Kapolres Muratara Berikan Penjelasan Usai Pembubaran Paksa Unjuk Rasa Mahasiswa

Reporter: Izul |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 26 Nov 2024 - 20:07

Kapolres Muratara tegaskan pembubaran unjuk rasa mahasiswa karena tanpa izin dan dilaksanakan di masa tenang Pilkada. 17 orang diamankan untuk dimintai keterangan. Foto:IZUL/Sumateraekspres.id--

Muratara,SUMATERAEKSPRES.ID – Kapolres Muratara, AKBP Koko Arianto Wardhani, memberikan klarifikasi terkait pembubaran paksa aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa di depan Kantor Pemda Muratara.

Pembubaran tersebut dilakukan pada Selasa (26/11) setelah massa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tidak memenuhi prosedur yang berlaku.

Kapolres menjelaskan bahwa 17 orang yang terlibat dalam aksi tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan.

Pembubaran dilakukan dengan alasan bahwa aksi tersebut tidak memiliki izin dan dilaksanakan pada masa tenang Pilkada 2024.

“Unjuk rasa ini dibubarkan karena tidak ada izin resmi, dilaksanakan pada masa tenang Pilkada, serta ada informasi tentang adanya massa tandingan yang berencana datang ke lokasi,” kata AKBP Koko.

Menurut Kapolres, awalnya kelompok mahasiswa tersebut berencana menggelar aksi pada 25 November 2024, namun surat pemberitahuan yang mereka sampaikan mencantumkan tanggal 22 November, yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.

Kapolres menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap aksi harus diberitahukan kepada pihak berwenang minimal tiga hari sebelumnya.

Selain itu, Kapolres juga menjelaskan bahwa tempat yang disebutkan dalam surat pemberitahuan adalah di depan Polres Muratara, tetapi aksi malah dilakukan di depan Kantor Pemda, yang dianggap sebagai lokasi yang tidak sesuai.

BACA JUGA:Pilkada, Mal Buka Lebih Siang

kapolres muratara berikan penjelasan usai pembubaran paksa unjuk rasa mahasiswa                            muratara,sumateraekspres.id – kapolres muratara, akbp koko arianto wardhani, memberikan klarifikasi terkait pembubaran paksa aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa di depan kantor pemda muratara.
pembubaran tersebut dilakukan pada selasa (26/11) setelah massa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tidak memenuhi prosedur yang berlaku.
kapolres menjelaskan bahwa 17 orang yang terlibat dalam aksi tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan.
baca juga:viral video amplop kampanye, pks prabumulih klarifikasi
baca juga:ketegangan antar pendukung paslon di lahat memanas, kapolres ingatkan jangan main hakim sendiri
pembubaran dilakukan dengan alasan bahwa aksi tersebut tidak memiliki izin dan dilaksanakan pada masa tenang pilkada 2024.
“unjuk rasa ini dibubarkan karena tidak ada izin resmi, dilaksanakan pada masa tenang pilkada, serta ada informasi tentang adanya massa tandingan yang berencana datang ke lokasi,” kata akbp koko.
menurut kapolres, awalnya kelompok mahasiswa tersebut berencana menggelar aksi pada 25 november 2024, namun surat pemberitahuan yang mereka sampaikan mencantumkan tanggal 22 november, yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.
baca juga:anggota dprd lubuklinggau dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap ibu rumah tangga
baca juga:demo mahasiswa dibubarkan paksa saat masa tenang pilkada di muratara
kapolres menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, setiap aksi harus diberitahukan kepada pihak berwenang minimal tiga hari sebelumnya.
selain itu, kapolres juga menjelaskan bahwa tempat yang disebutkan dalam surat pemberitahuan adalah di depan polres muratara, tetapi aksi malah dilakukan di depan kantor pemda, yang dianggap sebagai lokasi yang tidak sesuai.
baca juga:gandeng kampus ubah sampah jadi pulsa 
baca juga:pilkada, mal buka lebih siang
“kami telah memberi peringatan kepada mereka untuk menghentikan aksi karena tidak sesuai dengan aturan, namun mereka tetap mendesak. oleh karena itu, kami terpaksa membubarkan aksi secara paksa,” jelasnya.
akbp koko menambahkan bahwa para mahasiswa yang diamankan hanya diberi keterangan sementara dan tidak ditahan.
“mereka tidak dibawa ke penjara. tidak ada senjata tajam atau narkoba yang ditemukan, dan kami hanya melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya bentrokan,” ungkapnya.
baca juga:ptpn i regional 7 raih sni award 2024
baca juga:kepala bnn prabumulih ajak masyarakat jauhi narkoba
kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di masa tenang pilkada 2024.
ia menegaskan bahwa aksi unjuk rasa diperbolehkan asalkan sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu ketertiban umum. "kami tidak melarang aksi unjuk rasa, namun harus mematuhi aturan yang berlaku," tegasnya.