PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dikhawatirkan berdampak pada sejumlah pembangunan infrastruktur, khususnya Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pergerakan ekonomi masyarakat dengan adanya sejumlah pembatasan (efisiensi). 

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, mengatakan, terkait dengan efisiensi untuk ke daerah dana transfer yang dilakukan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH) ini tidak banyak berpengaruh pada pemerintah daerah.

"Walaupun dana transfer ada pemotongan, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan PSN, dan pembangunan infrastruktur masih tetap jalan, seperti tol, sambil menunggu kepastian dari pihak PUPR untuk pembangunan flyover. Kita masih menunggu, tetapi informasi dari Kepala Balai kalau itu sudah terkomitmen maka tetap jalan," sampainya, Selasa (11/2).

Sedangkan untuk pembangunan kawasan Gandus, ini dipastikan tetap jalan. Sebab saat ini sedang dilakukan lelang. "Lelang 45 hari, kita tunggu saja pelaksanaannya," ujarnya.

BACA JUGA:Modernisasi Keuangan Desa: DPMD Lahat Dorong Transaksi Non-Tunai Demi Transparansi dan Efisiensi Anggaran

BACA JUGA:Anggaran Dipakai Program MBG, Pembangunan Jembatan Gantung Putus Desa Pusar Ditunda, Terdampak Efisiensi

Menurut Elen, walaupun adanya efisensi, tidak akan mempengaruhi program yang berdampak langsung ke masyarakat. "Untuk diketahui, bahwa yang dikurangi ini acara seremonial, perjalanan dinas, FGD, studi banding, tapi yang perlu dan urgent tetap kita laksanakan," katanya.

Ia juga menekankan, adanya efisensi juga tidak boleh berpengaruh terhadap tingkat kinerja pemerintahan. "Walaupun ada efisiensi tidak boleh ada pengaruh ke kinerja pemerintah, kalau ada pengaruh beri teguran," pungkasnya.