Pemda Tak Patuhi BKN, Banyak Honorer TMS, Aba: Jangan Alasan Tak Ada Anggaran

Reporter: Martha |

Editor: Dede Sumeks |

Minggu , 23 Feb 2025 - 22:18

Ilustrasi tenaga honorer-Foto: Freepik-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tak dipatuhi.

Panitia seleksi daerah (panselda) sudah diminta tak memberikan label Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada honorer yang ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2.

Namun, instruksi itu dianggap angin lalu. Pemda mbalelo. Banyak honorer yang dinyatakan TMS setelah mengikuti seleksi administrasi PPPK tahap 2. Misalnya di Kota Prabumulih.

Dari jumlah peserta seleksi 933 orang, hanya 600 yang dinyatakan lulus tes administrasi. Sisanya, 330 orang dinyatakan TMS.

Seorang honorer di Palembang juga mengeluhkan TMS dalam seleksi PPPK tahan 2. “Padahal saya honorer K2,” kata S.

Alasannya, karena menurut Panselda, dia tidak masuk dalam database BKN dan tidak ada pengalaman kerja. Selain itu, banyak pula honorer yang dinyatakan lulus, tapi dimasukkan dalam jabatan tampungan.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) minta pemda berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi PPPK tahap 2. Diupayakan untuk mengakomodasi semua honorer, yang sudah mendaftar seleksi PPPK tahap 2.

"Panselda tolong jangan mempersulit mereka dan harap mereka dibantu," pesan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja.

Ia berharap pemda menghindari pemberian label TMS kepada honorer. Berikan kesempatan kepada para honorer, apalagi yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ikut seleksi PPPK 2024.

Sebab, syarat utama mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK maupun PPPK paruh waktu ialah harus ikut seleksi.

“Panselda jangan memberikan label TMS karena alasan tidak ada anggaran. Biarkan mereka ikut seleksi dahulu, pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemda," jelas Aba.

Menurutnya, bila nanti pemda hanya mampu mengangkat separuh dari jumlah honorer itu, maka sisanya dialihkan ke PPPK paruh waktu.

pemda tak patuhi bkn, banyak honorer tms, aba: jangan alasan tak ada anggaran                            palembang, sumateraekspres.id - instruksi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) tak dipatuhi.
panitia seleksi daerah (panselda) sudah diminta tak memberikan label tidak memenuhi syarat (tms) kepada honorer yang ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap 2. 
baca juga:pemda tak boleh berhentikan honorer, yang masuk database tak dapat formasi maupun non-database 
baca juga:penghematan anggaran, ribuan tenaga honorer terancam dirumahkan
namun, instruksi itu dianggap angin lalu. pemda mbalelo. banyak honorer yang dinyatakan tms setelah mengikuti seleksi administrasi pppk tahap 2. misalnya di kota prabumulih.
dari jumlah peserta seleksi 933 orang, hanya 600 yang dinyatakan lulus tes administrasi. sisanya, 330 orang dinyatakan tms.
seorang honorer di palembang juga mengeluhkan tms dalam seleksi pppk tahan 2. “padahal saya honorer k2,” kata s.
alasannya, karena menurut panselda, dia tidak masuk dalam database bkn dan tidak ada pengalaman kerja. selain itu, banyak pula honorer yang dinyatakan lulus, tapi dimasukkan dalam jabatan tampungan. 
sebelumnya, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) minta pemda berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi pppk tahap 2. diupayakan untuk mengakomodasi semua honorer, yang sudah mendaftar seleksi pppk tahap 2. 
"panselda tolong jangan mempersulit mereka dan harap mereka dibantu," pesan deputi sdm aparatur kemenpan-rb aba subagja. 
ia berharap pemda menghindari pemberian label tms kepada honorer. berikan kesempatan kepada para honorer, apalagi yang masuk database badan kepegawaian negara (bkn) untuk ikut seleksi pppk 2024.
sebab, syarat utama mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara (asn) pppk maupun pppk paruh waktu ialah harus ikut seleksi.
“panselda jangan memberikan label tms karena alasan tidak ada anggaran. biarkan mereka ikut seleksi dahulu, pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemda," jelas aba. 
menurutnya, bila nanti pemda hanya mampu mengangkat separuh dari jumlah honorer itu, maka sisanya dialihkan ke pppk paruh waktu.
“kemenpan-rb tidak mengatur jam kerja pppk paruh waktu, semuanya tergantung kebijakan pemda. dengan catatan jangan ada pemutusan hubungan kerja (phk)," pungkasnya.
terkait jabatan tampungan, deputi bidang sistem informasi dan digitalisasi manajemen asn bkn, suharmen pun menjelaskan tentang itu. 
katanya, jabatan tampungan merupakan  jabatan operasional yang dapat menampung peserta (honorer) seleksi karena formasi jabatannya tidak diusulkan instansi. 
nah, jabatan tampungan hanya muncul di seleksi pppk tahap 2, karena tujuannya menampung honorer database bkn yang dinyatakan tms seleksi administrasi tahap 1.
begitu juga dengan honorer database bkn yang belum mendaftar pppk tahap 1, akan dimasukkan ke jabatan tampungan ketika dia mendaftar di tahap 2. 
menurut dia, masalah diangkat pppk atau tidak diangkat tergantung lulus atau tidak lulus. "kalau dia lulus seleksi kompetensi ya, pasti diangkat pppk," tuturnya.
baca juga:susun skema bantuan untuk guru honorer, rp300 ribu-rp500 ribu per bulan
baca juga:data tak tuntas, setop penambahan honorer
untuk pppk tahap 1, honorer database bkn berkode r2 dan r3 yang tidak lulus formasi, sesuai kepmenpan-rb 16 tahun 2025 bisa diangkat pppk paruh waktu dengan syarat pemda mengajukan usulannya kepada menpan-rb. 
dalam kepmenpan-rb no 16/2025 ditegaskan, pengangkatan pppk paruh waktu ini dilakukan setelah seleksi tahap 2 selesai. sebab, bisa saja ketika masih ada formasi pppk tahap 2, honorer r2/r3 mengisi jabatan pppk bukan paruh waktu. (*)