Program GEBRAK Ingin Atasi 3.746 RTLH, Setelah Launching, Perbaikan Bertahap

Reporter: Adi |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 05 May 2025 - 20:05

TINJAU RUSUN: Gubernur Sumsel, H Herman Deru bersama Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi meninjau kondisi rumah susun (rusun) yang tak lagi layak huni di sela-sela launching Program GEBRAK dari Pemkot Palembang, kemarin (5/5). -foto: budiman/sumeks-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Total ada sekitar 3.746 rumah kategori tidak layak huni di Kota Palembang. Secara bertahap, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang ingin melakukan penataan dan perbaikan.

“Tahap awal mungkin kita perbaiki 30 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dulu yang tersebar di 18 kecamatan se-Kota Palembang,” ujar Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewi saat melaunching program Gerakan Benerin Rumah Agar Layak Huni (GEBRAK) di Jl Datuk M Akib, Lrg Kumpeh Brayun, Kelurahan 23 Ilir, Kota Palembang, Senin (5/5).

Dia menjelaskan perbaikan rumah ini masuk dalam Program GEBRAK, salah satu program prioritas Pemkot Palembang yang tujuannya memperbaiki rumah tidak layak huni masyarakat Palembang berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, Pemkot Palembang pun akan bekerja sama dengan Forum TJSL/CSR.

Dirinya mendorong, ke depan semakin banyak lagi rumah yang diperbaiki termasuk rumah susun atau rusun. "Kita juga akan minta ke pemerintah pusat untuk memberikan anggaran merealisasikan program ini. Banyak sumber dana yang tentunya bisa kita gunakan, baik dari APBN, APBD, Forum TJSL, perbankan, dan lainnya," tuturnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Fahri Hamzah mengapresiasi inisiasi Pemkot Palembang melalui Dinas Perkimtan Kota Palembang ini. Saat hadir kemarin, ia meminta Palembang terus berbenah guna mewujudkan kota yang nyaman untuk warganya. Wamen juga siap men-support program Gebrak Pemkot Palembang sejalan dengan program Presiden RI mewujudkan program 3 juta rumah di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

"Kita harap program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Palembang," ungkapnya di sela-sela acara. Apalagi mengingat kini banyak warga pindah ke kota, namun karena keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah mengakibatkan pembangunan rumah serampangan. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah memberikan rumah yang layak bagi semua masyarakat.

"Dengan keterbatasan lahan yang ada, sudah saatnya kita mengembangkan konsep rumah vertikal kepada masyarakat agar bisa menampung lebih banyak kepala keluarga. Namun harus layak, bukan seperti yang saya lihat sekarang ini (Rusun 26 Ilir, red). Kondisi tidak layak dihuni dan harus segera ditindak cepat, apalagi lokasinya berada di tengah kota," ulasnya.

Pihak swasta bisa membangunnya di atas lahan milik pemerintah. Namun hitung berapa harganya dan nanti dibeli pemerintah untuk diberikan ke masyarakat, tentunya harganya harus murah. “Pendanaan pembangunan rumah tak hanya dari pemerintah dan BUMD atau BUMN semata, juga bisa dari swasta maupun Forum TJSL berkontribusi pada program ini,” tuturnya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah Presiden RI Prabowo Subinato nantinya dalam bentuk gotong royong, tak hanya terpaku pada APBN dan APBD saja, namun semua pihak bisa ikut berkontribusi.

program gebrak ingin atasi 3.746 rtlh, setelah launching, perbaikan bertahap                            palembang, sumateraekspres.id – total ada sekitar 3.746 rumah kategori tidak layak huni di kota palembang. secara bertahap, pemerintah kota (pemkot) palembang ingin melakukan penataan dan perbaikan. 
“tahap awal mungkin kita perbaiki 30 unit rumah tidak layak huni (rtlh) dulu yang tersebar di 18 kecamatan se-kota palembang,” ujar wali kota palembang, drs ratu dewi saat melaunching program gerakan benerin rumah agar layak huni (gebrak) di jl datuk m akib, lrg kumpeh brayun, kelurahan 23 ilir, kota palembang, senin (5/5).
dia menjelaskan perbaikan rumah ini masuk dalam program gebrak, salah satu program prioritas pemkot palembang yang tujuannya memperbaiki rumah tidak layak huni masyarakat palembang berpenghasilan rendah. dalam hal ini, pemkot palembang pun akan bekerja sama dengan forum tjsl/csr.
dirinya mendorong, ke depan semakin banyak lagi rumah yang diperbaiki termasuk rumah susun atau rusun. "kita juga akan minta ke pemerintah pusat untuk memberikan anggaran merealisasikan program ini. banyak sumber dana yang tentunya bisa kita gunakan, baik dari apbn, apbd, forum tjsl, perbankan, dan lainnya," tuturnya.

wakil menteri perumahan dan kawasan pemukiman ri, fahri hamzah mengapresiasi inisiasi pemkot palembang melalui dinas perkimtan kota palembang ini. saat hadir kemarin, ia meminta palembang terus berbenah guna mewujudkan kota yang nyaman untuk warganya. wamen juga siap men-support program gebrak pemkot palembang sejalan dengan program presiden ri mewujudkan program 3 juta rumah di seluruh indonesia setiap tahunnya. 
baca juga:siap bedah rtlh, gandeng forum tjsl, penentuan rtlh tergantung hasil survei
baca juga:dukung pembangunan, bsb resmikan rtlh 
"kita harap program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat palembang," ungkapnya di sela-sela acara. apalagi mengingat kini banyak warga pindah ke kota, namun karena keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah mengakibatkan pembangunan rumah serampangan. tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah memberikan rumah yang layak bagi semua masyarakat.
"dengan keterbatasan lahan yang ada, sudah saatnya kita mengembangkan konsep rumah vertikal kepada masyarakat agar bisa menampung lebih banyak kepala keluarga. namun harus layak, bukan seperti yang saya lihat sekarang ini (rusun 26 ilir, red). kondisi tidak layak dihuni dan harus segera ditindak cepat, apalagi lokasinya berada di tengah kota," ulasnya. 
pihak swasta bisa membangunnya di atas lahan milik pemerintah. namun hitung berapa harganya dan nanti dibeli pemerintah untuk diberikan ke masyarakat, tentunya harganya harus murah. “pendanaan pembangunan rumah tak hanya dari pemerintah dan bumd atau bumn semata, juga bisa dari swasta maupun forum tjsl berkontribusi pada program ini,” tuturnya. 
dirjen perumahan perkotaan kementerian perumahan dan kawasan pemukiman (pkp) ri, sri haryati menambahkan program 3 juta rumah presiden ri prabowo subinato nantinya dalam bentuk gotong royong, tak hanya terpaku pada apbn dan apbd saja, namun semua pihak bisa ikut berkontribusi. 
baca juga:target 2.500 rtlh tuntas 100 hari kerja 
baca juga:danai perbaikan 2 ribu rtlh, ratu dewa bangun pakai dana pribadi
"untuk di kota palembang, alhamdulillah bisa terlaksana, bahkan gubernur sumsel dan wali kota palembang melibatkan semua stakeholder terkait agar berperan aktif dalam program gebrak," beber sri. sementara itu, dalam acara launching gebrak dan peninjauan rusun, turut hadir gubernur sumsel, h herman deru dan anggota komisi v dpr ri, ishak mekki.
gubernur sumsel, h herman deru mengungkapkan pihaknya ingin sekali memberikan bantuan stimulus untuk membantu program perbaikan rtlh yang ada. tetapi seringkali terbentur aturan dari pemerintah pusat. 
“rumah itu episentrum dari semua program yang ada. bagaimana ini sangat berdampak pada semua sendi kehidupan. membangun rumah sangat penting, bahkan seringkali karena ada keterbatasan yang ada, memang perlu kehadiran pemerintah. namun keterbatasan lahan, padahal hanya potensi lahan yang ada bisa dimanfaatkan. salah satunya lahan milik pt kai dan perumnas,” tuturnya. dia mendorong pt perumnas ini segera bergerak, misalnya pada revitalisasi rumah susun yang ada di kota palembang. 
sebelumnya, wakil wali kota palembang, prima salam turut melaksanakan audiensi dengan dirjen pkp di rumah dinas wali kota palembang pada hari yang sama. “audiensi ini untuk membangun semangat baru komitmen rdps dalam pembangunan rumah susun yang ada di kota palembang. kita ingin rusun yang berada di lahan seluas 12 hektar itu bisa menjadi kawasan layak huni dan meningkatkan ekonomi warga,” tuturnya. 
namun untuk perbaikan, kata dia, banyak regulasi yang harus dilewati. “pertama rusun itu punya perumnas bukan kami, sehingga kami tidak bisa membantu dari dana apbd. ada hal yang menghalangi tata kelola regulasi dan kita hanya bisa memberikan edukasi, serta dinas lingkungan hidup membantu membersihkan sampah,” tandasnya. 
gubernur sumsel, h herman deru mengungkapkan pihaknya ingin sekali memberikan bantuan stimulus untuk membantu program perbaikan rtlh yang ada. tetapi seringkali terbentur aturan dari pemerintah pusat. 
 
“rumah itu episentrum dari semua program yang ada. bagaimana ini sangat berdampak pada semua sendi kehidupan. membangun rumah sangat penting, bahkan seringkali karena ada keterbatasan yang ada, memang perlu kehadiran pemerintah. namun keterbatasan lahan, padahal hanya potensi lahan yang ada bisa dimanfaatkan. salah satunya lahan milik pt kai dan perumnas,” tuturnya. dia mendorong pt perumnas ini segera bergerak, misalnya pada revitalisasi rumah susun yang ada di kota palembang.