PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyatakan tunjangan kinerja atau tukin dosen tak dapat dibayarkan sejak 2020 hingga 2024.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang menjelaskan hal ini terjadi karena tidak adanya pengajuan alokasi anggaran serta tidak ditempuhnya proses birokrasi yang seharusnya.

"Tukin lampau misalnya 2020 sampai 2024 tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksempatan kementerian saat itu, dan tutup buku," katanya. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tukin bersifat opsional.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil keputusan dengan prinsip kehati-hatian yang salah satu aspek pertimbangannya adalah berbasis kinerja. Hanya saja karena sudah tutup buku, saat itu kata Togar, pengukuran kinerja dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek tidak dapat dilakukan.

BACA JUGA:Tunjangan Kinerja PNS Naik, Cek Daftar Kenaikan Tukin untuk BNPB, BIN, dan Perpusnas

BACA JUGA:Silaturahmi, Langsung Fokus PPDB, Teddy Pakai Tukin Pribadi untuk Snack Pegawai Disdik

"Tukin itu harus diberikan dengan prinsip kehati-hatian, terukur, akuntabel, prosedural, reformasi birokrasi, dan tergantung kemampuan fiskal. Jadi itu bukan otomatis dan jangan sampai menabrak peraturan," sebutnya. Menanggapi isu tunjangan kinerja (Tukin), Kemendiktisaintek telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para pemimpin perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. 

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Togar, disebutkan bahwa kementerian yang saat itu bertanggung jawab atas pendidikan tinggi tidak menindaklanjuti Surat Menpan RB No. B/1245/M.SM.02.00/2022 tertanggal 15 Desember 2022. Seharusnya, surat tersebut ditindaklanjuti dengan pengajuan Rancangan Perpres tentang Tukin Dosen ASN serta usulan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan. "Memang kenyataan seringkali pahit, tetapi perlu kita terima dan pahami untuk bisa menilik masa depan yang lebih baik," kata Togar.