Kementerian ATR/BPN Mantapkan Transformasi Layanan Publik dalam Rapim Nasional

Reporter: Tommy |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 28 Aug 2025 - 10:50

Kementerian ATR/BPN Mantapkan Transformasi Layanan Publik dalam Rapim Nasional-Foto: IST -

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi layanan pertanahan.

Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Jakarta, Selasa (26/8/2025), dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Dalam arahannya, Nusron menekankan bahwa wajah kementerian tercermin dari kualitas layanan publik yang diberikan. Oleh sebab itu, reformasi pelayanan menjadi prioritas utama yang harus segera diwujudkan.

“Kita ingin layanan pertanahan tidak lagi rumit dan berbelit. Sistem yang sederhana, akurat, dan cepat harus segera hadir agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat perubahan,” ujar Nusron.

Standar Operasional Usang

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, mengungkapkan bahwa standar operasional pelayanan belum pernah diperbarui sejak 2010.

Kondisi ini, menurutnya, tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut kecepatan dan kepastian hukum.

“Nilai utama dalam pelayanan harus berlandaskan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas. Dengan begitu, setiap produk hukum yang lahir benar-benar memiliki kepastian,” tegas Asnaedi.

Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menekankan pentingnya reformasi total, mulai dari restrukturisasi internal hingga pembentukan budaya kerja baru.

“Transformasi ini disusun dalam sebuah peta jalan hingga 2029. Targetnya jelas: menghadirkan layanan publik yang unggul sekaligus mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” paparnya.

Rapim yang dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, diikuti pejabat tinggi madya dan pratama. Pertemuan juga terhubung secara daring dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.

Agenda ini menjadi wadah konsolidasi untuk memastikan transformasi pelayanan berjalan serentak, terukur, dan konsisten di seluruh satuan kerja ATR/BPN di Tanah Air.

kementerian atr/bpn mantapkan transformasi layanan publik dalam rapim nasional                            jakarta, sumateraekspres.id – kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi layanan pertanahan.
hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di jakarta, selasa (26/8/2025), dipimpin langsung menteri atr/kepala bpn, nusron wahid.
dalam arahannya, nusron menekankan bahwa wajah kementerian tercermin dari kualitas layanan publik yang diberikan. oleh sebab itu, reformasi pelayanan menjadi prioritas utama yang harus segera diwujudkan.
“kita ingin layanan pertanahan tidak lagi rumit dan berbelit. sistem yang sederhana, akurat, dan cepat harus segera hadir agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat perubahan,” ujar nusron.
baca juga:dirjen tata ruang dorong percepatan pengesahan rdtr aerocity banjarbaru
baca juga:10 ekstrakurikuler yang bisa jadi jalan emas menuju ptn dan beasiswa
standar operasional usang
direktur jenderal penetapan hak dan pendaftaran tanah (phpt), asnaedi, mengungkapkan bahwa standar operasional pelayanan belum pernah diperbarui sejak 2010.
kondisi ini, menurutnya, tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut kecepatan dan kepastian hukum.
“nilai utama dalam pelayanan harus berlandaskan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas. dengan begitu, setiap produk hukum yang lahir benar-benar memiliki kepastian,” tegas asnaedi.
baca juga:lapas narkotika muara beliti sabet tiga penghargaan pengelolaan anggaran
sementara itu, kepala organisasi, tata laksana, dan manajemen risiko, einstein al makarima mohammad, menekankan pentingnya reformasi total, mulai dari restrukturisasi internal hingga pembentukan budaya kerja baru.
“transformasi ini disusun dalam sebuah peta jalan hingga 2029. targetnya jelas: menghadirkan layanan publik yang unggul sekaligus mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” paparnya.
rapim yang dimoderatori oleh sekretaris jenderal atr/bpn, pudji prasetijanto hadi, diikuti pejabat tinggi madya dan pratama. pertemuan juga terhubung secara daring dengan seluruh kepala kantor wilayah bpn provinsi serta kepala kantor pertanahan (kantah) di seluruh indonesia.
agenda ini menjadi wadah konsolidasi untuk memastikan transformasi pelayanan berjalan serentak, terukur, dan konsisten di seluruh satuan kerja atr/bpn di tanah air.

Tag

Share