BPJS Kesehatan Beberkan Hak Peserta JKN-KIS, 21 Layanan Tak Ditanggung

Reporter: emha |

Editor: Martha |

Kamis , 12 Jun 2025 - 07:58

Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung. -Foto: ist-

LAMPUNG,SUMATERAEKSPRES.ID-Tak hanya mendapatkan layanan kesehatan yang baik, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga punya hak-hak lain selain kewajiban yang harus ditunaikan.

Salah satu hal yang bisa didapatkan yakni layanan naik kelas.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung, Nanang Jayadi, di hadapan puluhan awak media dari Sumsel, Lampung, Bengkulu dan Babel yang ikut media gathering Sosialisasi Program JKN di Hotel Horison Lampung 11-12 Juni 2025.

Dijelaskannya, dalam kondisi seorang peserta JKN harus dirawat inap namun kamar rawat inap sesuai kelas kepesertaannya penuh, maka peserta tersebut berhak mendapatkan kamar di atasnya.

"Contoh pasien kelas 2 harus dirawat inap, tapi kamar kelas 2 nya penuh, maka haknya bisa dirawat dulu di kamar kelas 1 selama 3 hari atau sebelum tiga hari sampai kamar kelas 2 ada yang kosong, " jelasnya.

Begitu pun jika ada pasien kelas 2 yang kamar rawat inap sesuai kelas kepesertaannya penuh, maka bisa dapat sementara di kamar kelas 1.

"Tapi jika naik kelas atas permintaan pasien, maka ada selisih tarif INA CBG yang harus ditanggung peserta, " bebernya.

Ada pun selisih tarif untuk pasien kelas 2 naik kelas di atas kelas 1 ada selisih tarif antara kelas 2 dan 1 yang harus ditanggung peserta, ditambah dengan paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG kelas 1.

Sedangkan jika pasien kelas 1 dengan keinginan sendiri naik ke kelas di atas kelas 1, maka ada 75 persen dari tarif INA CBG kelas 1 yang harus ditanggung peserta.

Nanang menambahkan, salah satu pikar utama JKN adalah saling tolong dalam hal pembiayaan.

bpjs kesehatan beberkan hak peserta jkn-kis, 21 layanan tak ditanggung                            lampung,sumateraekspres.id-tak hanya mendapatkan layanan kesehatan yang baik, peserta program jaminan kesehatan nasional (jkn) juga punya hak-hak lain selain kewajiban yang harus ditunaikan. 
salah satu hal yang bisa didapatkan yakni layanan naik kelas. 
hal itu disampaikan kepala bagian mutu layanan kepesertaan bpjs kesehatan kantor cabang bandar lampung,  nanang jayadi, di hadapan puluhan awak media dari sumsel, lampung, bengkulu dan babel yang ikut media gathering sosialisasi program jkn di hotel horison lampung 11-12 juni 2025.
dijelaskannya, dalam kondisi seorang peserta jkn harus dirawat inap namun kamar rawat inap sesuai kelas kepesertaannya penuh, maka peserta tersebut berhak mendapatkan kamar di atasnya. 
baca juga:tiap hari 1,7 juta orang manfaatkan jkn-kis, ini capaian kerja bpjs kesehatan dalam angka
baca juga:perubahan besar bpjs kesehatan dimulai 1 juli 2025, kris diterapkan gantikan sistem kelas
"contoh pasien kelas 2 harus dirawat inap, tapi kamar kelas 2 nya penuh, maka haknya bisa dirawat dulu di kamar kelas 1 selama 3 hari atau sebelum tiga hari sampai kamar kelas 2 ada yang kosong, " jelasnya. 
begitu pun jika ada pasien kelas 2 yang kamar rawat inap sesuai kelas kepesertaannya penuh, maka bisa dapat sementara di kamar kelas 1.
"tapi jika naik kelas atas permintaan pasien, maka ada selisih tarif ina cbg yang harus ditanggung peserta, " bebernya. 
ada pun selisih tarif untuk pasien kelas 2 naik kelas di atas kelas 1  ada selisih tarif  antara kelas 2 dan 1 yang harus ditanggung peserta, ditambah dengan paling banyak 75 persen dari tarif ina cbg kelas 1.
baca juga:pemkot palembang dan bpjs ketenagakerjaan beri jaminan kematian untuk rt/rw, ustadz, dan pekerja rentan
baca juga:memahami bpjs kesehatan untuk peserta penerima upah dan peserta mandiri
sedangkan jika pasien kelas 1 dengan keinginan sendiri naik ke kelas di atas kelas 1, maka ada 75 persen dari tarif ina cbg kelas 1 yang harus ditanggung peserta. 
nanang menambahkan, salah satu pikar utama jkn adalah saling tolong dalam hal pembiayaan. 
sebab, tidak cukup iuran bulanan yang dibayarkan satu peserta untuk membayar biaya pengobatan satu pasien. terutama untuk kasus 'berat'. 
ia mencontohkan, untuk biaya pengobatan satu pasien dbd butuh iuran dari 80 orang peserta. 
baca juga:pemkab muba cover 45.000 jiwa terlindungi bpjs ketenagakerjaan
baca juga:bpjs ketenagakerjaan tancap gas, targetkan perlindungan 1,4 juta pekerja di akhir tahun
untuk biaya operasi sesar satu ibu melahirkan setara dengan iuran 135 peserta. 
kemudian untuk biaya sekali pengobatan pasien kanker butuh iuran dari 1.253 peserta. 
"untuk operasi jantung, butuh iuran dari 4.285 peserta. karena itulah pentingnya tolong menolong dalam pembiayaan jkn," ungkap nanang. 
dia menambahkan, dari sisi layanan ada 21 kondisi yang tidak ditanggung program jkn. 
baca juga:prioritas utama aktifkan bpjs kesehatan
baca juga:pasien bpjs kelas 1 boleh naik ke vip, di graha executive rsmh
di antaranya, korban penganiayaan, kecelakaan, kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang (tppo), kejadian luar biasa/wabah, bencana pada pascatanggap darurat, hingga bakti sosial. 
nanang juga mereview empat kepesertaan jkn kis. 
pertama, pbi jk, di mana pendataan dan pendaftaran peserta melalui kemensos atau dinsos di daerah, dan ditetapkan kepesertaannya oleh kemensos. 
kedua, pbpu pemda, di mana pendaftaran pesera melalui dinsos atau dinas lain yang ditunjuk pemda. 
baca juga:bri dan bpjs ketenagakerjaan sinergi perluas jaminan sosial bagi pekerja informal di indonesia
baca juga:kalau sakit bakal sulit, menkes: bpjs kesehatan belum mampu tanggung 100 persen
ketiga, ppu, pesertanya ditetapkan oleh pemberi upah. terakhir, pbpu/bp, peserta yang mendaftar perorangan atau peserta mandiri. 
ditambahkannya, ada beberapa alasan mengapa masyarakat memerlukan  perlindungan jaminan kesehatan. 
kata nanang, asal pertama kaitannya dengan biaya. dari tahun ke tahun, tarif layanan kesehatan terus meningkat. jika masyarakat tidak memiliki jaminan kesehatan, akan sangat terbebani dengan biaya yang haru dikeluarkan, utamanya ketika berobat. 
alasan lain, terjadinya pergeseran pola penyakit. kemudian, terjadinya reformasi asimetris. 
baca juga:pemkab empat lawang fokus lunasi tunggakan bpjs kesehatan tahun ini
baca juga:siap-siap, 21 penyakit atau layanan ini tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan!
pertimbangan lain, perkembangan teknologi di mana saat ini teknologi dalam layanan kesehatan semakin maju. 
"yang penting lagi, kaitan dengan ekonomi dan sosial. tanpa jaminan sosial, saat jatuh sakit bisa berdampak pada ekonomi keluarga pasien, " bebernya. (*)