LUBUKLINGGAU, SUMATERAEKSPRES.ID  –Wacana kebebasan berpendapat di Kota Lubuklinggau mendapat angin segar. Agus Maryanto, mantan Ketua Komisioner KPUD Mura Utara sekaligus konsultan politik kepala daerah terpilih, H. Rachmad Hidayat dan H. Rustam Efendi, mengusulkan agar pemerintah kota membuka ruang komunikasi publik bagi masyarakat melalui panggung kritik terbuka.  

Menurut Agus, panggung politik terbuka ini diharapkan dapat dibangun di pusat keramaian. Seperti Lapangan Merdeka Kota Lubuklinggau. Nantinya, masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bebas menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah dan DPRD, termasuk soal pelayanan publik, kebijakan daerah, serta regulasi yang diterapkan. 

"Konsepnya, siapa pun bisa menyampaikan kritik terhadap eksekutif maupun legislatif, selama tidak menyerang pribadi. Jabatan mereka adalah amanah untuk pelayanan publik, jadi wajar jika ada kritik terhadap kebijakan dan kinerja mereka," ujar Agus, kemarin (2/2).  

Agus menilai, kebebasan bersuara harus menjadi bagian dari integritas pemerintahan yang realistis. Namun, selama ini masih banyak pejabat yang tidak siap menerima kritik karena merasa nyaman dengan jabatan yang mereka emban.   "Banyak pejabat eksekutif dan legislatif yang tidak mau dikritik. Padahal, kritik adalah bagian dari kontrol publik agar mereka menjalankan tugas dengan baik,"tambahnya.  

BACA JUGA:Komisioner KPUD Sumsel Pastikan Penetapan Calon Terpilih MLM 2025 Paling Lambat Kamis Depan

BACA JUGA:Komisioner KPU OKI Terima Pasangan JADI Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati OKI, Nyatakan Berkas Lengkap da

Diharapkan, pemerintah daerah dapat merealisasikan gagasan ini setidaknya seminggu sekali, sehingga masyarakat memiliki wadah resmi untuk menyampaikan keluhan, saran, dan pendapat mereka secara langsung.  Usulan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Malik,  warga Lubuklinggau. ‘’Saya menilai  banyak pejabat yang enggan menemui masyarakat karena takut terhadap kritik, terutama jika ada penyimpangan dalam jabatan yang mereka emban,’’ katanya.

Dikatakan, dirinya sangat  mendukung jika ada mimbar publik di Lapangan Merdeka. ‘’ Selain menjadi tempat sejarah, ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut membangun daerah,"ungkap Malik.  

Dirinya  berharap elemen masyarakat lainnya, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, BEM mahasiswa, dan tokoh daerah, turut mendukung gagasan ini agar bisa direalisasikan.  ‘’Jika panggung kritik terbuka ini benar-benar terealisasi dan berjalan konsisten, bukan tidak mungkin Lubuklinggau bisa menjadi barometer demokrasi di tingkat daerah maupun nasional,’’ katanya.