Kepala Biro Humas ATR/BPN Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Pengaduan

Reporter: Tim |

Editor: Regita |

Selasa , 02 Sep 2025 - 14:17

Kepala Biro Humas ATR/BPN Harison Mocodompis tekankan pentingnya komunikasi publik untuk menekan pengaduan dan membangun kepercayaan masyarakat.-IST-

SUMATERAEKSPRES.ID-Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam menekan tingginya pengaduan masyarakat.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).

Menurut Harison, mayoritas aduan yang masuk terkait masalah administrasi dan birokrasi.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengedepankan pendekatan komunikasi yang mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap alur layanan.

“Dari banyaknya aduan, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. Pendekatannya adalah memahami keinginan masyarakat dan membuat mereka lebih mudah memahami alur layanan,” jelasnya.

Harison menyebut strategi komunikasi bisa dilakukan dengan kampanye layanan yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.

Informasi tersebut dapat disebarkan melalui media sosial, konten visual, hingga sosialisasi langsung di Kantor Pertanahan.

“Kalau sudah dapat informasi lengkap dari konten atau sosialisasi kantor, masyarakat datang dengan dokumen yang siap. Mereka tidak bingung atau merasa dipersulit,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun interaksi, kepercayaan, dan hubungan baik.

“Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, konten, atau rilis. Tapi apakah itu membangun pemahaman? Kepercayaan? Belum tentu. Maka penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai,” tegas Harison.

kepala biro humas atr/bpn tekankan pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan pengaduan                            sumateraekspres.id-kepala biro hubungan masyarakat (humas) dan protokol kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), harison mocodompis, menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dalam menekan tingginya pengaduan masyarakat.
hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam sosialisasi manajemen pengelolaan pengaduan di lingkungan kanwil bpn provinsi jawa barat, kamis (28/8/2025).
menurut harison, mayoritas aduan yang masuk terkait masalah administrasi dan birokrasi.
untuk itu, kementerian atr/bpn perlu mengedepankan pendekatan komunikasi yang mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap alur layanan.
baca juga:kementerian atr/bpn mantapkan transformasi layanan publik dalam rapim nasional
baca juga:kementerian atr/bpn perkuat pembangunan kawasan transmigrasi lewat sertipikasi tanah dan reforma agraria
“dari banyaknya aduan, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi. pendekatannya adalah memahami keinginan masyarakat dan membuat mereka lebih mudah memahami alur layanan,” jelasnya.
harison menyebut strategi komunikasi bisa dilakukan dengan kampanye layanan yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.
informasi tersebut dapat disebarkan melalui media sosial, konten visual, hingga sosialisasi langsung di kantor pertanahan.
“kalau sudah dapat informasi lengkap dari konten atau sosialisasi kantor, masyarakat datang dengan dokumen yang siap. mereka tidak bingung atau merasa dipersulit,” tambahnya.
baca juga:heboh tanah gratis di tiktok? ini penjelasan resmi kementerian atr/bpn
baca juga:delegasi nepal belajar modernisasi administrasi pertanahan di kementerian atr/bpn
ia menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun interaksi, kepercayaan, dan hubungan baik.
“kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, konten, atau rilis. tapi apakah itu membangun pemahaman? kepercayaan? belum tentu. maka penting mengukur apakah informasi benar-benar sampai,” tegas harison.
harison juga menekankan empat pilar komunikasi yang perlu diperkuat, yakni:
1. masyarakat sebagai penerima layanan,
2. mitra strategis seperti ngo dan akademisi,
3. koordinasi antar instansi pemerintah,
4. media sebagai kanal edukasi sekaligus kontrol publik.
“kantor harus bisa ‘berbicara’ bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. kalau dari awal sudah terasa ramah dan jelas, kepercayaan itu tumbuh,” lanjutnya.
baca juga:465 kantor pertanahan terapkan sertifikat elektronik, transformasi digital jajaran kementerian atr/bpn
sementara itu, plh. kepala kanwil bpn provinsi jawa barat, andi kadandio alepuddin, menyampaikan bahwa komunikasi publik harus diawali dari teladan pimpinan.
“kalau kepala kantor baik, staf akan mengikuti. budaya pelayanan terbentuk dari nilai yang dibawa pimpinan,” katanya.
sosialisasi ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat atr/bpn, termasuk adhi maskawan (kabag informasi publik dan pengaduan masyarakat), samudra ivan supratikno (kabag tata usaha pimpinan dan protokol), tegar gallantry (kasubbag pengelolaan pengaduan masyarakat), serta para kepala kantor pertanahan se-jawa barat.
#kementerianatr/bpn