati pali. 
baca juga:3.689 jemaah haji embarkasi palembang telah diberangkatkan, kloter 10 resmi menuju tanah suci
baca juga:galaxy tab s10 fe siap gebrak pasar, tantang serius posisi nokia t21 di kelas menengah
dalam penyampaian tersebut, aburizal mengungkapkan, “tercatat 137 pelajar mengalami keracunan akibat program mbg ini, dan yang lebih memprihatinkan, ini hanya terjadi di kecamatan talang ubi, belum termasuk kecamatan lainnya.”
pihak amp menekankan bahwa kasus ini harus diungkap secara terang benderang dan jangan sampai ditutup-tutupi. 
mereka juga mengingatkan bahwa program mbg merupakan inisiatif dari presiden joko widodo untuk mewujudkan generasi indonesia emas, dan seharusnya program ini tidak menimbulkan masalah seperti yang terjadi di pali.
lebih lanjut, mereka menuntut agar bupati pali memerintahkan penyelidikan tuntas, serta mempertanyakan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya.
baca juga:buah sawo ternyata ampuh redakan vertigo, ini cara pengolahannya secara herbal
baca juga:hewan langka ini sangat ampuh mengobati berbagai macam penyakit, simak selengkapnya
“jika ada kelalaian dari pihak pengelola, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar aburizal.
sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada bupati pali dan pihak terkait antara lain:
1.    menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penanggung jawab program mbg yang diduga menyebabkan keracunan massal pada 173 peserta didik.
2.    melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program mbg.
3.    membentuk panitia khusus (pansus) di dprd untuk menyelidiki permasalahan ini.
4.    mengusut tuntas kasus keracunan ini dan memeriksa penanggung jawab program mbg.
5.    memastikan adanya kompensasi bagi para korban yang terdampak.
6.    mengumumkan hasil uji laboratorium dalam waktu 2x24 jam setelah aksi.
baca juga:panduan lengkap mencairkan kur bank mandiri rp100 juta dan strategi agar disetujui
baca juga:'buk, sakit…' jeritan terakhir riski saputra sebelum menghembuskan nafas terakhir 
menanggapi tuntutan ini, wakil bupati pali, iwan tuaji, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar tuntutan tersebut dan pengelola mbg sudah menghentikan program tersebut di kabupaten pali.
mengenai hasil uji laboratorium, iwan menyebutkan bahwa meskipun sampel sudah diambil, hasilnya masih belum keluar.
“untuk penetapan tersangka dan hal lainnya, itu menjadi bagian dari proses hukum yang akan ditangani oleh pihak kepolisian,” tegasnya.
iwan menambahkan bahwa tujuan dari mbg adalah untuk memastikan agar masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mencegah stunting.
baca juga:dukung umkm dan pedagang kecil, feby deru borong dagangan di gerakan pangan murah hut sumsel ke-79
baca juga:burung murai paling dicari, suara merdu perilaku unik bikin pecinta burung jatuh hati
ia pun berterima kasih kepada para pemuda yang telah mengingatkan pentingnya kontrol masyarakat terhadap program ini dan berharap program mbg dapat lebih maksimal ke depannya.
seiring dengan tuntutan yang disampaikan, para pemuda berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi dan semua pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.