Pensiunan Jiwasraya Ancam Unjuk Rasa, Tuntut Hak Mereka Dipenuhi

Reporter: Dudun |

Editor: Novis |

Selasa , 04 Feb 2025 - 08:12

Pensiunan Jiwasraya mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan dan Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika hak mereka tidak dipenuhi. Insert. M Toher, ketua Perkumpulan Pensiun PT Asuransi Jiwasraya Palembang. Foto: istimewa--

SUMATERAEKSPRES.ID - Para pensiunan PT Jiwasraya (Persero) mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan dan Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait masalah dana pensiun perusahaan pelat merah yang sampai saat ini belum dibayarkan.

Terkait permasalahan ini, sebanyak 102 pensiunan yang tergabung dalam komunitas pensiunan wilayah Palembang mendukung penuh Gerakan tersebut.

Bahkan dalam pernyataan sikap terkait rencana pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam pernyataan, mereka meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN untuk menunda pencabutan izin usaha Jiwasraya sebelum seluruh kewajiban solvabilitas kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya diselesaikan 100 persen.

Para pensiunan menegaskan bahwa pembayaran kewajiban tersebut harus dilakukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan dalam pernyataan aktualisasi.

Mereka khawatir bahwa jika Jiwasraya dibubarkan sebelum kewajiban tersebut dipenuhi, hak-hak pensiunan yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun akan terancam.

Hal ini disampaikan Muhammad Toher, ketua perkumpulan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya, usai ikut serta dalam pertemuan dengan komisi VI di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Selain itu, mereka juga menuntut agar Direksi PT Asuransi Jiwasraya yang juga bertindak sebagai pendiri DPPK Jiwasraya bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Para pensiunan menuntut agar direksi segera melunasi seluruh kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun, yang merupakan hak mereka sebagai mantan pegawai perusahaan.

Tuntutan lain yang diajukan adalah agar uang pensiun tetap dibayarkan setiap bulan selama seumur hidup.

Para pensiunan Jiwasraya menegaskan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban membayar iuran hari tua saat masih aktif bekerja dengan harapan akan mendapatkan penghasilan berkelanjutan di masa pensiun.

pensiunan jiwasraya ancam unjuk rasa, tuntut hak mereka dipenuhi                            sumateraekspres.id - para pensiunan pt jiwasraya (persero) mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di depan istana kepresidenan dan kantor badan usaha milik negara (bumn) terkait masalah dana pensiun perusahaan pelat merah yang sampai saat ini belum dibayarkan.
terkait permasalahan ini, sebanyak 102 pensiunan yang tergabung dalam komunitas pensiunan wilayah palembang mendukung penuh gerakan tersebut.
bahkan dalam pernyataan sikap terkait rencana pembubaran pt asuransi jiwasraya (persero). dalam pernyataan, mereka meminta otoritas jasa keuangan (ojk) dan kementerian bumn untuk menunda pencabutan izin usaha jiwasraya sebelum seluruh kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun pemberi kerja (dppk) jiwasraya diselesaikan 100 persen.
para pensiunan menegaskan bahwa pembayaran kewajiban tersebut harus dilakukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan dalam pernyataan aktualisasi.
baca juga:tuntut pembayaran solvabilitas dana pensiun, 102 pensiunan jiwasraya palembang
baca juga:ojk beri sanksi pembatasan kegiatan usaha asuransi kepada 2 asuransi, jiwasraya dan berdikari insurance
mereka khawatir bahwa jika jiwasraya dibubarkan sebelum kewajiban tersebut dipenuhi, hak-hak pensiunan yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun akan terancam.
hal ini disampaikan muhammad toher, ketua perkumpulan pensiunan pt asuransi jiwasraya, usai ikut serta dalam pertemuan dengan komisi vi di jakarta, senin (3/2/2025).
selain itu, mereka juga menuntut agar direksi pt asuransi jiwasraya yang juga bertindak sebagai pendiri dppk jiwasraya bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
para pensiunan menuntut agar direksi segera melunasi seluruh kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun, yang merupakan hak mereka sebagai mantan pegawai perusahaan.
tuntutan lain yang diajukan adalah agar uang pensiun tetap dibayarkan setiap bulan selama seumur hidup.
para pensiunan jiwasraya menegaskan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban membayar iuran hari tua saat masih aktif bekerja dengan harapan akan mendapatkan penghasilan berkelanjutan di masa pensiun.
baca juga:polis jiwasraya beralih ke ifg life 99,7 persen
baca juga:kapolres muratara berikan penjelasan usai pembubaran paksa unjuk rasa mahasiswa
"kami tidak akan tinggal diam jika hak kami dirampas. jika perlu, kami akan turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi kami langsung kepada presiden dan pihak terkait," tegas salah satu perwakilan pensiunan dalam pernyataan sikap tersebut.
terpisah, ketua perkumpulan pensiunan pusat, de yong adrian, mengatakan, mereka menuntut agar pemerintah dan kementerian bumn membayar sisa dana pensiun sebesar rp239,7 miliar dari total rp371,8 miliar.
“apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi, maka kami siap melakukan aksi unjuk rasa di depan istana presiden dan kantor kementerian bumn,” ujar adrian saat melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi vi dpr ri, di gedung dpr ri, jakarta, (03/02).
dia menyebut, aksi unjuk rasa tersebut direncanakan akan berjalan hari ini, 4 februari 2025. aksi ikut akan diikuti sebanyak 325 demonstran. adapun unjuk rasa tersebut dilakukan ditujukan kepada presiden prabowo subianto dan menteri bumn, erick thohir.
kemudian, adrian menekankan, aksi ini harus diperhatikan lantaran terdapat ribuan anggota keluarga dari pensiunan ini menggantungkan hidupnya dari dana tersebut.
baca juga:rahasia kelancaran rezeki dengan zikir: amalan harian yang membawa berkah dan kemudahan
baca juga:10 jurusan kuliah di indonesia yang mahasiswanya sering melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi
“kalau tidak dipenuhi maka nasib para pensiunan beserta dengan anggota keluarganya yang sekarang ini berjumlah ada 7 ribu kurang lebih, para pensiunan dan anggota keluarganya yang sangat menggantungkan kesinambungan untuk dia menyambung hidup itu dari manfaat pensiun bulanan yang diterimanya,” ucapnya.
 
kemudian, dia juga mengungkap bahwa para pensiunan tidak menyetujui pembubaran jiwasraya sebelum perusahaan tersebut memenuhi hak para pensiunan itu, yakni pembayaran dana pensiun.
oleh karena itu, dia meminta kepada otoritas jasa keuangan (ojk), direksi jiwasraya, hingga pihak kementerian bumn, untuk menunda rencana pembubaran jiwasraya tersebut.
“kami melalui komisi vi sangat mengharapkan bantuan karena ini sesuai diatur dalam p2sk maupun ojk, dana pensiun sebelum dibubarkan harus memenuhi solvabilitasnya,” ungkapnya.