Sidak (inspeksi mendadak) dilakukan sejumlah kepala daerah di hari pertama kerja pasca-cuti bersama Idulfitri 1444 H.  Sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang melanggar aturan.

BUPATI Lahat Cik Ujang SH punya cara tersendiri saat melakukan sidak di hari pertama masuk kerja. Dia sengaja menaiki sepeda motor saat mendatangi sejumlah kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lahat.

Beberapa dinas didatangi seperti Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Dishub, Dinkes, PU-PR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP), Dinas Kominfo dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pegawai terkejut saat Bupati dan tim datang. "Rajin- rajinlah bekerja, banyak yang ingin di posisi kalian (menjadi Aparatur Sipil Negara)," tegasnya saat mengunjungi salah satu dinas.

Petugas BKPSDM langsung mendata dipimpin Kepala BKPSDM Lahat  M Aries Farhan. Sebagian besar seluruh dinas yang dikunjungi ada  yang bolos.   Seperti di Dinas PRKPP dari 42 pegawai hanya 11 pegawai yang hadir. Tak hanya itu ruang Kepala Dinas RKPP juga terkunci.

"ASN yang tidak hadir dan tanpa keterangan akan dipanggil. Karena sesuai aturan hari ini masuk kerja," tegasnya.

Apalagi banyak ASN yang hadir sebagai bentuk disiplin kerja dan disiplin diri. Namun ada yang membandel justru tidak masuk kerja. "Kalau alasan open house dan halal bihalal, pekerjaan tetap diprioritaskan," tegasnya.

Kepala BKPSDM Lahat Drs M Aries Farhan mengatakan, pihaknya mendata ASN yang tidak hadir tanpa keterangan.  "Yang jelas ada sanksi," ungkapnya.

Di Prabumulih, di hari pertama kerja, banyak pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih datang terlambat.  Sekitar pukul  08.30 WIB, barulah para pegawai terlihat mulai berdatangan dan langsung absen dengan sistem absensi wajah di lantai 1 kantor Wali Kota Prabumulih. Setelah absen, banyak pegawai yang langsung kembali pulang dan ada pula yang masuk ke ruang kerja.  "Datang terlambat karena masih terbawa suasana kerja di hari puasa," ujar seorang pegawai yang enggan menyebutkan namanya.

Sekda Prabumulih, Elman ST MM tak menapik, masih ada ASN dan PHL yang terlambat masuk kerja. “Yang terlambat hanya beberapa orang saja, persentase kehadiran hari ini mencapai 90 persen lebih,” sebutnya.

Ditanya kenapa tidak melakukan sidak? Pria yang pernah menjabat Kepala Bappeda Prabumulih itu mengaku, pihaknya melakukan sidak secara daring lantaran banyak pekerjaan di kantor yang tak dapat ditinggalkannya.  ‘’Tetap kita pantau baik puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan dan pelayanan masyarakat lainnya. Semuanya berjalan lancar tidak ada laporan terkait pelayanan masyarakat tersebut,” tukasnya.

Sidak juga dilakukan Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah SH LLM LLM PhD didampingi sejumlah pejabat. Ada 5  OPD yang didatangi langsung Plt Bupati. Hasinya,  95 persen hadir. ‘’Saya kunjungan ke beberapa OPD untuk silaturahmi sekaligus mengecek pegawai pascacuti bersama Lebaran "Ini masih dalam suasana Idul Fitri jadi sangat baik dan saya lihat dari semua OPD yang didatangi,  95 persen lebih sudah hadir di sini, sisanya ada yang sakit, izin cuti dan juga ada urusan di OPD lain, ya bagus semua good job," ujarnya.    

Selain itu, dirinya juga menyampaikan beberapa pesan yang sifatnya teknis untuk ditindaklanjuti sebagai acuan agar bisa segera diterapkan. "Seperti di Dinas Perindag, d salah satunya adalah pasar, saya lihat di Pasar Tanjung Enim harus lebih bersih lagi," terangnya.

Permasalahan lainnya yaitu soal BBM yang sulit didapat sehingga terjadi antrean panjang di SPBU untuk menjadi perhatian. "Padahal daerah penghasil minyak, harusnya bisa lebih baik. Nah kendala itu tolong diinventarisir dan sampaikan ke saya agar bisa disampaikan ke Pertamina untuk alternatif solusinya," bebernya.

Lalu, Dinas Koperasi merupakan jantung dan tulang punggung pembinaan UMKM, sehingga tolong di inventarisir dan didata dengan baik masyarakat atau UMKM yang membutuhkan bantuan. "Makanya setiap OPD saya mintw untuk berinovasi dan berkreasi untuk kemajuan OPD dan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Setelah itu, Bapenda yang merupakan sumber pendapatan daerah agar bisa memaksimalkan lagi pajak dari sektor pertambangan.  Lalu, Dinas Perkim, dirinya berpesan khsususnya pertamanan harus diperindah dan juga pedestrian harus hijau. "Juga penataan rumah khususnya yang menengah kebawah, misal jarak antar rumah dan lain lain itu semua harus diperhatikan," terangnya.

Untuk Disnaker, Kaffah meminta agar mendata secara berkala perusahaan yang bekerja di Muara Enim khususnya pekerja yang dibutuhkan. "Kualifikasinya seperti apa, jadi bisa kita siapkan, sehingga ketika ada bukaan lowongan pekerja lokal kita bisa masuk karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan," kataya.

Bupati Banyuasin Askolani juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)  yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Banyuasin. "Alhamdulillah pelayanan OPD sudah jalan seperti biasa," katanya.

Instansi yang di sidak itu menurut Askolani memiliki pelayanan publik cukup banyak seperti pembuatan dokumen kependudukan, kesehatan dan lainnya.

Terpisah, Pj Sekda Banyuasin Hasmi juga mengatakan kalau tidak ada pegawai ASN maupun non ASN yang bolos kerja."Alhamdulilah tidak ada yang bolos, "ucapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mendatangi sejumlah pelayanan  kesehatan di Puskesmas Balai Agung, RSUD Sekayu, dan beberapa tempat pelayanan publik lainnya seperti Kantor Kelurahan.   "Saya cek Alhamdulillah berjalan normal, semua pegawai dan staf masuk," ungkap Apriyadi.

Terpisah, di waktu bersamaan Pj Sekda Muba H Musni Wijaya SSos MSi juga melakukan sidak dengan mendatangi sejumlah OPD yang bersifat pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan RSUD Sekayu. "Bagi ASN maupun non ASN yang menambah libur, tentu akan mendapatkan sanksi kepegawaian yang berlaku," katanya.

Kapolres Muba Akbp Siswandi Sik SH MH juga mengecek kehadiran personil saat dilaksanakan apel pagi. "Masih banyak tugas yang harus segera diselesaikan di masing-masing Bagian, satuan dan seksi,  hindari segala bentuk pelanggaran, rekan-rekan ibarat baterai yang baru di cas karena sudah istirahat beberapa hari, tentunya sudah fit dan fress, untuk itu  agar lebih semangat lagi dalam pelaksanaan tugas berikutnya," ujarnya. (gti/qda/way/kur/dik)

Sanksi berupa pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan Pemkab Ogan Ilir jika ada ASN yang tak masuk kerja usai libur cuti lebaran.  ‘’Untuk saat ini, secara kasat mata, kita lihat sebagian besar ASN terutama para kepala OPD sudah masuk kerja. Kalaupun ada yang absen, mungkin sebagian kecil dan nanti ada laporan dari BKPSDM," ujar Sekda  Ogan Ilir, Muhsin Abdullah

Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Ilir, Wilson Effendi menjelaskan a pembayaran TPP berdasarkan Laporan Kerja Harian (LKH) ASN menggunakan sistem e-office. Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka akan dikenakan pemotongan TPP sebesar 3 persen.

"Ingat, satu hari tidak masuk kerja, dipotong TPP-nya 3 persen. Karena kenapa? Kalau tidak masuk tanpa keterangan, itu otomatis tidak melakukan laporan (LKH)," terang Wilson.

Dilingkungan Pemkab OKU tak ada sidak yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati OKU H Teddy Meilwansyah ataupun dari Pj Sekda OKU Dharmawan Irianto. “Hari ini tidak ada pengecekan atau sidak ke kantor kantor,” kata Kabag Prokopim OKU Febriandi, kemarin (26/4).

Disebutnya, Pj Bupati OKU menghadiri pelepasan Kepala BKAD OKU HM Hanafi SE MM yang sudah masuk masa purna bakti (pensiun) terhitung 1 Mei 2023.  Penjabat Bupati OKU H Teddy Meilwansyah mengatakan akan membuka lelang secepatnya untuk jabatan kepala BKAD OKU. “Kita akan mencari tenaga profesional yang handal untuk menggantikan Pak Hanafi,” ujarnya.(gti/qda/way/kur/dik/bis)