PALI, SUMATERAEKSPRES.ID - Jelang event HUT ke-12  Kabupaten PALI dan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQH) XXVIII tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kominfo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tutup keran anggaran publikasi.

Pasalnya, pengajuan pergeseran anggaran Dinas Kominfo tidak bisa terealisasi, karena dianggap tidak sesuai ketentuan Inpres 2025.

Informasi dihimpun, sejumlah awak media cetak, elektronik, maupun online, Senin (21/4) sekitar pukul 09.00 WIB, terpantau mendatangi Dinas Kominfo Kabupaten PALI. 

Mereka menanyakan kerja sama publikasi antara media dan Dinas Kominfo Kabupaten PALI. Kepala Dinas Kominfo PALI, Khairiman, S.Pt, melalui Kabid Publikasi Meirilina, menjelaskan, jika awalnya pihaknya sudah melakukan beragam persiapan untuk kegiatan publikasi STQ dan HUT Kabupaten PALI ke-12. Namun menjelang beberapa hari terakhir persiapan, anggaran  yang Dinas Kominfo ajukan tidak bisa direalisasikan. Karena dianggap tidak sesuai dengan Inpres 2025 atau efisien anggaran yang tengah dilakukan Pemkab PALI.

BACA JUGA:Krisis Anggaran Bayangi HUT ke-12 dan STQH XXVIII di Kabupaten PALI

BACA JUGA:HUT Ke-12 Kabupaten PALI Tanpa Artis, Usung Nuansa Religi dan Efisiensi Anggaran Total

"Anggaran kami memang sudah habis. Sempat diajukan penambahan melalui mekanisme pergeseran anggaran, tapi tidak terealisasi. Jadi untuk publikasi yang media cetak maupun elektronik tidak bisa terealisasi," jelasnya.

Pihaknya mengkonfirmasi, jika semua persiapan pengajuan penawaran publikasi media melalui e-katalog harus dibatalkan. "Kemarin itu sudah siap semua, tinggal klik pemesanan saja. Tapi ada instruksi pimpinan dana pergeseran tidak terealisasi, jadi pemesanan dibatalkan. Paling nanti untuk pemesanan Publikasi, menunggu di anggaran perubahan," jelasnya.

Pihaknya menegaskan, karena anggaran pergeseran tidak terealisasi tentunya pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Terutama di saat momentum HUT Kabupaten PALI ke-12 dan STQH tingkat Provinsi yang akan berlangsung di PALI.

"Kita tidak bisa berbuat banyak, karena setiap pemesanan harus melalui e-katalog dengan anggaran terperinci. Karena pergeseran anggaran tidak terealisasi kita tunggu saja sampai anggaran perubahan," tutupnya.

Permasalahan defisit anggaraan publikasi di momentum HUT ke-12 Kabupaten PALI, juga terjadi di Sektariat DPRD Kabupaten PALI. Sejumlah awak media terpantau melakukan audiensi singkat dengan Komisi I dan Ketua komisi II DRPD PALI.

BACA JUGA:Kembalikan Cinde sebagai Pasar Tradisional-Cagar Budaya, Pemprov Sumsel Akan Siapkan Anggaran Minimal Rp100 M

BACA JUGA:LKPJ Bupati Empat Lawang Tahun Anggaran 2024 Disetujui DPRD

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I Jon Herizal dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PALI Romi Suryadi, mengaku masalah pos anggaran publikasi itu akan mereka pertanyakan kembali ke Sekwan.