SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah cepat menanggapi bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra MH, Selasa petang (2/12/2025), diputuskan bahwa Sumsel mengirimkan total 52,9 ton bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak.

Rapat yang berlangsung di Ruang Setda Sumsel tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan terstruktur.

BACA JUGA:PT Bukit Asam Raih Penghargaan Perusahaan Layak Anak Tingkat Nindya

BACA JUGA:Harga Emas 3 Desember 2025 Diprediksi Melonjak: Ini Skenario Terbarunya

Edward Candra menegaskan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan bentuk solidaritas Sumsel kepada daerah tetangga yang tengah menghadapi bencana. Ia menyebutkan bahwa seluruh proses distribusi akan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan segera tiba dan tepat sasaran.
“Pemprov Sumsel bergerak cepat merespons situasi ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persiapan bantuan mencakup pemeriksaan logistik, kesiapan armada, serta teknis pengawalan. Semua proses dipastikan berjalan sesuai standar agar bantuan tiba dalam kondisi baik.

Percepatan distribusi, menurutnya, menjadi prioritas mengingat kebutuhan mendesak di wilayah banjir.

“Distribusi dilakukan melalui jalur darat agar pengiriman lebih cepat,” tambahnya.

BACA JUGA:Belasan Perusahaan di OKI Belum Serahkan Laporan Rekrutmen Job Fair HUT OKI, Disnaker OKI

BACA JUGA:Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2025 Menguat, Optimisme Pelaku Usaha Melonjak Tajam

Hasil rapat tersebut juga akan segera dilaporkan kepada Gubernur Sumsel sebagai bentuk koordinasi lanjutan. Edward berharap bantuan ini dapat diterima masyarakat secara merata dan sesuai kebutuhan.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Muhammad Iqbal Alisyahbana, menyampaikan rincian bantuan yang dikirim. Bantuan berasal dari beberapa OPD, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPBD.