MUARA ENIM – Untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan pertambangan tanpa izin (peti) di Kabupaten Muara Enim,  Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah SH LLM LLM PhD mengaku dirinya mencoba lakukan diplomasi dengan Kementerian BUMN dan ESDM.  Hanya saja kata dia hingga kemarin (3/4) belum mendapatkan jadwal.

"Peti itu menjadi salah satu hal yang menjadi concern saya, bahkan seminggu setelah saya dilantik, saya sudah menyurati Kementerian ESDM dan BUMN," ujarnya.

Harapan melalui diplomasi ini dapat menghasilkan solusi. "Saya dengar Pj Bupati sebelumnya sudah sempat melakukan komunikasi, nah sekarang tinggal finalnya bagaimana," bebernya.

Namun, hingga saat ini jadwal di kementerian tersebut kata dia sangat padat dan Pemkab Muara Enim juga belum mendapatkan jadwal tersebut.  "Mengingat bahwa peti ini ada di atas tambang atau IUP milik BUMN. Oleh karena itu,  komunikasi dengan BUMN sangatlah penting," ungkapnya.

 "Apabila kita hentikan,  bagaimana nasib 8.000 masyarakat itu, tapi juga kalau diteruskan tidak sesuai dengan aturan maka questionable (dapat dipertanyakan)," tukasnya.

Jalan terbaik adalah rekonsiliasi dan adanya jalan keluar melalui payung hukum. "Sehingga tertata dan tertib yang penting masuk ke kas negara, karena peti ini tidak masuk pajaknya, sebenarnya itulah kepentingan kita sesungguhnya," pungkasnya. (Way/)