Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi: Hadir Fisik saja Belum Maksimal, Boro-Boro WFA-WFH

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 13 Feb 2025 - 22:20

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, berefek domino. Efisiensi anggaran di sektor pemerintahan, memungkinkan kebijakan kerja aparatur sipil negara (ASN) yang fleksibel dari segi lokasi maupun waktu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN), tengah menggodok skema work from anywhere (WFA) dan work from office (WFO) di internal BKN. Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sedang mengkaji flexible working arrangement (FWA) seperti yang dilaksanakan pada pandemik Covid-19 lalu.

Diketahui dalam Inpres No 1/2025 yang diterbitkan Presiden RI Prabowo Subianto, mengatur terkait dengan efisiensi APBN di semua lini kementerian, instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menargetkan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, terdiri dari Rp256,1 triliun bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mencapai Rp50,59 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumsel, masih akan melihat terkait munculnya kajian WFA atau WFO dari BKN, maupun FWA dari KemenpanRB. "Sejauh ini kita masih bisa tetap berhemat, dengan pekerjaan tetap jalan seperti biasa. Kita nanti akan sambil lihat dan pada intinya kita siap," ujar Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra, Kamis (13/2).

Menurutnya, penerapan WFA dan WFO pernah dilaksanakan Pemprov Sumsel pada saat pandemik Covid-19 lalu. “Artinya bisa saja dilakukan. Tapi kalau esensinya berhemat atau efisiensi, nanti kita lihat efektivitasnya," sambung Edward.

Dia mengklaim, WFH ataupun WFO tidak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja. Sebab yang sifatnya pelayanan langsung ke masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lainnya, tetap sesuai dengan jadwalnya.

"Kalaupun nanti ada yang diterapkan WFA dan work from home (WFH), maka ini juga akan diatur. Misal dalam satu OPD ada 50 pegawai, maka ini dibagi, dan tetap dipantau oleh atasannya," pungkasnya.

Sementara Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, menyatakan Sumsel belum mengarah ke WFA, WFH ataupun WFO. "Yang hadir fisik saja belum maksimal, boro-boro mau WFA dan WFH," tukasnya, belum lama ini.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim, Harson Sunardi, mengatakan WFA bagi ASN memungkinkan untuk diterapkan di Kabupaten Muara Enim. "Rencana pusat memang ada, tapi kami masih menunggu juknisnya seperti apa," ujarnya.

Pemberlakuan WFA memungkinkan diterapkan di Kabupaten Muara Enim, namun tentunya tidak bisa sekaligus. "Terutama OPD yang sifatnya pelayanan langsung ke masyarakat, seperti misalnya Dinas Catatan Sipil dan lain lain," katanya.

pj gubernur sumsel elen setiadi: hadir fisik saja belum maksimal, boro-boro wfa-wfh                            palembang, sumateraekspres.id - instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025, berefek domino. efisiensi anggaran di sektor pemerintahan, memungkinkan kebijakan kerja aparatur sipil negara (asn) yang fleksibel dari segi lokasi maupun waktu.
badan kepegawaian negara (bkn), tengah menggodok skema work from anywhere (wfa) dan work from office (wfo) di internal bkn. sementara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb), sedang mengkaji flexible working arrangement (fwa) seperti yang dilaksanakan pada pandemik covid-19 lalu.
diketahui dalam inpres no 1/2025 yang diterbitkan presiden ri prabowo subianto, mengatur terkait dengan efisiensi apbn di semua lini kementerian, instansi pemerintah pusat maupun daerah. menargetkan efisiensi anggaran rp306,69 triliun, terdiri dari rp256,1 triliun bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mencapai rp50,59 triliun.
pemerintah provinsi sumsel, masih akan melihat terkait munculnya kajian wfa atau wfo dari bkn, maupun fwa dari kemenpanrb. "sejauh ini kita masih bisa tetap berhemat, dengan pekerjaan tetap jalan seperti biasa. kita nanti akan sambil lihat dan pada intinya kita siap," ujar sekda provinsi sumsel edward candra, kamis (13/2). 
 
menurutnya, penerapan wfa dan wfo pernah dilaksanakan pemprov sumsel pada saat pandemik covid-19 lalu. “artinya bisa saja dilakukan. tapi kalau esensinya berhemat atau efisiensi, nanti kita lihat efektivitasnya," sambung edward.
baca juga:bupati enos instruksikan aktifkan pos kamling, antisipasi kejahatan jelang ramadan
baca juga:antisipasi kejahatan menjelang ramadan, bupati enos instruksikan camat, lurah, dan kades aktifkan pos kamling
dia mengklaim, wfh ataupun wfo tidak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja. sebab yang sifatnya pelayanan langsung ke masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lainnya, tetap sesuai dengan jadwalnya.
"kalaupun nanti ada yang diterapkan wfa dan work from home (wfh), maka ini juga akan diatur. misal dalam satu opd ada 50 pegawai, maka ini dibagi, dan tetap dipantau oleh atasannya," pungkasnya.
sementara pj gubernur sumsel elen setiadi, menyatakan sumsel belum mengarah ke wfa, wfh ataupun wfo. "yang hadir fisik saja belum maksimal, boro-boro mau wfa dan wfh," tukasnya, belum lama ini.
terpisah, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten muara enim, harson sunardi, mengatakan wfa bagi asn memungkinkan untuk diterapkan di kabupaten muara enim. "rencana pusat memang ada, tapi kami masih menunggu juknisnya seperti apa," ujarnya. 
pemberlakuan wfa memungkinkan diterapkan di kabupaten muara enim, namun tentunya tidak bisa sekaligus. "terutama opd yang sifatnya pelayanan langsung ke masyarakat, seperti misalnya dinas catatan sipil dan lain lain," katanya.
baca juga:imam pasli instruksikan camat tingkatkan pelayanan masyarakat demi kemajuan kabupaten lahat
baca juga:sekda instruksikan periksa jajaran rsud muaradua, wakili pemkab okus minta maaf kepada keluarga pasien
kalaupun akan diberlakukan, bsai diterapkan melalui sistem shift. terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. "mungkin yang di kawasan kota dulu, karena ini juga berkaitan dengan jaringan internet," terangnya.
karena beberapa daerah kecamatan atau desa di muara enim, meskipun ada sinyal namun tidak selancar di perkotaan. "tapi sekali lagi, sekarang kami masih menunggu juknisnya. karena itu adalah dasarnya," imbuh harson.
dia berpendapat bahwa efisiensi jangan sampai menurunkan kinerja. terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. "jadi sekarang belum bisa berbicara banyak, karena masih menunggu juknisnya," terangnya lagi.
seperti diketahui, badan kepegawaian negara (bkn) tengah menggodok kebijakan fleksibilitas kerja asn melalui skema 2 hari work from anywhere (wfa) dan 3 hari work from office (wfo). kebijakan itu sebagai respon inpres no 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd ta 2025.
dengan penerapan wfa, diharapkan asn dapat mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas.
“efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini dapat kami jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja bkn, sekaligus untuk mengukur efektivitas sistem informasi asn (sians) terintegrasi yang kami miliki,” ujar kepala bkn prof zudan arif.
baca juga:bupati oku timur komitmen laksanakan instruksi presiden, fokus pada daya beli dan persiapan pilkada serentak
baca juga:golkar sumsel tunggu instruksi pasca airlangga mundur, tak berpengaruh pada dukungan
pengaturan mengenai fleksibilitas kerja diatur dalam pasal 8 peraturan presiden (perpres) nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai asn. juga tercantum dalam pasal 4 huruf f, peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns. 
“fleksibilitas kerja bagi pegawai asn pada prinsipnya harus mengutamakan kualitas layanan. untuk itu fleksibilitas kerja ini dimaknai dengan mengikuti kewajiban masuk kerja, menjalankan pekerjaan dan menaati ketentuan jam kerja yang diatur dengan fleksibel dalam hal waktu dan lokasi bekerja,” jelas zudan.
ketentuan mengenai hari kerja, jam kerja dan ketentuan bagi asn yang melebihi jam kerja, telah diatur dalam perpres nomor 21 tahun 2023. “perpres ini berlaku bagi instansi pusat dan instansi daerah. selanjutnya bagi pegawai asn yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan, kelebihan jam kerja sesuai dengan perpres dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai,” ulasnya.
bkn memiliki 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan di internalnya. meliputi peniadaan jam kerja fleksibel. pemberlakuan skema kerja efisien, seperti wfa selama 2 hari dan wfo selama 3 hari. lalu memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret. 
selanjutnya, pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri. maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring. memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi. penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan. 
baca juga:kemlu ri imbau wni di wilayah komflik patuhi instruksi evakuasi
baca juga:wajib menangkan matahati, instruksi untuk semua pengurus-kader gerindra di sumsel
kemudian, penggunaan anggaran yang efektif. mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ke 3 dengan tetap menjaga good governance. terakhir, kantor regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) rini widyantini, menyikapi fleksibilitas kerja asn yang tengah dirumuskan bkn, dengan skema 2 hari wfa dan 3 hari wfo.
rini menyampaikan kementeriannya juga tengah mengatur penyesuaian kembali pola kerja kedinasan secara fleksibel atau flexible working arrangement (fwa) dengan catatan, tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kementerian panrb kepada masyarakat. p
“penyesuaian pola kerja kedinasan yang dilakukan untuk menyelarasi dinamika pelaksanaan tugas saat ini dan salah satunya juga mendukung inpres nomor 1/2025,” ujar menteri rini, dari keterangan resmi humas kemenpanrb.
dijelaskannya, pelaksanaan fwa telah diatur dalam perpres no.21/2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai asn, khususnya pada pasal 8. memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fwa, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun waktu.
dalam implementasinya diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk) atau pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah. bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas tersebut, sesuai dengan kebutuhan organisasi.
baca juga:kapolres banyuasin instruksikan kapolsek jajaran inventarisir daerah rawan
baca juga:pj bupati banyuasin siap eksekusi instruksi pj gubernur terkait karhutla dan pilkada
ketentuan mengenai fleksibilitas kerja juga sudah tercantum dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 94/2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (pns). penjelasan pasal 4 huruf f, mengatur kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dapat dijalankan dengan pengaturan fleksibel dalam hal waktu dan lokasi bekerja.
menurutnya, sebelumnya fwa juga telah dilaksanakan kementerian panrb setelah pandemi covid-19. mengatur para pegawai di unit kerja kemenpanrb, dapat bekerja dari rumah/lokasi lain yang ditentukan dengan batas maksimal 30 persen dari total pegawai di unit kerja tersebut.
adanya fleksibilitas waktu yang mengatur para pegawai dapat mulai bekerja hingga pukul 09.00 wib, dengan kewajiban mengganti waktu kerja secara proporsional saat pulang bekerja, maksimal 8 kali dalam sebulan.
saat ini, kemenpanrb secara internal juga menyesuaikan pengaturan sesuai dengan dinamika yang ada, termasuk pengaturan fleksibel lokasi satu hari dalam seminggu. “setiap instansi pusat dan pemda dapat menerapkan pengaturan fwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya,” ulasnya.
sebab, masing-masing kementerian tentu punya karakteristik masing-masing. misalnya kementerian pu dan kementerian kesehatan, tentunya harus diatur sebaik-baiknya, termasuk di bkn. “tugasnya terkait layanan teknis kepegawaian untuk asn harus juga diatur sesuai karakteristik layanannya,” sambung rini.
ada 2 prinsip utama yang harus dijaga saat penerapan fwa. yakni target kinerja tetap tercapai sesuai dengan perencanaan organisasi. selanjutnya pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tetap optimal, tanpa gangguan atau penurunan kualitas.
dengan penerapan fwa yang tepat, diharapkan produktivitas asn semakin meningkat, efisiensi anggaran lebih optimal, serta pelayanan publik tetap berjalan dengan prima. namun ini tidak berlaku bagi tni, polri, perwakilan di luar negeri, asn di instansi keamanan.