Kasus PUPR Banyuasin, Sekda Pemprov Sumsel Diperiksa Sebagai Saksi

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 27 Feb 2025 - 20:44

Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, mengonfirmasi pemeriksaan empat saksi, termasuk Sekda Pemprov Sumsel, dalam kasus korupsi PUPR Banyuasin. Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Proses pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banyuasin terus berlanjut.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali memanggil empat saksi untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel tahun 2023.

Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan saksi-saksi tersebut berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025.

"Hari ini, ada empat saksi yang dipanggil penyidik, dan semuanya hadir," kata Vanny dalam keterangannya.

Keempat saksi yang dipanggil tersebut antara lain, inisial SP yang menjabat sebagai Sekda Prov. Sumsel 2023, HK yang berposisi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR Banyuasin, AL yang juga PPK di PUPR Banyuasin, serta EA yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) PUPR Banyuasin.

Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB dan berlangsung dengan agenda sekitar 30 pertanyaan yang terkait dengan dugaan korupsi dalam kegiatan pembangunan di Dinas PUPR Banyuasin.

Penyidik Kejati Sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus ini akan terus berlanjut.

"Penyidik akan terus melakukan rangkaian penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada saksi tambahan yang dipanggil. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan," ujar Vanny.

Kasus yang sedang diperiksa ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi atau penyuapan dalam proyek pembangunan di PUPR Banyuasin. Sebelumnya, tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka pada 17 Februari 2025.

Tersangka pertama adalah APR yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Banyuasin, AMR sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, serta WAF, seorang pengembang yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. HK.

kasus pupr banyuasin, sekda pemprov sumsel diperiksa sebagai saksi                            sumateraekspres.id – proses pemeriksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) kabupaten banyuasin terus berlanjut. 
penyidik kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) kembali memanggil empat saksi untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan yang sedang dilakukan. salah satunya adalah sekretaris daerah (sekda) provinsi sumsel tahun 2023.
kasipenkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, sh, mh, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan saksi-saksi tersebut berlangsung pada kamis, 27 februari 2025.
"hari ini, ada empat saksi yang dipanggil penyidik, dan semuanya hadir," kata vanny dalam keterangannya.
baca juga:penerima bansos maksimal 5 tahun, tidak lulus, pendamping digraduasi
baca juga:angin puting beliung porak-perandakan tujuh mes dan atap masjid pt gading utara kelantan di kayuagung
keempat saksi yang dipanggil tersebut antara lain, inisial sp yang menjabat sebagai sekda prov. sumsel 2023, hk yang berposisi sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) pupr banyuasin, al yang juga ppk di pupr banyuasin, serta ea yang menjabat sebagai pejabat pengelola teknis kegiatan (pptk) pupr banyuasin.
pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.30 wib dan berlangsung dengan agenda sekitar 30 pertanyaan yang terkait dengan dugaan korupsi dalam kegiatan pembangunan di dinas pupr banyuasin.
penyidik kejati sumsel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus ini akan terus berlanjut.
"penyidik akan terus melakukan rangkaian penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada saksi tambahan yang dipanggil. kami akan memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan," ujar vanny.
baca juga:tren harga sembako kembali meroket, jelang ramadan, jaga stabilitas harga dengan pasar murah
baca juga:honor resmi kembali ke indonesia dengan peluncuran produk inovatif
kasus yang sedang diperiksa ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi atau penyuapan dalam proyek pembangunan di pupr banyuasin. sebelumnya, tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka pada 17 februari 2025.
tersangka pertama adalah apr yang menjabat sebagai kepala dinas pupr banyuasin, amr sebagai kepala bagian humas dan protokol sekretariat dprd provinsi sumsel, serta waf, seorang pengembang yang menjabat sebagai wakil direktur cv. hk. 
ketiga tersangka tersebut diduga terlibat dalam praktik suap yang berkaitan dengan anggaran pembangunan yang bersumber dari apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023.
baca juga:ramadhan, tambah kuota gas melon lubuklinggau
baca juga:komitmen tegakkan hukum di sumsel
menurut kepala kejati sumsel, yulianto sh mh, meskipun uang sebesar rp 825.100.000 telah disita dalam kasus ini, jumlah tersebut bukan merupakan kerugian negara.
uang tersebut merupakan suap yang diberikan dalam bentuk transfer maupun tunai. 
"saya ingin menegaskan bahwa nilai 800 juta lebih tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara," ujar yulianto saat merilis tersangka pada 18 februari 2025 lalu.
sumber dana untuk pembangunan yang diduga terlibat dalam kasus ini berasal dari keuangan bersifat khusus kepada kabupaten banyuasin, yang dianggarkan dalam apbd provinsi sumsel 2023.
baca juga:komitmen tegakkan hukum di sumsel
baca juga:pangkas jam kerja, tiadakan apel 
dengan pagu anggaran sebesar rp 3 miliar, dana tersebut dialokasikan untuk empat kegiatan pembangunan, yaitu pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan rt, dan pembuatan saluran drainase di kelurahan keramat raya, kecamatan talang kelapa.
kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pupr banyuasin ini semakin menarik perhatian publik, terutama karena keterlibatan pejabat tinggi di tingkat provinsi dan kabupaten.
baca juga:geledah kantor-periksa mantan pejabat dinas pmd, dugaan korupsi peta desa 2023
baca juga:sebar 200 paket sembako jelang ramadhan
proses penyidikan terus berlanjut, dan masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan, serta memberi efek jera kepada pelaku korupsi di berbagai level pemerintahan.